Debat Terakhir Panas, Bangsa Vs Tepat Saling Serang
NEGARA, NusaBali
Debat tahap II dan terakhir Cabup-Cawabup Jembrana 2020 yang disiarkan live di Chanel YouTube KPU Kabupaten Jembrana dan Kompas TV dari Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Sabtu (21/11) malam mulai pukul 19.00 Wita, kembali berlangsung hangat.
Kedua pasangan calon (Paslon), I Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Kembang-Sugiasa alias Bangsa) dan I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna (Tamba-Ipat alias Tepat), saling 'serang'. Dari kedua paslon juga berusaha saling bantah terhadap serangan-serangan lawan.
Suasana hangat pada acara debat tahap II ini, sudah terasa ketika segmen menjawab pertanyaan panelis yang juga saling ditanggapi antar paslon. Aksi saling 'serang' kedua paslon ini, juga semakin hangat ketika memasuki segmen tanya jawab.
Saat segmen tanya jawab itu, paket Bangsa melalui Cabup Kembang yang mendapat giliran pertama, menanyakan dua hal. Pertama, yakni persoalan aset lahan SMPN 4 Mendoyo yang dibangun saat era mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa. Di mana, menurut Kembang, sampai saat ini, tidak ada sertifikat lahan sekolah tersebut. Kemudian dia menanyakan tentang regulasi program Rp 50 juta per banjar yang dicanangkan paket Tepat.
"Kalau hari ini, kami punya program memberikan alokasi dana desa di luar ADD (yang dari Pusat). Kita berikan setiap desa, kelurahan juga dapat, mendapat dana Rp 1,5 miliar sampai Rp 2,5 miliar per desa. Itu ada regulasi aturannya, bisa. Tetapi kalau banjar, regulasi mana yang digunakan untuk memberikan langsung kepada banjar?," ujar Cabup Kembang.
Mendapat pertanyaan tersebut, Cabup Tamba sempat agak melenceng. Dari pemaparan Cabup Kembang, dirinya mendengar kalau Paslon 1 mengatakan sudah ada sertifikat lahan SMPN 4 Mendoyo, sehingga menilai tidak ada persoalan lagi.
"Paslon 1, menyampaikan ada yang mengakui, bahkan ada sertifikat. Persoalannya apa lagi? Ini pertanyaan saya, justru kepada paslon 1. Kan sudah diakui tanah itu dibeli, dan penjualnya ada, sertifikatnya ada. Sekarang tanah tersebut juga dibutuhkan untuk anak-anak kita yang sekolah. Kenapa dipersoalkan?," ujar Cabup Tamba.
Sementara untuk pertanyaan menyangkut program Rp 50 juta per banjar, kata Tamba, bukanlah program untuk banjar. Tetapi ada komanya, yakni digunakan untuk santunan kematian kepada masyarakat. "Ini dibutuhkan pada saat kematian tiba. Karena tidak semua masyarakat punya asuransi kematian. Pada saat mati, kita semua susah. Itu yang kami maksud untuk anggaran Rp 50 juta pada tiap-tiap banjar," ujarnya.
Menyambung tanggapan Cabup Tamba, Cawabup Ipat menanyakan balik terkait program-program saat masa Bupati Winasa, siapa yang menjadi Ketua DPRD. Menurutnya, saat terjadi persoalan, Dewan juga memiliki peran melakukan kontrol. "Ke mana saja dulu? Kan begitu pertanyaan. Jadi, kalau saya ke belakang, ini semua tanggungjawab bersama. Tidak bisa hanya menyalahkan pada Pak Winasa," ucap Cawabup Ipat yang notabene putra sulung mantan Bupati Winasa.
Menanggapi tanggapan dari paket Tepat itu, Cabup Kembang langsung menyentil Cabup Tamba yang dinilai ngelantur dalam menanggapi pertanyaan menyangkut persoalan aset lahan SMPN 4 Mendoyo. Dirinya menegaskan kembali, jika sertifikatnya tidak ada. Sementara menyangkut tanggapan Cawabup Ipat, Kembang mengakui dirinya memang sempat menjadi Ketua DPRD Jembrana. Namun saat menjadi Ketua Dewan itu, Dewan tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati. Beda dengan dulu, ketika masih Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati.
