DPRD : Stop Pungli di Sekolah!
Orangtua enggan memrotes pungutan. Karena tak ingin anaknya jadi malu di sekolah.
SEMARAPURA, NusaBali
Kalangan DPRD Klungkung minta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Karena pungli ini akan makin membebani orangua/wali murid yang berdampak lemahnya mutu pendidikan.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi III DPRD Klungkung, membidangi Pendidikan, I Komang Gede Ludra, di Semarapura, Klungkung, Kamis (3/11). Ludra mengaku, selama ini dirinya kerap menerima keluhan dari sejumlah orangtua siswa karena pungutan tersebut. “Memang ada beberapa keluhan, tapi para orangtua enggan memrotes pungutan. Karena tak ingin anaknya jadi malu di sekolah,” ujarnya. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Disdikpora Klungkung untuk membuka mata dan telinga terkait pungutan itu. Setidaknya, Disdikpora
membuat surat edaran (SE) tentang dana-dana apa saja yang boleh dipungut kepada para siswa. Dengan SE itu, pihak sekolah memiliki pegangan dalam mengambil keputusan. Selama ini, pemungutan dana itu hanya sebatas kebijakan dari sekolah dan komite. “Jangan sampai tradisi paksarela dalam pungutan tersebut berlanjut,” tegasnya, bersama anggota Komisi III lainnya.
Menurut Ludra, adapun bentuk pungli di sekolah, diantaranya dikemas dalam bentuk acara seremonial, kegiatan lomba dan lannya. Biasanya hal ini kerap terjadi pada sekolah yang minim anggaran. Sehingga untuk menyukseskan acara tersebut maka para siswa diminta turut menyumbang. Dia menyarankan jika kegiatan itu tidak bersifat mendidik dan tidak ada dana sebaiknya tidak menyelenggarakan saja, ketimbang menambah beban orangtua siswa. “Kalau pungutan untuk menunjang pendidikan, seperti biaya praktik jurusan, kami sangat mendukung,” ujar wakil rakyat asal Dawan, Klungkung ini.
Ludra juga mengingatkan kepada pihak sekolah dan Disdikpora untuk merancang anggaran dana tersebut, baik untuk operasional dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan itu, ketika kegiatan itu berlangsung, pihak sekolah tidak kelabakan mencari dana. “Jika itu positif, kami siap memfasilitasi,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, aksi pungli di segala sektor kini tengah mendapat perhatian dari pemerintah, hingga ada pelaku sudah tertangkap tangan langsung dan ditindak tegas.
Dikonfirmasi terpisah, Kadisdikpora Klungkung I Nyoman Mudarta mengaku sejauh ini belum ada rencana untuk membuat ketentuan tentang pungutan dimaksud. Ia mengaku sudah mengimbau tegas kepada pihak sekolah, agar jangan sampai melakukan pungli. Ia tidak banyak berkomentar, dengan alasan ada kesibukan. “Mohon maaf saya masih ada rapat,” ujarnya saat dihubungi via telepon. wa
Kalangan DPRD Klungkung minta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah. Karena pungli ini akan makin membebani orangua/wali murid yang berdampak lemahnya mutu pendidikan.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi III DPRD Klungkung, membidangi Pendidikan, I Komang Gede Ludra, di Semarapura, Klungkung, Kamis (3/11). Ludra mengaku, selama ini dirinya kerap menerima keluhan dari sejumlah orangtua siswa karena pungutan tersebut. “Memang ada beberapa keluhan, tapi para orangtua enggan memrotes pungutan. Karena tak ingin anaknya jadi malu di sekolah,” ujarnya. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Disdikpora Klungkung untuk membuka mata dan telinga terkait pungutan itu. Setidaknya, Disdikpora
membuat surat edaran (SE) tentang dana-dana apa saja yang boleh dipungut kepada para siswa. Dengan SE itu, pihak sekolah memiliki pegangan dalam mengambil keputusan. Selama ini, pemungutan dana itu hanya sebatas kebijakan dari sekolah dan komite. “Jangan sampai tradisi paksarela dalam pungutan tersebut berlanjut,” tegasnya, bersama anggota Komisi III lainnya.
Menurut Ludra, adapun bentuk pungli di sekolah, diantaranya dikemas dalam bentuk acara seremonial, kegiatan lomba dan lannya. Biasanya hal ini kerap terjadi pada sekolah yang minim anggaran. Sehingga untuk menyukseskan acara tersebut maka para siswa diminta turut menyumbang. Dia menyarankan jika kegiatan itu tidak bersifat mendidik dan tidak ada dana sebaiknya tidak menyelenggarakan saja, ketimbang menambah beban orangtua siswa. “Kalau pungutan untuk menunjang pendidikan, seperti biaya praktik jurusan, kami sangat mendukung,” ujar wakil rakyat asal Dawan, Klungkung ini.
Ludra juga mengingatkan kepada pihak sekolah dan Disdikpora untuk merancang anggaran dana tersebut, baik untuk operasional dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan itu, ketika kegiatan itu berlangsung, pihak sekolah tidak kelabakan mencari dana. “Jika itu positif, kami siap memfasilitasi,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, aksi pungli di segala sektor kini tengah mendapat perhatian dari pemerintah, hingga ada pelaku sudah tertangkap tangan langsung dan ditindak tegas.
Dikonfirmasi terpisah, Kadisdikpora Klungkung I Nyoman Mudarta mengaku sejauh ini belum ada rencana untuk membuat ketentuan tentang pungutan dimaksud. Ia mengaku sudah mengimbau tegas kepada pihak sekolah, agar jangan sampai melakukan pungli. Ia tidak banyak berkomentar, dengan alasan ada kesibukan. “Mohon maaf saya masih ada rapat,” ujarnya saat dihubungi via telepon. wa
Komentar