Gubernur Koster: Kalau Dipotong, Lapor ke Saya

Jokowi mewanti-wanti agar bantuan sosial diterima masyarakat dalam jumlah yang utuh, tanpa ada potongan apa pun. Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster minta masyarakat segera lapor jika ada yang bantu-an yang dipotong.

Acara peluncuran bantuan tunai oleh Presiaden Jokowi, Senin kemarin, diikuti pula secara virtual para Gubernur se-Indonesia. Gubernur Koster sendiri mengikuti kegiatan tersebut melalui Rumah Jabatan di Komplek Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan anggaran bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 110 triliun di tahun 2021. Bansos ini digunakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Bansos dikucurkan dalam beberapa tahapan.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan empat tahap pada bulan Januari 2021, April 2021, Juli 2021, dan Oktober 2021, melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank -Bank milik Negara (Himbara). Sedangkan untuk program bantuan sembako, akan disalurkan dari Januari-Desember 2021. Nilainya sebesar Rp 200.000 per bulan per kepala keluarga (KK).

Kemudian, bantuan sosial tunai diberikan selama 4 bulan: Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, dan April 2021, dengan nilai masing-masing Rp 300.000 per bulan per KK. “Ini sudah jelas semuanya," terang Jokowi.

Jokowi berharap bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak Covid-19. Selain itu, dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional. "Saya tegaskan pula, jangan ada yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak pokok, seperti membeli rokok, misalnya," ujar Jokowi.

Jokowi memastikan penerima bantuan nantinya bakal menerima secara utuh, tanpa potongan dalam bentuk apa pun. "Saya juga ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos," kata Jokowi.

Jokowi berharap ekonomi Indonesia segera tumbuh lewat bantuan tersebut. Jokowi pun memerintahkan para menteri dan kepala daerah untuk mengawasi proses penyaluran bansos. "Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para Gubernur agar mengawal proses penyaluran ini cepat, bisa tepat sasaran, tidak ada potongan-potongan apa pun,” katanya.

Sementara, Menteri Sosial Tri  Rismaharini dalam laporannya menyebutkan, bantuan tunai se-Indonesia untuk tahun 2021 ini diberiukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. "Bantuan tunai ini meliputi Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai dengan anggaran Rp 110 triliun," tegas mantan Walikota Surabaya, Jawa Timur dua kali periode ini.

Pada tahap pertama di bulan Januari 2021, kata Risma, Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan untuk 10 juta keluarga, dengan nilai sebesar Rp 7,17 triliun. Sementara untuk Kartu Sembako, akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp 3,76 triliun. Sebaliknya, untuk Bansos Tunai diberikan kepada 10 juta keluarga dengan nilai Rp 3 triliun. Total anggaran bantuan tunai di bulan Januari 2021 ini mencapai Rp 13,93 triliun.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memastikan akan meneruskan instruksi Presiden Jokowi untuk mengawal bantuan tunai tahun 2021 tersebut agar sampai ke tangan yang tepat, tanpa ada potangan apa pun. "Kalau ada (yang menerima kurang/terpotong, Red), lapor kepada saya," tegas Gubernur Koster.

Saat mengikuti secara virtual peluncuran bantuan tunai se-Indonesia oleh Presiden Jokowi kemaein, Gubernur Koster sempat berbincang langsung dengan sejumlah penerima bantuan secara simbolis yang hadir di Jaya Sabha Denpasar. Ada 24 orang perwakilan penerima bantuan hadir di Jaya Sabha, mereka berasal dari seluruh Bali. *nat