"Yang bisa kita lakukan adalah memberikan koreksi-koresksi, catatan-catatan. karena hanya keterangan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati). Kita lakukan itu. Anda lihat risalahnya. Setiap pertangungjawaban, saya katakan, tolong setiap apa yang menjadi temuan-temuan BPK agar ditindaklanjuti. Bisa dicek itu. Saya selalu memberikan catatan-catatan itu," ujar Cabup Kembang.
Mendapat kesempatan menangapi kembali tanggapan dari Cabup Kembang itu, dari paket Tepat melalui Cawabup Ipat mengatakan, Dewan tetap memiliki fungsi pengawasan. Menurutnya, jika tidak sesuai, Dewan bisa menolak pertanggungjawaban dari Bupati. Kemudian Cabup Tamba mengatakan, jika memang ada persoalan di daerah dari pemerintah sebelumnya, harusnya Bupati bersama Wakil Bupati selanjutnya yang menyelesaikan.
Cabup Tamba pun yakin selama pemerintahan selama 10 tahun terakhir, banyak persoalan yang belum diselesaikan, dan dirinya ketika terpilih akan menyelesaikan persoalan-persoalan dari pemimpin sebelumnya. Melanjutkan segmen tanya jawab berikutnya yang merupakan giliran paket Tepat, Cabup Tamba menanyakan, terkait persoalan-persoalan yang belum kunjung diatasi pemerintah saat ini. Termasuk persoalan yang menyangkut penyelarasan dengan Provinsi maupun Pusat, seperti persoalan abrasi di Pantai Pebuahan, dan sejumlah pantai lain di Jembrana. "Kenapa tidak bisa menyelesaikan? Kasihan warga, ada warung, bahkan tempat ibadah menjadi korban. 10 tahun tidak bisa diselesaikan. Ada juga persoalan-persoalan lainnya. Banyak dalam 10 tahun yang tidak bisa diselesaikan," ujar Cabup Tamba.
Mendapat pertanyaan tersebut, Cabup Kembang mengatakan, jika persoalan abrasi, tidak terjadi 10 tahun terakhir. Namun sudah terjadi sejak 20 tahun, bahkan mungkin 30 tahun terakhir. Dirinya mengatakan, persoalan abrasi tidak hanya di Jembrana. Selama ini, dari pemerintahannya bersama Bupati I Putu Artha, sudah berusaha memperjuangkan ke Pemerintah Pusat. Begitu juga ada upaya dari DPD, DPR RI, yang turun ke Pantai Pebuahan.
Menyambung tanggapannya, Cabup Kembang menyerang Cabup Tamba, menyangkut persoalan banjir di Desa Kaliakah yang notabene desa asal Cabup Tamba. Cabup Kembang mengungkit, ketika waktu Cabup Tamba masih duduk di DPRD Bali sempat turun bersama pihak Balai, dan berjanji memperjuangkan penanganan banjir tersebut. Namun nyatanya belum ada ditangani.
Dalam debat semalam dimoderatori Dr Ni Made Ras Amanda SSos MSi. Sebanyak 5 orang panelis dilibatkan, yakni Prof Dr dr I Ketut Suyasa SpB SpOT(K), Dr Drs AA Gede Oka Wisnumurti MSi, Dr I Gusti Wayan Murjana Yasa SE MSi, Dr Drs I Nyoman Subanda MSi, dan Dr Ir Luh Riniti Rahayu MSi. Ketua KPU Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, mengatakan di Pilkada Jembrana 2020 hanya digelar dua kali debat publik Paslon. “Pelaksanaan debat dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yang ketat,” kata Gde Tangkas.
