Kasatpol PP Selidiki Internal Kantor

Dia tak ingin melaporkan persoalan itu ke kepolisian karena belum ada petunjuk daru pimpinan.  ‘’Kami telusuri di internal dulu, siapa kira-kira yang mengedarkan surat itu ke medsos dan apa kepentingannya,’’ ujar pejabat asal Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Kamis (3/12).

Watha mengaku sulit untuk melacak siapa pengedar surat itu di medsos. Karena surat itu ditulis di komputer kantor hingga tak dapat dipastikan langsung siapa yang memposting lembar surat itu ke medsos. ‘’Kalau nanti saya tahu pegawai yang nyebar surat itu ke medsos, tentu saya beri pembinaan. Apa maksud dan tujuannya menyebarkan itu,’’ ujarnya.   

Melalui media, Watha mengaku telah menyimak permintaan Ketua ORI Provinisi Bali Umar Ibnu Alkhatab agar Pemkab Gianyar melaporkan kasus hoaks surat itu ke polisi. Namun dia mengaku belum menerima petunjuk dari pimpinan (bupati atau sekda, Red) agar melaporkan persoalan itu ke kepolisian. ‘’Makanya, saya pilih upaya pembinaan internal dulu. Apakah nanti akan ada sanksi seperti apa, kan tergantung pimpinan,’’ ujar Camat Sukawati saat kepemimpinan Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata (2003-2008) ini.

Sebelumnya, surat pengumuman tentang rekrutmen tenaga harian lepas (THL) di Dinas Satpol PP Gianyar yang memicu kebingungan masyarakat, disikapi Ombudsman RI (ORI) Provinsi Bali. Guna menjaga wibawa Pemkab Gianyar di tengah peredaran ‘hoaks’ surat rekrutmen THL tersebut, Ketua ORI Provinisi Bali Umar Ibnu Alkhatab minta Pemkab Gianyar melaporkan kasus  hoaks surat itu ke polisi, karena membingungkan masyarakat. Umar menyampaikan hal itu saat dihubungi via telepon, Rabu (2/12) siang.

Kepala Satpol PP Gianyar I Made Watha menerbitkan surat pengumuman tentang rekrutmen tenaga harian lepas untuk kantornya. Surat bernomor : 800/5915/Pol.PP/2020 ini beredar melalui media sosial (medsos). Tak jelas siapa memposting di medsos. Namun Watha menyebut pengumuman ini hanya untuk internal Satpol PP Gianyar sebagai syarat perpanjangan ratusan kontrak THL di kantornya. Akibatnya, masyarakat terkecoh, terutama karena berharap bisa ikut melamar. Watha pun menyebut surat itu hoaks. *lsa