Tim Gabungan Sidak Prokes di Pantai Seseh
MANGUPURA, NusaBali
Tim gabungan terdiri dari TNI/Polri, dan Satpol PP Kabupaten Badung, menindak seorang warga negara asing (WNA) yang kedapatan tidak memakai masker.
Penindakan ini dilakukan saat tim gabungan inspeksi mendadak (sidak) penerapan protokol kesehatan (prokes) di Pantai Seseh, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (10/1). WNA tersebut pun diberikan sanksi tegas berupa push up dan bayar denda.
“Sesuai dengan Pergub Bali No 46 Tahun 2020 dan Perbup Badung No 52 Tahun 2020, kami tetap berikan sanksi tegas antara lain sanksi sosial dengan memberikan push up dan juga sanksi denda sebesar Rp 100 ribu,” ujar Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara.
Dia mengungkapkan, dalam sidak kemarin ada dua orang yang melanggar yakni sama-sama tidak menggunakan masker. Alhasil, dari penertiban prokes yang berlangsung sejak 7 September 2020 hingga kemarin, sudah ada sebanyak 153 orang WNA yang melanggar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 125 orang dikenakan sanksi denda. “Sidak hari ini ada dua orang yang terjaring, WNA juga,” ungkapnya.
Suryanegara berharap, tidak hanya masyarakat lokal yang mematuhi penerapan prokes, tetapi wisatawan juga harus mengikuti arahan melaksanakan prokes demi menekan laju penyebaran Covid-19 di Gumi Keris. Apalagi mulai Senin (11/1) hari ini sudah mulai diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Kita harus melaksanakan prokes dengan baik, karena kasus di Badung terus bergerak,” ajaknya.
Mengenai penertiban prokes selama tahun 2021, Suryanegara menyebut durasi sidak dipangkas, dari 17 kali sehari pada tahun 2020, menjadi 11 kali sehari pada tahun 2021. Hal ini karena anggaran yang terbatas. Dikatakan, untuk tahun anggaran 2021 Satpol PP Badung hanya mendapat anggaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), yang mana anggaran tersebut sudah termasuk dengan biaya perawatan kendaraan.
“Sidak tetap berlanjut. Untuk tahun anggaran 2021, kami hanya dapat anggaran untuk BBM saja yang include 1 paket dengan perawatan kendaraan. Begitu juga dengan anggota kami di kecamatan yang BBM-nya dari kecamatan,” kata Suryanegara. *ind
1
Komentar