Seperti diketahui di Pilkada Jembrana, 9 Desember 2020 terjadi tarung head to head antara pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 (satu) diusung PDIP bersama Hanura, I Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Kembang-Sugiasa alias Bangsa) dan Paslon nomor urut 2 (dua) diusung Koalisi Jembrana Maju (KJM) terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PPP, I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna (Tamba-Ipat alias Tepat). *ode
Suasana hangat pada acara debat tahap II ini, sudah terasa ketika segmen menjawab pertanyaan panelis yang juga saling ditanggapi antar paslon. Aksi saling 'serang' kedua paslon ini, juga semakin hangat ketika memasuki segmen tanya jawab.
Saat segmen tanya jawab itu, paket Bangsa melalui Cabup Kembang yang mendapat giliran pertama, menanyakan dua hal. Pertama, yakni persoalan aset lahan SMPN 4 Mendoyo yang dibangun saat era mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa. Di mana, menurut Kembang, sampai saat ini, tidak ada sertifikat lahan sekolah tersebut. Kemudian dia menanyakan tentang regulasi program Rp 50 juta per banjar yang dicanangkan paket Tepat.
"Kalau hari ini, kami punya program memberikan alokasi dana desa di luar ADD (yang dari Pusat). Kita berikan setiap desa, kelurahan juga dapat, mendapat dana Rp 1,5 miliar sampai Rp 2,5 miliar per desa. Itu ada regulasi aturannya, bisa. Tetapi kalau banjar, regulasi mana yang digunakan untuk memberikan langsung kepada banjar?," ujar Cabup Kembang.
Mendapat pertanyaan tersebut, Cabup Tamba sempat agak melenceng. Dari pemaparan Cabup Kembang, dirinya mendengar kalau Paslon 1 mengatakan sudah ada sertifikat lahan SMPN 4 Mendoyo, sehingga menilai tidak ada persoalan lagi.
"Paslon 1, menyampaikan ada yang mengakui, bahkan ada sertifikat. Persoalannya apa lagi? Ini pertanyaan saya, justru kepada paslon 1. Kan sudah diakui tanah itu dibeli, dan penjualnya ada, sertifikatnya ada. Sekarang tanah tersebut juga dibutuhkan untuk anak-anak kita yang sekolah. Kenapa dipersoalkan?," ujar Cabup Tamba.
Sementara untuk pertanyaan menyangkut program Rp 50 juta per banjar, kata Tamba, bukanlah program untuk banjar. Tetapi ada komanya, yakni digunakan untuk santunan kematian kepada masyarakat. "Ini dibutuhkan pada saat kematian tiba. Karena tidak semua masyarakat punya asuransi kematian. Pada saat mati, kita semua susah. Itu yang kami maksud untuk anggaran Rp 50 juta pada tiap-tiap banjar," ujarnya.
Menyambung tanggapan Cabup Tamba, Cawabup Ipat menanyakan balik terkait program-program saat masa Bupati Winasa, siapa yang menjadi Ketua DPRD. Menurutnya, saat terjadi persoalan, Dewan juga memiliki peran melakukan kontrol. "Ke mana saja dulu? Kan begitu pertanyaan. Jadi, kalau saya ke belakang, ini semua tanggungjawab bersama. Tidak bisa hanya menyalahkan pada Pak Winasa," ucap Cawabup Ipat yang notabene putra sulung mantan Bupati Winasa.
Menanggapi tanggapan dari paket Tepat itu, Cabup Kembang langsung menyentil Cabup Tamba yang dinilai ngelantur dalam menanggapi pertanyaan menyangkut persoalan aset lahan SMPN 4 Mendoyo. Dirinya menegaskan kembali, jika sertifikatnya tidak ada. Sementara menyangkut tanggapan Cawabup Ipat, Kembang mengakui dirinya memang sempat menjadi Ketua DPRD Jembrana. Namun saat menjadi Ketua Dewan itu, Dewan tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati. Beda dengan dulu, ketika masih Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati.
