APBD Bali Dirancang Defisit Rp 2,4 Triliun
Dipicu Wacana Pembangunan Kebudayaan Bali di Klungkung
DENPASAR, NusaBali
Rancangan APBD Induk Bali Tahun 2021 dirancang defisit Rp 2,4 triliun atau sekitar 40,99 persen.
Terungkap, defisit ini salah satu karena dimasukkannya usulan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di bekas Galian C Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung.
Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan APBD Bali 2021 memang kena dampak pandemi Covid-19, lantaran banyak target pendapatan yang tidak tercapai. "Namun, angka defisit Rp 2,4 triliun ini disebabkan oleh dimasukkannya usulan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dengan nilai belanja Rp 1,5 triliun. Kalau defisit sebelum dimasukkannya rancangan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, hanya sebesar Rp 958 miliar atau 15,89 per-sen," ungkap Sugawa Korry di Denpasar, Kamis (12/11).
Namun demikian, kata Sugawa Korry, defisit Rp 2,4 triliun ini akan ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran dan usulan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,5 triliun. "Nah, usulan dana PEN dari pusat Rp 1,5 triliun ini perlu kita bicarakan dengan Tim Anggaran Daerah Provinsi Bali dari berbagai aspek dan kajian," kata Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, beberapa hal perlu dikaji dalam rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa. Pertama, masa pencicilan ke pusat melewati masa jabatan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan berakhir tahun 2023. Kedua, jumlah cicilan Rp 312 miliar. Tentu hal ini harus dihitung kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan membayar.
"Belum lagi kajian lainnya, seperti kawasan bekas Galian C yang menjadi lokasi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali adalah daerah jalur bencana," tandas tandas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP), mengatakan rancangan defisit APBD Bali 2021 sudah dihitung eksekutif. Karenanya, angka defisit ini tidak perlu dikhawatirkan. "Angka defisitnya memang cukup besar, Rp 2,4 triliun. Tapi, ini sudah dihitung eksekutif dan nanti akan ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran," tegas Adi Wiryatama.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster, melalui rilis yang diterima NusaBali dari Humas Pemprov Bali, mengatakan gambaran umum RAPBD Bali 2021 diperkirakan sebesar Rp 6 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp 3,1 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 2,8 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,7 milir.
Sedangkan belanja daerah direncanakan sekitar Rp 8,5 triliun, yang terdiri dari belanja operasional mencapai Rp 4,6 triliun, belanja modal sebesar Rp 2,2 triliun, belanja tak terduga sebesar Rp 54,9 miliar, dan belanja transfer mencapai Rp 1,5 triliun.
"Dalam RAPBD Bali 2021, prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib, telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sementara program-program prioritas, seperti pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat-agama-tradisi-seni-budaya, pariwisata; penguatan infrastruktur; serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, juga mendapatkan prioritas dukungan anggaran," ujar Gubernur Koster.
Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, direncanakan defisit anggaran sebesar Rp 2,4 triliun atau 40,99 persen. Defisit ini akan dibiayai dari Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah.
"Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun lebih, yang bersumber dari Silpa tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun lebih dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 30 miliar untuk penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali," ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini. *nat
Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan APBD Bali 2021 memang kena dampak pandemi Covid-19, lantaran banyak target pendapatan yang tidak tercapai. "Namun, angka defisit Rp 2,4 triliun ini disebabkan oleh dimasukkannya usulan rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dengan nilai belanja Rp 1,5 triliun. Kalau defisit sebelum dimasukkannya rancangan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, hanya sebesar Rp 958 miliar atau 15,89 per-sen," ungkap Sugawa Korry di Denpasar, Kamis (12/11).
Namun demikian, kata Sugawa Korry, defisit Rp 2,4 triliun ini akan ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran dan usulan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,5 triliun. "Nah, usulan dana PEN dari pusat Rp 1,5 triliun ini perlu kita bicarakan dengan Tim Anggaran Daerah Provinsi Bali dari berbagai aspek dan kajian," kata Sugawa Korry.
Menurut Sugawa Korry, beberapa hal perlu dikaji dalam rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa. Pertama, masa pencicilan ke pusat melewati masa jabatan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan berakhir tahun 2023. Kedua, jumlah cicilan Rp 312 miliar. Tentu hal ini harus dihitung kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan membayar.
"Belum lagi kajian lainnya, seperti kawasan bekas Galian C yang menjadi lokasi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali adalah daerah jalur bencana," tandas tandas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP), mengatakan rancangan defisit APBD Bali 2021 sudah dihitung eksekutif. Karenanya, angka defisit ini tidak perlu dikhawatirkan. "Angka defisitnya memang cukup besar, Rp 2,4 triliun. Tapi, ini sudah dihitung eksekutif dan nanti akan ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran," tegas Adi Wiryatama.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster, melalui rilis yang diterima NusaBali dari Humas Pemprov Bali, mengatakan gambaran umum RAPBD Bali 2021 diperkirakan sebesar Rp 6 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp 3,1 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 2,8 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,7 milir.
Sedangkan belanja daerah direncanakan sekitar Rp 8,5 triliun, yang terdiri dari belanja operasional mencapai Rp 4,6 triliun, belanja modal sebesar Rp 2,2 triliun, belanja tak terduga sebesar Rp 54,9 miliar, dan belanja transfer mencapai Rp 1,5 triliun.
"Dalam RAPBD Bali 2021, prioritas anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib, telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sementara program-program prioritas, seperti pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat-agama-tradisi-seni-budaya, pariwisata; penguatan infrastruktur; serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, juga mendapatkan prioritas dukungan anggaran," ujar Gubernur Koster.
Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, direncanakan defisit anggaran sebesar Rp 2,4 triliun atau 40,99 persen. Defisit ini akan dibiayai dari Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah.
"Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun lebih, yang bersumber dari Silpa tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun lebih dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 30 miliar untuk penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali," ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini. *nat
Komentar