500 Advokat Kawal Jaya-Wira

Ratusan advokar ini dikerahkan untuk mengantisipasi munculnya masalah di Pilkada Tabanan, 9 Desember 2020 mendatang. Ketua DPC PDIP Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mengatakan pengawalan oleh 500 advokat ini sesuai dengan hasil rapat dengan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Tabanan. Tim hukum itu merupakan gabungan advokat dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Tim ini dikoordinasikan langsung oleh Ketua BBHA Tabanan, I Gede Putu Yudi Satria Wibawa.

"Pengawalan Jaya-Wira oleh 500 advokat ini dilakukan mulai dari saat pendaftaran ke KPU hingga berakhirnya Pilkada Tabanan 2020 nanti," jelas IKG Sanjaya yang juga menempati posisi Calon Bupati (Cabup) Tabanan dalam Paket Jaya-Wira saat memberikan keterangan pers di Tabanan, Selasa (24/11) siang.

Menurut Sanjaya, pengawalan oleh 500 advokat untuk PDIP ini tidak hanya berlaku saat Pilkada 2020 saja. Tim ini sudah terbentuk sejak perhelatan Pilgub Bali 2018, lalu bertugas pula saat Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

Selaku Cabup Tabanan, Sanjaya mengucapkan terimakasih atas dukungan ratusan advokat yang diberikan dalam hajatan Pilkada Tabanan 2020. Dengan back up 500 advokat ini, diharapkan segala permasalahan yang muncul nanti bisa diselesaikan secara tuntas dan berjalan dengan baik.

"Terima kasih untuk supprotnya, mudah-mudahan Pilkada Tabanan 2020 berjalan dengan lancar," harap politisi PDIP asal Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan yang sudah dua periode menjabat Wakil Bupati Tabanan (2010-2015, 2016-2021) ini.

Sementara, Ketua BBHA Tabanan, I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, mengatakan secara prinsip para advokat yang mengawal Jaya-Wira di Pilkada Tabanan 2020 berjumlah 25 orang dari Tabanan, 25 orang dari provinsi, dan sisanya dari pusat. Menurut Yudi Satria, para advokat dilibatkan karena memang sudah menjadi kebutuhan organisasi.

Tugas mereka, kata Yudi Satria, adalah memberi pendampingan hukum, membela, dan memastikan bahwa klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalani proses hukum. "Jadi, tim advokat ini akan mendampingi dan mencatat permasalahan yang muncul saat Pilkada Tabanan 2020," tandas Yudi Satria, yang kemarin hadir mendampingi Cabup Sanjaya.

Sementara itu, Ketua Bappilu DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Alit Kusuma Kelakan, mengatakan pihaknya tidak membentuk tim hukum secara mendadak untuk Pilkada 2020. "Kami cukup kerahkan tim hukum yang ada di Badan Hukum DPC PDI Perjuangan yang daerahnya ber-Pilkada. Mereka sudah berpengalaman. Nanti tim hukum DPC PDI Perjuangan ini tetap disupervisi oleh Tim Hukum DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali," papar Alit Kelakan saat dihubungi terpisah di Denpasar, Selasa kemarin.

Alit Kelakan mengatakan, kecil peluang permasalahan Pilkada 2020 sampai maju ke Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali perolehan suara paket calon yang bertarung selisihnya di bawah 2 persen. "Astungkara, melihat perkembangan di 6 kabupetan/kota di Bali yang ber-Pilkada, sepertinya (calon dari PDIP) bisa merebut kemenangan di atas 2 persen suara,” jelas Alit Kelakan.

“Sehingga tim hukum kita mungkin cukup atensi dan siap-siap saja. Begitu diperlukan, mereka sudah langsung terjun, karena memang sudah ada sejak kepengurusan di DPC PDIP Kabupaten/Kota dan DPD PDIP Bali terbentuk," lanjut politisi senior asal Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini.

Ditanya peluang kemenangan dalam Pilkada 6 daerah di Bali, Alit Kelakan menyatakan optimis PDIP bisa sapu bersih. "Astungkara bisa maksimal. Makanya, sisa waktu jelang coblosan Pilkada 2020 ini menentukan," tegas Alit Kelakan terkait perjuangan di Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris DPD PDIP Bali, I Made Suparta, memastikan Pilkada 2020 di 6 daerah se-Bali akan selesai satu putaran. Sehingga selisih suara paket calon pun diprediksi tidak sampai berdampak gugatan ke MK. “Kecil peluang harus bertempur di MK. Kita solid di Badung, Dednpasar, Tabanan, Jembrana, Karangasem, dan Bangli,” tandas anggota Komisi I DPRD Bali Dapil Tabanan ini. *des,nat