'Keberhasilan Pembangunan Daerah Tak Bisa Cuma Dilihat Dari Peningkatan PAD'
Bupati Buleleng Jawab Keraguan Dewan Atas Pinjaman PEN
SINGARAJA, NusaBali
Keraguan DPRD Buleleng atas pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke pusat oleh Pemkab Buleleng, akhirnya dijawab secara gamblang Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.
Versi Bupati Agus Suradnyana, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disampaikan Bupati Agus Suradnyana dalam rapat paripurna dengan agenda ‘Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi’, yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja, Kamis (19/11).
Dalam rapat paripurna yang digelar secara langsung dan virtual kemarin, Bupati Agus Suradnyana memberikan penjelasan tanpa teks. Menurut Agus Suradnyana, kesempatan pinjam PEN memang dibuka pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), melihat pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas di masa pandemi Covid-19.
Terlebih, kata Agus Suradnyana, perekonomian Bali yang hidup dari sektor pariwisata, mengalami kontraksi 10,5 persen. Ini lebih parah dari ekonomi nasional yang juga mengalami kontraksi 5,49 persen. Kondisi perekonomian yang memburuk di masa pandemi Covid-19 ini memaksa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan dan mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional.
Berbagai program dan bantuan pun diluncurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Stimulan Usaha (BSU), Hibah Pariwisata, hingga PEN. Program-program tersebut sesuai data base.
Agus Suradnyana menyebutkan, sesuai analisa ekonomi makro nasional, pertumbuhan ekonomi saat ini sudah naik 3,24 persen di Kwartal III Tahun 2020. Selain karena program pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik saat ini juga dikarenakan belanja konsumsi yang turun drastis hingga 51 persen, yang berpengaruh pada semakin kecilnya impor. Hal inilah yang membuat nilai tukar urpiah menguat.
“Pemerintah tentu mengambil memontum Covid-19 untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa cepat tercapai. Karenanya, pemerintah kabupaten/kota diberikan stimulan viskal untuk menganalisa perencanaan pembangunan dengan skala prioritas,” terang Agus Suradnyana.
Menurut Agus Suradnyana, keputusan pengajuan pinjaman PEN oleh Pemkab Buleleng sebesar Rp 571 miliar dipastikan tidak akan diwariskan bebannya kepada Bupati selanjutnya, sebagaimana pertanyaan dan keraguan yang muncul di kalangan DPRD Buleleng. Agus Suradnyana menegaskan, sejumlah program yang diajukan Pemkab Buleleng untuk mendapatkan PEN memang dikhususkan buat pembangunan infrastruktur. Program PEN tak dapat dibagi langsung, seperti bantuan pusat lainnya.
“Porsi bantuan sudah diatur pusat. Kalau bantuan sosial, itu sudah ada BSU, BPUM, BLT, Hibah Pariwisata, dan lainnya. Itu sudah dibagi-bagi. Kalau PEN, diberikan kepada Pemda dalam stimulus viskal, menyesuaikan dengan daerah. Jangan sampai saya merasa seolah PEN memberikan beban utang kepada Bupati selanjutnya. Ini zero persen bunga pinjamannya,” tegas Bupati asal Desa Banyuatism Kecamatan Banjar yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Agus Suradnyana juga menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tak dapat hanya dilihat dari peningkatan PAD semata. Tetapi, harus memprioritaskan kesejahteran masyarakatnya dan juga berdampak pada peningakatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Agus Suradnyana memaparkan, pengusulan pinjaman PEN ke pusat juga sudah dianalisa dan dikaji mendalam parameternya untuk dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, juga sangat memperhatikan ekosistem ekonomi yang meliputi jumlah uang masuk, jumlah uang yang berputar, dan jumlah uang yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Investasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan PAD dan PDRB. Ada juga yang hanya meningkatkan PDRB saja, meski tidak meningkatkan PAD, seperti usulan pembangunan Gedung Terpadu RSUD Buleleng dan Stadion Mayor Metra Singaraja, karena masyarakat sebagai pedagang dan usaha di sekitarnya menjadi hidup dan merasakan langsung manfaat keberadaan infrastruktur itu,” tandas mantan Ketua Komisi III DPRD Bali tiga kali periode ini.
