Ajak Tingkatkan Literasi Keuangan Masyarakat
Sekda Dewa Indra Kukuhkan TPAKD Kabupaten/Kota Se-Bali
DENPASAR, NusaBali
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak semua pihak, terutama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), bekerja optimal untuk meningkatkan indek literasi dan inklusi keuangan masyarakat ke depannya.
Meskipun angka indek literasi dan inklusi keuangan di Bali masih di atas rata-rata nasional, namun tetap harus diupayakan maksimal. Hal ini disampaikan Sekda Dewa Indra dalam acara Pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (2/12) pagi. Dewa Indra berharap pembentukan TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali jadi langkah awal untuk bekerja lebih keras lagi.
"Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagian mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama, sehingga fokus, sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan angka literasi dan inklusi keuangan bisa meningkat. Itu ukuran kita," tandas Dewa Indra.
Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian Bali. Dewa Indra berterima kasih kepada Kepala Kantor OJK Regional VIII Bali-Nusa Tenggara, Giri Tribroto, atas sinergi bersama aksi-aksi keuangan daerah, guna mendorong perekonomian Bali.
"Kita bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Kabupaten/kota harus mendukung penuh langkah kita. Contohnya, kurbali.com
(website kredit usaha rakyat, Red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya," kata Dewa Indra.
"UMKM kita jumlahnya ratusan ribu. Idealnya, semua tahu dan bisa akses informasi tentang KUR (Kredit Usaha Kecil) ini. Serapan KUR kita di Bali cukup baik, tapi belum optimal," lanjut birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang juga mantan Karo Keuangan Setda Provinsi Bali dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali ini.
Dewa Indra juga melaporkan bahwa saat ini di lingkungan Pemprov Bali tidak ada lagi transaksi tunai alias cash less. "Kita dorong cash less ini ke penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standarisasi pembayaran. Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota. Ini harus jadi lifestyle," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional VIII Bali-Nusa Tenggara, Giri Tribroto, menyatakan sesuai arahan Presiden, seluruh daerah harus mendukung upaya untuk mempercepat akses keuangan masyarakat, baik tabungan maupun kredit. Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM, khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan.
“Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten/kota dan meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan," tegas Giri Tribroto.
Menurut Giri Tribroto, berdasarkan asil survei mengenai literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 yang dilakukan OJK, tingkat literasi keuangan Indonesia menyentuh angka 38,08 persen. Ini sekitar naik 8,33 persen dari tahun 2016 yang besarnya hanya 29,70 persen.
Sedangkan inklusinya pada 2019 mengalami kenaikan menjadi 76,19 persen dari semula 67,80 persen. Sementara indeks inklusi keuangan di Bali tahun 2019 mencapai level 92,91 persen, jauh lebih tinggi dari indeks inklusi nasional yang hanya 76,19 persen dan target nasional 75,00 persen. Bukan hanya itu, indeks literasi keuangan Provinsi Bali tahun 2019 mencapai 38,06 persen, lebih tinggi dari indeks literasi nasional sebesar 38,08 persen.
Giri Tribroto mengajak TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali turut memanfaatkan teknologi terkini dalam programnya. "Hendaknya seluruh TPAKD di berbagai daerah mampu mengembangkan website yang informatif dan solutif, sehingga ke depannya dapat meningkatkan awareness masyarakat akan peran TPAKD serta manfaat dari produk/layanan jasa keuangan dalam memajukan perekonomian daerah,” pinta Giri Tribroto.
“Selain itu, informasi yang disampaikan dalam website TPAKD tentunya juga dapat dijadikan wadah informasi program kerja, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah," lanjutnya. *nat
"Langsung bekerja untuk petakan persoalan, bagian mana yang belum tersentuh dan diselesaikan bersama, sehingga fokus, sasaran kita jelas dengan strategi tepat. Kita berharap tahun depan angka literasi dan inklusi keuangan bisa meningkat. Itu ukuran kita," tandas Dewa Indra.
Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus meningkatkan upaya untuk turut membangun perekonomian Bali. Dewa Indra berterima kasih kepada Kepala Kantor OJK Regional VIII Bali-Nusa Tenggara, Giri Tribroto, atas sinergi bersama aksi-aksi keuangan daerah, guna mendorong perekonomian Bali.
"Kita bersama OJK terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Kabupaten/kota harus mendukung penuh langkah kita. Contohnya, kurbali.com
(website kredit usaha rakyat, Red) saya kira belum banyak yang mengakses, apalagi yang direalisasikan kreditnya," kata Dewa Indra.
"UMKM kita jumlahnya ratusan ribu. Idealnya, semua tahu dan bisa akses informasi tentang KUR (Kredit Usaha Kecil) ini. Serapan KUR kita di Bali cukup baik, tapi belum optimal," lanjut birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang juga mantan Karo Keuangan Setda Provinsi Bali dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali ini.
Dewa Indra juga melaporkan bahwa saat ini di lingkungan Pemprov Bali tidak ada lagi transaksi tunai alias cash less. "Kita dorong cash less ini ke penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standarisasi pembayaran. Hal ini harus diperluas terus ke kabupaten/kota. Ini harus jadi lifestyle," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Regional VIII Bali-Nusa Tenggara, Giri Tribroto, menyatakan sesuai arahan Presiden, seluruh daerah harus mendukung upaya untuk mempercepat akses keuangan masyarakat, baik tabungan maupun kredit. Dalam hal ini, TPAKD diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pelaku UMKM, khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan.
“Perlu senantiasa ada edukasi secara formal kepada setiap segmen masyarakat di kabupaten/kota dan meningkatkan kewaspadaan akan investasi ilegal. Ini komitmen kita untuk terus memperluas akses keuangan," tegas Giri Tribroto.
Menurut Giri Tribroto, berdasarkan asil survei mengenai literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 yang dilakukan OJK, tingkat literasi keuangan Indonesia menyentuh angka 38,08 persen. Ini sekitar naik 8,33 persen dari tahun 2016 yang besarnya hanya 29,70 persen.
Sedangkan inklusinya pada 2019 mengalami kenaikan menjadi 76,19 persen dari semula 67,80 persen. Sementara indeks inklusi keuangan di Bali tahun 2019 mencapai level 92,91 persen, jauh lebih tinggi dari indeks inklusi nasional yang hanya 76,19 persen dan target nasional 75,00 persen. Bukan hanya itu, indeks literasi keuangan Provinsi Bali tahun 2019 mencapai 38,06 persen, lebih tinggi dari indeks literasi nasional sebesar 38,08 persen.
Giri Tribroto mengajak TPAKD Kabupaten/Kota se-Bali turut memanfaatkan teknologi terkini dalam programnya. "Hendaknya seluruh TPAKD di berbagai daerah mampu mengembangkan website yang informatif dan solutif, sehingga ke depannya dapat meningkatkan awareness masyarakat akan peran TPAKD serta manfaat dari produk/layanan jasa keuangan dalam memajukan perekonomian daerah,” pinta Giri Tribroto.
“Selain itu, informasi yang disampaikan dalam website TPAKD tentunya juga dapat dijadikan wadah informasi program kerja, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah," lanjutnya. *nat
Komentar