Mendagri Tak Hadir, Komisi II Tunda Raker
JAKARTA, NusaBali
Komisi II DPR RI menunda rapat kerja (raker) membahas data kependudukan, karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hadir.
Raker yang diagendakan berlangsung pada Kamis (19/11) pukul 10.00 WIB itu juga dihadiri KPU dan Bawaslu RI.
“Hal ini penting karena menyangkut policy, sehingga tidak hanya pilkada saja, tetapi untuk jangka panjang. Jadi tidak lengkap bila Mendagri tidak hadir, kita tunda raker ini,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Raker Komisi II bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan Kemendagri secara fisik dan virtual, Kamis kemarin.
Bagi Ahmad Doli Kurnia, kehadiran Mendagri dalam raker sangat penting, karena nantinya akan disampaikan oleh wakil rakyat di dapil mereka masing-masing.
Menurut Ahmad Doli Kurnia, permasalahan data kependudukan dan data pemilih akibat belum selesainya KTP elektronik. Padahal KTP elektronik menjadi salah satu hal penting untuk bisa ke TPS (tempat pemungutan suara). Bahkan, saat dia ke Lampung ada informasi Dukcapil di sana tidak menerbitkan Suket (surat keterangan).
“Orang datang ke TPS, jika tidak pakai KTP elektronik menggunakan Suket. Ini bisa bermasalah. Jadi membahas ini penting dan strategis karena bukan hanya mengenai pilkada serentak saja, melainkan untuk kebijakan jangka panjang,” ucap Ahmad Doli Kurnia.
“Mendagri tiba-tiba satu jam sebelum raker memberi info tidak hadir. Kita jadwalkan ulang raker bersama Mendagri, KPU, dan Bawaslu RI,” ucap politisi dari Fraksi Golkar ini.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, jika mitra kerja tidak hadir lengkap, maka salah satu jalan adalah diskors atau ditunda. Apalagi ada tatib dan UU MD3.
“Ketika saya di Komisi III DPR RI, wajib mitra hadir secara utuh. Begitu pula di sini, komisioner KPU, Bawaslu, dan Kemendagri wajib hadir biar utuh. Jangan seperti ini. Untuk itu perlu diambil sikap. Bila tidak lengkap diskors atau ditunda,” tegas Junimart.
Mendagri Tito memang tidak hadir dalam rapat Komisi II DPR, tetapi diwakili oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif. Ketika ditanya alasan kenapa Tito tak hadir, Zudan mengatakan tidak mengetahuinya.
“Saya ditugasi beliau, saya nggak tahu,” kata Zudan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Kamis (19/11).
Zudan mengatakan, dalam rapat itu, dia sudah menyiapkan substansi yang sesuai dengan tema pembahasan rapat. “Tapi kan yang penting secara substansi kita sudah siapkan ya,” ujarnya. *k22
“Hal ini penting karena menyangkut policy, sehingga tidak hanya pilkada saja, tetapi untuk jangka panjang. Jadi tidak lengkap bila Mendagri tidak hadir, kita tunda raker ini,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Raker Komisi II bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan Kemendagri secara fisik dan virtual, Kamis kemarin.
Bagi Ahmad Doli Kurnia, kehadiran Mendagri dalam raker sangat penting, karena nantinya akan disampaikan oleh wakil rakyat di dapil mereka masing-masing.
Menurut Ahmad Doli Kurnia, permasalahan data kependudukan dan data pemilih akibat belum selesainya KTP elektronik. Padahal KTP elektronik menjadi salah satu hal penting untuk bisa ke TPS (tempat pemungutan suara). Bahkan, saat dia ke Lampung ada informasi Dukcapil di sana tidak menerbitkan Suket (surat keterangan).
“Orang datang ke TPS, jika tidak pakai KTP elektronik menggunakan Suket. Ini bisa bermasalah. Jadi membahas ini penting dan strategis karena bukan hanya mengenai pilkada serentak saja, melainkan untuk kebijakan jangka panjang,” ucap Ahmad Doli Kurnia.
“Mendagri tiba-tiba satu jam sebelum raker memberi info tidak hadir. Kita jadwalkan ulang raker bersama Mendagri, KPU, dan Bawaslu RI,” ucap politisi dari Fraksi Golkar ini.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Menurut politisi dari Fraksi PDIP ini, jika mitra kerja tidak hadir lengkap, maka salah satu jalan adalah diskors atau ditunda. Apalagi ada tatib dan UU MD3.
“Ketika saya di Komisi III DPR RI, wajib mitra hadir secara utuh. Begitu pula di sini, komisioner KPU, Bawaslu, dan Kemendagri wajib hadir biar utuh. Jangan seperti ini. Untuk itu perlu diambil sikap. Bila tidak lengkap diskors atau ditunda,” tegas Junimart.
Mendagri Tito memang tidak hadir dalam rapat Komisi II DPR, tetapi diwakili oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif. Ketika ditanya alasan kenapa Tito tak hadir, Zudan mengatakan tidak mengetahuinya.
“Saya ditugasi beliau, saya nggak tahu,” kata Zudan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Kamis (19/11).
Zudan mengatakan, dalam rapat itu, dia sudah menyiapkan substansi yang sesuai dengan tema pembahasan rapat. “Tapi kan yang penting secara substansi kita sudah siapkan ya,” ujarnya. *k22
Komentar