Agus Suradnyana menjelaskan secara rinci usulan pinjaman PEN sebesar Rp 571 miliar tersebut. Pengajuan pinjaman PEN tersebut terdiri dari usulan sektor pekerjaan umum dan tata ruang sebesar Rp Rp 456 miliar, sektor pertanian mencapai Rp 43 miliar, sektor pendidikan dan olahraga sebesar Rp 32 miliar, sektor pariwisata Rp 25 miliar, sektor Kominfo Rp 10 miliar, dan sektor kesehatan Rp 5 miliar.
Untuk sektor olahraga dengan pembangunan venue, kata Agus Suradnyana, sangat berpotensi menggerakkan sektor ekonomi di segala lini, jika venue-nya memiliki standar nasional yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggarana event olahraga nasional. “Prinsip memaksimalkan pemanfaatan potensi Satdion Mayor Metra Singaraja dan Kolam Renang Nirmala Asri sebagai venue olahraga, bukan semata-mata untuk menggali PAD. Tetapi, juga sebagai investasi prestasi olahraga bagi putra-putri Buleleng di masa datang,” papar suami dari anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, I Gusti Ayu Aries Sujati Suradnyana ini.
Sedangkan dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) dengan jumlah Rp 456 milair, akan digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di 9 kecamatan se-Buleleng, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan mall pelayanan publik, penataan Danau Buyan di Desa Pancasari (Kecamatan Sukasada, Buleleng), pembangunan penanganan limbah dan drainase, pembangunan pedestrian/jogging track Pantai Lingga-Lovina, dan pembangunan Gedung RSUD Buleleng.
Terkait penataan Danau Buyan yang masuk dalam Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, menurut Agus Suradnyana, pengembangananya sangat strategis sebagai pintu masuk Buleleng dari arah selatan. Danau Buyan yang berada di Jalur Utama Singaraja-Denpasar via Bedugul, akan dikembangkan menjadi Eco Tourism sebagai DTW ekslusif.
“Pembanguan Danau Buyan minimal bisa memberikan kontribusi Rp 15 miliar per tahun. Peningakatan jalan Penimbangan-Lovina bisa meningkat PDRB, masyarakat nikmati langsung. Lalu, rumah sakit untuk meningkatkan kesehatan maysraakat dan usia harapan hidup di Buleleng bisa meningkat. Sedangkan pendidakan juga begitu, pembangunannya untuk mendorong usia lama sekolah bisa lebih besar, semuanya terukur indeks pembangunan manusia (IPM) dalam PDRB,” kata Agus Suradnyana.
Agus Suradnyana pun mengajak seluruh anggota Dewan jangan menarik persolan ke ranah politik untuk pembangunan Buleleng. Agus Suradnyana sangat senang jika ada yang menanyakan, berdikusi, dan bertemu langsung dengannya. “Mudah-mudahan, ini jadi suatu diskusi ke depan. Kalau ingin diskusikan, saya tunggu dengan senang hati. Karena apa yang saya lakukan dan instruksikan, saya pahami dengan detail. Tidak dengan emosi dan suasana marah atau panas.”
Sementara itu, Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan pengajuan pinjaman PEN masih menunggu kesempatan pemaparan oleh pusat. Seluruh surat kelengkapan sudah dikirim, termasuk permohonan rekomendasi pelampauan defisit PAD. “Kita harapkan bisa dalam bulan ini. Begitu ketok palu, sudah tahu berapa dana PEN yang masuk dalam ABPD Buleleng,” jelas Suyasa.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, I Nyoman Gde Wandira Adi, mengatakan fraksinya menerima jawaban Bupati Agus Suradnyana. Menurut Wandira Adi, penjelasan detail pengajuan PEN ini seharusnya dilakukan lebih awal oleh Bupati, sehingga tidak muncul keraguan.
“Kemarin tidak ada penjelasan detail dan bukan pihak berwenang yang kasi jawaban. Sekarang kami mencatat saja, apakah benar sesuai dengan paparan dan dampak yang diberikan seperti kontribusi Rp 15 miliar dalam pembanguan Danau Buyan. Harapan kami, astungkara bsia, sehingga masyarakat tidak kecewa. Itu prinsipnya fraksi kita (Golkar),” jelas Wandira Adi saat dikonfirmasi NusaBali terpisah di Singaraja, Kamis kemarin.