"Yang bisa kita lakukan adalah memberikan koreksi-koresksi, catatan-catatan. karena hanya keterangan (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati). Kita lakukan itu. Anda lihat risalahnya. Setiap pertangungjawaban, saya katakan, tolong setiap apa yang menjadi temuan-temuan BPK agar ditindaklanjuti. Bisa dicek itu. Saya selalu memberikan catatan-catatan itu," ujar Cabup Kembang.
Mendapat kesempatan menangapi kembali tanggapan dari Cabup Kembang itu, dari paket Tepat melalui Cawabup Ipat mengatakan, Dewan tetap memiliki fungsi pengawasan. Menurutnya, jika tidak sesuai, Dewan bisa menolak pertanggungjawaban dari Bupati. Kemudian Cabup Tamba mengatakan, jika memang ada persoalan di daerah dari pemerintah sebelumnya, harusnya Bupati bersama Wakil Bupati selanjutnya yang menyelesaikan.
Cabup Tamba pun yakin selama pemerintahan selama 10 tahun terakhir, banyak persoalan yang belum diselesaikan, dan dirinya ketika terpilih akan menyelesaikan persoalan-persoalan dari pemimpin sebelumnya. Melanjutkan segmen tanya jawab berikutnya yang merupakan giliran paket Tepat, Cabup Tamba menanyakan, terkait persoalan-persoalan yang belum kunjung diatasi pemerintah saat ini. Termasuk persoalan yang menyangkut penyelarasan dengan Provinsi maupun Pusat, seperti persoalan abrasi di Pantai Pebuahan, dan sejumlah pantai lain di Jembrana. "Kenapa tidak bisa menyelesaikan? Kasihan warga, ada warung, bahkan tempat ibadah menjadi korban. 10 tahun tidak bisa diselesaikan. Ada juga persoalan-persoalan lainnya. Banyak dalam 10 tahun yang tidak bisa diselesaikan," ujar Cabup Tamba.
Mendapat pertanyaan tersebut, Cabup Kembang mengatakan, jika persoalan abrasi, tidak terjadi 10 tahun terakhir. Namun sudah terjadi sejak 20 tahun, bahkan mungkin 30 tahun terakhir. Dirinya mengatakan, persoalan abrasi tidak hanya di Jembrana. Selama ini, dari pemerintahannya bersama Bupati I Putu Artha, sudah berusaha memperjuangkan ke Pemerintah Pusat. Begitu juga ada upaya dari DPD, DPR RI, yang turun ke Pantai Pebuahan.
Menyambung tanggapannya, Cabup Kembang menyerang Cabup Tamba, menyangkut persoalan banjir di Desa Kaliakah yang notabene desa asal Cabup Tamba. Cabup Kembang mengungkit, ketika waktu Cabup Tamba masih duduk di DPRD Bali sempat turun bersama pihak Balai, dan berjanji memperjuangkan penanganan banjir tersebut. Namun nyatanya belum ada ditangani.
Dalam debat semalam dimoderatori Dr Ni Made Ras Amanda SSos MSi. Sebanyak 5 orang panelis dilibatkan, yakni Prof Dr dr I Ketut Suyasa SpB SpOT(K), Dr Drs AA Gede Oka Wisnumurti MSi, Dr I Gusti Wayan Murjana Yasa SE MSi, Dr Drs I Nyoman Subanda MSi, dan Dr Ir Luh Riniti Rahayu MSi. Ketua KPU Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, mengatakan di Pilkada Jembrana 2020 hanya digelar dua kali debat publik Paslon. “Pelaksanaan debat dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yang ketat,” kata Gde Tangkas.
Seperti diketahui di Pilkada Jembrana, 9 Desember 2020 terjadi tarung head to head antara pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 (satu) diusung PDIP bersama Hanura, I Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Kembang-Sugiasa alias Bangsa) dan Paslon nomor urut 2 (dua) diusung Koalisi Jembrana Maju (KJM) terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PPP, I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna (Tamba-Ipat alias Tepat). *ode
Komentar