Mendikbud Puji Koneksi Internet di Gianyar
JAKARTA, NusaBali
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memuji koneksi internet di Gianyar.
Pujian ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI. Mendikbud Nadiem mengetahui kondisi koneksi internet di Gianyar saat langsung menyampaikan bantuan quota internet Kemendikbud, antara lain ke Gianyar. Menurut Mendikbud, bantuan tersebut sangat membantu para siswa dan guru dalam melakoni proses pembelajaran di sekolah.
"Ketika saya keliling ke Palu, Gianyar, Kupang dan Pulau Rote, komentar orangtua dan guru menyatakan bantuan quota internet membantu. Terkait kendala berbeda-beda, tergantung areanya," ujar Mendikbud saat Raker secara fisik dan virtual, Senin (16/11).
Mendikbud Nadiem langsung mencontohan koneksi internet di Kabupaten Gianyar. "Di Gianyar, Bali, koneksi internetnya cukup baik dan tingkat ekonomi masyarakatnya relatif baik dari daerah tertinggal dan terluar kita. Disana hampir semua sudah menerima. Di Palu baru sebagian besar yang menerima bantuan quota internet," kata Mendikbud.
Sementara di daerah pesisir, pelosok dan pegunungan di Palu belum. Sebab, masalah utama mereka adalah jaringan. Di Pulau Rote serta daerah terluar dan terpinggirkan juga belum. Lantaran ekonomi masyarakat disana rendah sehingga banyak yang tidak memiliki gawai.
Padahal koneksi 3G disana lumayan bagus dan ada sinyal. "Jadi variatif. Mengenai banyak anak-anak yang tidak punya gawai akan menjadi prioritas di tahun 2021 mendatang. Kami juga menyampaikan ada kabar gembira mengenai bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS," ucap Mendikbud.
BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS akan diberikan Rp 1,8 juta. Dana diberikan hanya satu kali sehingga penyalurannya sekaligus. Mereka yang mendapat BSU adalah dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesehatan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi sekolah serta perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Sasarannya kepada 2.034.732 orang. Total dana yang dikeluarkan sekitar Rp 3,6 triliun. "Di masa pandemi ini, mereka adalah ujung tombak sistem pendidikan kita. Untuk itu patut dibantu oleh pemerintah pusat. Kami sangat mengapresiasi, karena ini juga berkat dukungan Komisi X DPR RI dan Kemenkeu," papar Mendikbud.
Syarat untuk mendapat BSU pun disederhanakan agar pelaksanaannya cepat dan efisien. Mendikbud menjelaskan, syarat memperoleh BSU adalah WNI, gaji dibawah Rp 5 juta, bukan PNS, belum menerima BSU dari Kementerian Tenaga Kerja atau menerima kartu prakerja. Hal itu ditempuh agar tidak tumpang tindih. *k22
"Ketika saya keliling ke Palu, Gianyar, Kupang dan Pulau Rote, komentar orangtua dan guru menyatakan bantuan quota internet membantu. Terkait kendala berbeda-beda, tergantung areanya," ujar Mendikbud saat Raker secara fisik dan virtual, Senin (16/11).
Mendikbud Nadiem langsung mencontohan koneksi internet di Kabupaten Gianyar. "Di Gianyar, Bali, koneksi internetnya cukup baik dan tingkat ekonomi masyarakatnya relatif baik dari daerah tertinggal dan terluar kita. Disana hampir semua sudah menerima. Di Palu baru sebagian besar yang menerima bantuan quota internet," kata Mendikbud.
Sementara di daerah pesisir, pelosok dan pegunungan di Palu belum. Sebab, masalah utama mereka adalah jaringan. Di Pulau Rote serta daerah terluar dan terpinggirkan juga belum. Lantaran ekonomi masyarakat disana rendah sehingga banyak yang tidak memiliki gawai.
Padahal koneksi 3G disana lumayan bagus dan ada sinyal. "Jadi variatif. Mengenai banyak anak-anak yang tidak punya gawai akan menjadi prioritas di tahun 2021 mendatang. Kami juga menyampaikan ada kabar gembira mengenai bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS," ucap Mendikbud.
BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS akan diberikan Rp 1,8 juta. Dana diberikan hanya satu kali sehingga penyalurannya sekaligus. Mereka yang mendapat BSU adalah dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesehatan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi sekolah serta perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Sasarannya kepada 2.034.732 orang. Total dana yang dikeluarkan sekitar Rp 3,6 triliun. "Di masa pandemi ini, mereka adalah ujung tombak sistem pendidikan kita. Untuk itu patut dibantu oleh pemerintah pusat. Kami sangat mengapresiasi, karena ini juga berkat dukungan Komisi X DPR RI dan Kemenkeu," papar Mendikbud.
Syarat untuk mendapat BSU pun disederhanakan agar pelaksanaannya cepat dan efisien. Mendikbud menjelaskan, syarat memperoleh BSU adalah WNI, gaji dibawah Rp 5 juta, bukan PNS, belum menerima BSU dari Kementerian Tenaga Kerja atau menerima kartu prakerja. Hal itu ditempuh agar tidak tumpang tindih. *k22
1
Komentar