Wandira Adia memastikan pernyatan sikap Fraksi Golkar DPRD Buleleng selama ini terkait usulan pinjaman PEN, bukan untuk kepentingan politik, namun murni menyuarakan pandangan sebagai perwakilan rakyat dalam hal mengawal program dan kebijakan pemerintah. “Kalau kami bawa ke ranah politik, kan bisa dapat manfaat. Saya minta tolong Pak Bupati bantu ini itu, tetapi kan tidak seperti itu,” katanya. *k23
Dalam rapat paripurna yang digelar secara langsung dan virtual kemarin, Bupati Agus Suradnyana memberikan penjelasan tanpa teks. Menurut Agus Suradnyana, kesempatan pinjam PEN memang dibuka pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), melihat pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas di masa pandemi Covid-19.
Terlebih, kata Agus Suradnyana, perekonomian Bali yang hidup dari sektor pariwisata, mengalami kontraksi 10,5 persen. Ini lebih parah dari ekonomi nasional yang juga mengalami kontraksi 5,49 persen. Kondisi perekonomian yang memburuk di masa pandemi Covid-19 ini memaksa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan dan mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional.
Berbagai program dan bantuan pun diluncurkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Stimulan Usaha (BSU), Hibah Pariwisata, hingga PEN. Program-program tersebut sesuai data base.
Agus Suradnyana menyebutkan, sesuai analisa ekonomi makro nasional, pertumbuhan ekonomi saat ini sudah naik 3,24 persen di Kwartal III Tahun 2020. Selain karena program pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik saat ini juga dikarenakan belanja konsumsi yang turun drastis hingga 51 persen, yang berpengaruh pada semakin kecilnya impor. Hal inilah yang membuat nilai tukar urpiah menguat.
“Pemerintah tentu mengambil memontum Covid-19 untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa cepat tercapai. Karenanya, pemerintah kabupaten/kota diberikan stimulan viskal untuk menganalisa perencanaan pembangunan dengan skala prioritas,” terang Agus Suradnyana.
Menurut Agus Suradnyana, keputusan pengajuan pinjaman PEN oleh Pemkab Buleleng sebesar Rp 571 miliar dipastikan tidak akan diwariskan bebannya kepada Bupati selanjutnya, sebagaimana pertanyaan dan keraguan yang muncul di kalangan DPRD Buleleng. Agus Suradnyana menegaskan, sejumlah program yang diajukan Pemkab Buleleng untuk mendapatkan PEN memang dikhususkan buat pembangunan infrastruktur. Program PEN tak dapat dibagi langsung, seperti bantuan pusat lainnya.
“Porsi bantuan sudah diatur pusat. Kalau bantuan sosial, itu sudah ada BSU, BPUM, BLT, Hibah Pariwisata, dan lainnya. Itu sudah dibagi-bagi. Kalau PEN, diberikan kepada Pemda dalam stimulus viskal, menyesuaikan dengan daerah. Jangan sampai saya merasa seolah PEN memberikan beban utang kepada Bupati selanjutnya. Ini zero persen bunga pinjamannya,” tegas Bupati asal Desa Banyuatism Kecamatan Banjar yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Agus Suradnyana juga menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tak dapat hanya dilihat dari peningkatan PAD semata. Tetapi, harus memprioritaskan kesejahteran masyarakatnya dan juga berdampak pada peningakatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Agus Suradnyana memaparkan, pengusulan pinjaman PEN ke pusat juga sudah dianalisa dan dikaji mendalam parameternya untuk dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, juga sangat memperhatikan ekosistem ekonomi yang meliputi jumlah uang masuk, jumlah uang yang berputar, dan jumlah uang yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Investasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan PAD dan PDRB. Ada juga yang hanya meningkatkan PDRB saja, meski tidak meningkatkan PAD, seperti usulan pembangunan Gedung Terpadu RSUD Buleleng dan Stadion Mayor Metra Singaraja, karena masyarakat sebagai pedagang dan usaha di sekitarnya menjadi hidup dan merasakan langsung manfaat keberadaan infrastruktur itu,” tandas mantan Ketua Komisi III DPRD Bali tiga kali periode ini.
Agus Suradnyana menjelaskan secara rinci usulan pinjaman PEN sebesar Rp 571 miliar tersebut. Pengajuan pinjaman PEN tersebut terdiri dari usulan sektor pekerjaan umum dan tata ruang sebesar Rp Rp 456 miliar, sektor pertanian mencapai Rp 43 miliar, sektor pendidikan dan olahraga sebesar Rp 32 miliar, sektor pariwisata Rp 25 miliar, sektor Kominfo Rp 10 miliar, dan sektor kesehatan Rp 5 miliar.
