Dua Kali Pariwisata Bali 'Mati Suri'
Berhasil terapkan CHSE, pelaku pariwisata minta Bali diperlakukan khusus.
DENPASAR,NusaBali
Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan kondisi pariwisata Bali benar- benar sekarat. Kalangan pelaku menyatakan pariwisata Bali sudah habis dan mati suri untuk kedua kalinya.
Hal tersebut disampaikan kalangan pelaku pariwisata menyusul penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan untuk Bali ( Jawa dan Bali) mulai 11 -25 Januari.
Dan kondisi ini akan semakin parah terkait rencana pemerintah untuk memperpanjang PPKM dua pekan lagi, pasca PPKM tahap pertama tidak berdampak positif pada penurunan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Kita memahami PPKM atau PSBB yang dilakukan di Bali atas instruksi dari Pusat, untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kasus. Karena dalam beberapa minggu terjadi lonjakan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Indonesia Hotel General Manager Assosiation ( DPD IHGMA) Bali Agus Yoga Iswara, Rabu (20/1).
Namun yang harus dipikirkan Pemerintah, kata Yoga Iswara adalah penyebab lonjakan itu dari klaster mana.”Jangan dipukul rata semuanya,” ujar pria yang juga Presiden Director Global Hospitality Expert (GHE) di Denpasar.
Tegasnya harus jelas penambahan itu datang dari klaster mana. Itu penting untuk evaluasi semua pihak. Karena selama ini hal terkesan gelap.
“Naiknya di Denpasar di Badung sekian, itu dari klaster mana. Apakah ada korelasi atau hubungannya dengan pariwisata,” ujar Yoga Iswara.
Kepastian data itu perlu, untuk menghindari adanya distbelief. “Disbelief maksudnya ini salah itu salah..,” ujarnya.
Sedang di pariwisata sendiri, adalah yang dirasakan paling berprogres dalam (cleanliness, health, safety, Environment) CHSE protokol kesehatan di hotel.
Apakah usaha yang dilakukan pariwisata justru memberi peningkatan kasus, atau peningkatan kasus dari klaster keluarga dan yang lainnya. Ini yang perlu dijadikan bahan evaluasi. “Sehingga ada pegangan ke depan harus bagaimana..,” katanya.
Sehubungan dengan itu pelaku pariwisata ingin agar Bali diperlakukan khusus, jangan serta merta mengikuti secara umum instruksi yang di Jakarta atau luar Bali. “Kejadian yang di Bali harus dipilah-pilah.”
Perlakukan khusus itu perlu, karena Bali menjadi nafas atau pilar ekonomi Bali dari pariwisata. Setiap keputusan, baik itu melakukan pengetatan, PSBB dan lainnya, pasti berdampak terhadap pariwisata.”Yang sebelummya ada event jadi tidak ada event, karena penerapan PSBB,” ujarnya.
Jika tidak ada kunjungan (wisatawan) dipastikan pengusaha tidak bisa membayar upah gaji karyawan. “Darimana dapat uang,” ujarnya.
Karena itu dalam kondisi yang sudah berat saat ini, industri pariwisata sangat berharap banyak dari pergerakan wisatawan domestik. Walau tidak banyak tetapi gerakan inilah yang bisa mengatur nafas pariwisata.
Menurut Yoga Iswara kondisi pariwisata Bali setelah penerapan PPKM ibarat mati suri untuk kedua kalinya. Mati suri pertama, pada saat mulai pandemi Covid-19 Februari-Juni 2020. Yang kedua Juli sampai dengan saat ini, Januari 2021. Dan kondisi ini akan semakin parah bila pemerintah memperpanjang PPKM lagi selama dua pekan.
Terpisah Ketua Bali Villa Assosiation (BVA) I Gede Sukarta menyatakan apapun kebijakan Pemerintah terkait penanggulangan Covid-19, diharapkan membawa perbaikan. “Apakah PSBB atau PPKM,” ujar Sukarta.
