Pembelajaran Tatap Muka Tunggu Pusat
Pemkab Buleleng menunggu keputusan pemerintah pusat dan provinsi untuk memberlakukan sistem pembelajaran tatap muka.
SINGARAJA, NusaBali
Memasuki tahun 2021, Pemkab Buleleng dan Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng belum juga menetapkan apakah akan memberlakukan proses pembelajaran tatap muka (PTM) atau tidak. Satgas Penanggulangan Covid-19 Buleleng masih menunggu keputusan Satgas pusat dan provinsi.
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa, mengatakan sampai saat ini Satgas Kabupaten yang diketuai Bupati Buleleng belum berani menjalankan PTM. Pemerintah hingga saat ini masih terus mengamati perkembangan kasus. Meskipun sejumlah persiapan PTM sudah disiapkan secara matang oleh seluruh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng.
“Kami telah melakukan persiapan sesuai arahan Kemendikbud, Gubernur, dan Bupati Buleleng. Begitu bupati menyatakan sudah bisa dibuka, pembelajaran tatap muka bisa langsung berjalan. Namun kapan akan dibuka, kami tunggu keputusan pusat dan provinsi,” ujar Suyasa yang juga Sekda Buleleng, Jumat (1/1).
Menurut Suyasa, pemberlakuan PTM memerlukan banyak pertimbangan, dan itu diputuskan oleh pusat. “Apakah cukup dengan kondisi non kasus baru boleh? Karena kita Bali pulau kecil yang interaksinya dekat satu sama lain,” imbuh birokrat asal Tejakula, ini.
Terlebih Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 Desember 2020 mengeluarkan Surat Edaran (SE) baru, menutup kedatangan warga negara asing (WNA) dari semua negara, untuk mencegah penularan perkembangan Covid-19 baru yang bermutasi di Inggris dan sudah sampai di Asia.
Penutupan kedatangan WNA ke Indonesia itu, menurut Suyasa, jelas akan membuat protokol kesehatan (prokes) dan pengambilan kebijakan menyoal Covid-19 akan lebih ketat. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tentu akan menerima situasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Situasi Covid-19 di dunia kan belum aman, dan ini tidak bisa kita abaikan untuk mengambil keputusan di tingkat daerah, lokal. Apalagi Bali sebagai salah satu tujuan wisata internasional. Covid-19 belum seaman yang kita harapkan, tentu kita lihat perkembangan daerah lain, penularan tidak bisa melokalisir hanya dalam satu tempat,” kata Suyasa yang pernah menjabat Asisten Umum Setda Buleleng. *k23
Memasuki tahun 2021, Pemkab Buleleng dan Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng belum juga menetapkan apakah akan memberlakukan proses pembelajaran tatap muka (PTM) atau tidak. Satgas Penanggulangan Covid-19 Buleleng masih menunggu keputusan Satgas pusat dan provinsi.
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa, mengatakan sampai saat ini Satgas Kabupaten yang diketuai Bupati Buleleng belum berani menjalankan PTM. Pemerintah hingga saat ini masih terus mengamati perkembangan kasus. Meskipun sejumlah persiapan PTM sudah disiapkan secara matang oleh seluruh satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng.
“Kami telah melakukan persiapan sesuai arahan Kemendikbud, Gubernur, dan Bupati Buleleng. Begitu bupati menyatakan sudah bisa dibuka, pembelajaran tatap muka bisa langsung berjalan. Namun kapan akan dibuka, kami tunggu keputusan pusat dan provinsi,” ujar Suyasa yang juga Sekda Buleleng, Jumat (1/1).
Menurut Suyasa, pemberlakuan PTM memerlukan banyak pertimbangan, dan itu diputuskan oleh pusat. “Apakah cukup dengan kondisi non kasus baru boleh? Karena kita Bali pulau kecil yang interaksinya dekat satu sama lain,” imbuh birokrat asal Tejakula, ini.
Terlebih Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 Desember 2020 mengeluarkan Surat Edaran (SE) baru, menutup kedatangan warga negara asing (WNA) dari semua negara, untuk mencegah penularan perkembangan Covid-19 baru yang bermutasi di Inggris dan sudah sampai di Asia.
Penutupan kedatangan WNA ke Indonesia itu, menurut Suyasa, jelas akan membuat protokol kesehatan (prokes) dan pengambilan kebijakan menyoal Covid-19 akan lebih ketat. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tentu akan menerima situasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Situasi Covid-19 di dunia kan belum aman, dan ini tidak bisa kita abaikan untuk mengambil keputusan di tingkat daerah, lokal. Apalagi Bali sebagai salah satu tujuan wisata internasional. Covid-19 belum seaman yang kita harapkan, tentu kita lihat perkembangan daerah lain, penularan tidak bisa melokalisir hanya dalam satu tempat,” kata Suyasa yang pernah menjabat Asisten Umum Setda Buleleng. *k23
1
Komentar