Untuk sektor olahraga dengan pembangunan venue, kata Agus Suradnyana, sangat berpotensi menggerakkan sektor ekonomi di segala lini, jika venue-nya memiliki standar nasional yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggarana event olahraga nasional. “Prinsip memaksimalkan pemanfaatan potensi Satdion Mayor Metra Singaraja dan Kolam Renang Nirmala Asri sebagai venue olahraga, bukan semata-mata untuk menggali PAD. Tetapi, juga sebagai investasi prestasi olahraga bagi putra-putri Buleleng di masa datang,” papar suami dari anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, I Gusti Ayu Aries Sujati Suradnyana ini.
Sedangkan dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) dengan jumlah Rp 456 milair, akan digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di 9 kecamatan se-Buleleng, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan mall pelayanan publik, penataan Danau Buyan di Desa Pancasari (Kecamatan Sukasada, Buleleng), pembangunan penanganan limbah dan drainase, pembangunan pedestrian/jogging track Pantai Lingga-Lovina, dan pembangunan Gedung RSUD Buleleng.
Terkait penataan Danau Buyan yang masuk dalam Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, menurut Agus Suradnyana, pengembangananya sangat strategis sebagai pintu masuk Buleleng dari arah selatan. Danau Buyan yang berada di Jalur Utama Singaraja-Denpasar via Bedugul, akan dikembangkan menjadi Eco Tourism sebagai DTW ekslusif.
“Pembanguan Danau Buyan minimal bisa memberikan kontribusi Rp 15 miliar per tahun. Peningakatan jalan Penimbangan-Lovina bisa meningkat PDRB, masyarakat nikmati langsung. Lalu, rumah sakit untuk meningkatkan kesehatan maysraakat dan usia harapan hidup di Buleleng bisa meningkat. Sedangkan pendidakan juga begitu, pembangunannya untuk mendorong usia lama sekolah bisa lebih besar, semuanya terukur indeks pembangunan manusia (IPM) dalam PDRB,” kata Agus Suradnyana.
Agus Suradnyana pun mengajak seluruh anggota Dewan jangan menarik persolan ke ranah politik untuk pembangunan Buleleng. Agus Suradnyana sangat senang jika ada yang menanyakan, berdikusi, dan bertemu langsung dengannya. “Mudah-mudahan, ini jadi suatu diskusi ke depan. Kalau ingin diskusikan, saya tunggu dengan senang hati. Karena apa yang saya lakukan dan instruksikan, saya pahami dengan detail. Tidak dengan emosi dan suasana marah atau panas.”
Sementara itu, Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan pengajuan pinjaman PEN masih menunggu kesempatan pemaparan oleh pusat. Seluruh surat kelengkapan sudah dikirim, termasuk permohonan rekomendasi pelampauan defisit PAD. “Kita harapkan bisa dalam bulan ini. Begitu ketok palu, sudah tahu berapa dana PEN yang masuk dalam ABPD Buleleng,” jelas Suyasa.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, I Nyoman Gde Wandira Adi, mengatakan fraksinya menerima jawaban Bupati Agus Suradnyana. Menurut Wandira Adi, penjelasan detail pengajuan PEN ini seharusnya dilakukan lebih awal oleh Bupati, sehingga tidak muncul keraguan.
“Kemarin tidak ada penjelasan detail dan bukan pihak berwenang yang kasi jawaban. Sekarang kami mencatat saja, apakah benar sesuai dengan paparan dan dampak yang diberikan seperti kontribusi Rp 15 miliar dalam pembanguan Danau Buyan. Harapan kami, astungkara bsia, sehingga masyarakat tidak kecewa. Itu prinsipnya fraksi kita (Golkar),” jelas Wandira Adi saat dikonfirmasi NusaBali terpisah di Singaraja, Kamis kemarin.
Wandira Adia memastikan pernyatan sikap Fraksi Golkar DPRD Buleleng selama ini terkait usulan pinjaman PEN, bukan untuk kepentingan politik, namun murni menyuarakan pandangan sebagai perwakilan rakyat dalam hal mengawal program dan kebijakan pemerintah. “Kalau kami bawa ke ranah politik, kan bisa dapat manfaat. Saya minta tolong Pak Bupati bantu ini itu, tetapi kan tidak seperti itu,” katanya. *k23
Komentar