Sama seperti Yoga Iswara, Sukarta menyatakan kondisi pariwisata Bali benar- benar parah. “Sudah semakin banyak yang memberhentikan karyawannya,” ungkapnya tentang kondisi pariwisata Bali. Sukarta pun berharap mereka (karyawan) yang diberhentikan agar mendapat perhatian dari Pemerintah. *K17
Hal tersebut disampaikan kalangan pelaku pariwisata menyusul penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan untuk Bali ( Jawa dan Bali) mulai 11 -25 Januari.
Dan kondisi ini akan semakin parah terkait rencana pemerintah untuk memperpanjang PPKM dua pekan lagi, pasca PPKM tahap pertama tidak berdampak positif pada penurunan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Kita memahami PPKM atau PSBB yang dilakukan di Bali atas instruksi dari Pusat, untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kasus. Karena dalam beberapa minggu terjadi lonjakan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Indonesia Hotel General Manager Assosiation ( DPD IHGMA) Bali Agus Yoga Iswara, Rabu (20/1).
Namun yang harus dipikirkan Pemerintah, kata Yoga Iswara adalah penyebab lonjakan itu dari klaster mana.”Jangan dipukul rata semuanya,” ujar pria yang juga Presiden Director Global Hospitality Expert (GHE) di Denpasar.
Tegasnya harus jelas penambahan itu datang dari klaster mana. Itu penting untuk evaluasi semua pihak. Karena selama ini hal terkesan gelap.
“Naiknya di Denpasar di Badung sekian, itu dari klaster mana. Apakah ada korelasi atau hubungannya dengan pariwisata,” ujar Yoga Iswara.
Kepastian data itu perlu, untuk menghindari adanya distbelief. “Disbelief maksudnya ini salah itu salah..,” ujarnya.
Sedang di pariwisata sendiri, adalah yang dirasakan paling berprogres dalam (cleanliness, health, safety, Environment) CHSE protokol kesehatan di hotel.
Apakah usaha yang dilakukan pariwisata justru memberi peningkatan kasus, atau peningkatan kasus dari klaster keluarga dan yang lainnya. Ini yang perlu dijadikan bahan evaluasi. “Sehingga ada pegangan ke depan harus bagaimana..,” katanya.
Sehubungan dengan itu pelaku pariwisata ingin agar Bali diperlakukan khusus, jangan serta merta mengikuti secara umum instruksi yang di Jakarta atau luar Bali. “Kejadian yang di Bali harus dipilah-pilah.”
Perlakukan khusus itu perlu, karena Bali menjadi nafas atau pilar ekonomi Bali dari pariwisata. Setiap keputusan, baik itu melakukan pengetatan, PSBB dan lainnya, pasti berdampak terhadap pariwisata.”Yang sebelummya ada event jadi tidak ada event, karena penerapan PSBB,” ujarnya.
Jika tidak ada kunjungan (wisatawan) dipastikan pengusaha tidak bisa membayar upah gaji karyawan. “Darimana dapat uang,” ujarnya.
Karena itu dalam kondisi yang sudah berat saat ini, industri pariwisata sangat berharap banyak dari pergerakan wisatawan domestik. Walau tidak banyak tetapi gerakan inilah yang bisa mengatur nafas pariwisata.
Menurut Yoga Iswara kondisi pariwisata Bali setelah penerapan PPKM ibarat mati suri untuk kedua kalinya. Mati suri pertama, pada saat mulai pandemi Covid-19 Februari-Juni 2020. Yang kedua Juli sampai dengan saat ini, Januari 2021. Dan kondisi ini akan semakin parah bila pemerintah memperpanjang PPKM lagi selama dua pekan.
Terpisah Ketua Bali Villa Assosiation (BVA) I Gede Sukarta menyatakan apapun kebijakan Pemerintah terkait penanggulangan Covid-19, diharapkan membawa perbaikan. “Apakah PSBB atau PPKM,” ujar Sukarta.
Sama seperti Yoga Iswara, Sukarta menyatakan kondisi pariwisata Bali benar- benar parah. “Sudah semakin banyak yang memberhentikan karyawannya,” ungkapnya tentang kondisi pariwisata Bali. Sukarta pun berharap mereka (karyawan) yang diberhentikan agar mendapat perhatian dari Pemerintah. *K17
Komentar