Kemenko Polhukam Cek Tata Kelola Pemerintahan di Bangli
BANGLI, NusaBali
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, melakukan kunjungan ke Pemkab Bangli, Rabu (16/12).
Kunjungan bertujuan untuk pemeriksaan tata kelola pemerintahan. Rombongan diterima Bupati Bangli I Made Gianyar didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan I Made Ari Pulasari, Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Setda Bangli I Nyoman Puja, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangli I Nyoman Widana serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Bangli.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, mengaku memantau secara langsung inventarisasi data dan permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah. Salah satu penanganan program kerja aparatur sipil negara (ASN) dan reformasi birokrasi. “Pengecekan dilakukan pada pemerintahan daerah yang terdampak Covid-19, seperti Kabupaten Bangli," ungkap Syaiful Garyadi.
Seluruh informasi dan data yang diperoleh akan dirangkum sampai ke pusat. “Kami ingin mengetahui secara langsung kendala-kendala yang dihadapi Pemkab Bangli sebagai bahan diskusi ke skala nasional, kami siap memfasilitasi,” ujar Syaiful Garyadi. Sementara itu, Bupati Bangli Made Gianyar menyampaikan apresiasinya karena Bangli menjadi lokasi kunjungan kerja dari Kemenko Polhukam.
Bupati Made Gianyar menjelaskan, sebagai langkah awal menghadapi pandemi Covid-19, Bangli mengutamakan sinergitas, senantiasa melayani dan selalu berkoordinasi dengan stake holder yang membidangi untuk mempercepat akses pelayanan. Kendala yang dihadapi cukup banyak apalagi Bangli kabupaten kecil dengan APBD yang sangat kecil. "Kendala yang kami alami seyogyanya sampai ke bapak menteri dan menjadi bahan diskusi nasional sehingga kekurangan yang ada pada kami dapat teratasi,” ungkap Bupati Made Gianyar. *esa
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, mengaku memantau secara langsung inventarisasi data dan permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah. Salah satu penanganan program kerja aparatur sipil negara (ASN) dan reformasi birokrasi. “Pengecekan dilakukan pada pemerintahan daerah yang terdampak Covid-19, seperti Kabupaten Bangli," ungkap Syaiful Garyadi.
Seluruh informasi dan data yang diperoleh akan dirangkum sampai ke pusat. “Kami ingin mengetahui secara langsung kendala-kendala yang dihadapi Pemkab Bangli sebagai bahan diskusi ke skala nasional, kami siap memfasilitasi,” ujar Syaiful Garyadi. Sementara itu, Bupati Bangli Made Gianyar menyampaikan apresiasinya karena Bangli menjadi lokasi kunjungan kerja dari Kemenko Polhukam.
Bupati Made Gianyar menjelaskan, sebagai langkah awal menghadapi pandemi Covid-19, Bangli mengutamakan sinergitas, senantiasa melayani dan selalu berkoordinasi dengan stake holder yang membidangi untuk mempercepat akses pelayanan. Kendala yang dihadapi cukup banyak apalagi Bangli kabupaten kecil dengan APBD yang sangat kecil. "Kendala yang kami alami seyogyanya sampai ke bapak menteri dan menjadi bahan diskusi nasional sehingga kekurangan yang ada pada kami dapat teratasi,” ungkap Bupati Made Gianyar. *esa
1
Komentar