Dana Desa Tahun 2021 Meningkat Rp 4,5 M Lebih

Total peningkatan DD yang diterima Kabupaten Buleleng tahun ini sebanyak Rp 4,58 miliar. Pertimbangan kenaikan pagu nasional itu salah satunya dari kinerja realisasi DD setiap tahunnya.

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng, di 2021 ini pagu DD sebesar Rp 130.380.171.000. Jumlah pagu itu meningkat 3,5 persen dari pagu DD tahun 2020 lalu yang hanya Rp 125.791.126.000. Pagu DD tahun 2021 ini, selain dialokasikan untuk realisasi bantuan langsung tunai (BLT) DD selama 12 bulan penuh, juga ada yang sudah direalisasi untuk program pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat desa. Seperti program kesehatan pencegahan stunting, Posyandu, Poskesdes, desa tanggap bencana, pengelolaan TK, sarana prasarana air bersih desa, dan sanitasi lingkungan.

Kepala Dinas PMD Buleleng Nyoman Agus Jaya Sumpena dihubungi pada Jumat (29/1), mengatakan realisasi dan serapan DD di Buleleng selalu diupayakan maksimal. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan pusat. “Peningkatan pagu DD yang didapat Buleleng itu sudah ditentukan oleh pusat. Ada beberapa pertimbangan yang dilihat, seperti alokasi dasar, afirmasi, formula, dan kinerja, juga yang ditunjukkan dari serapan realisasi DD dari ketepatan pencairan hingga penyampaian pelaporan di masing-masing-masing desa,” tutur Jaya Sumpena.

Mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng ini mencontohkan serapan pagu DD tahun 2020 bahkan melebihi 100 persen. Dari pagu DD Rp 125,79 miliar, serapan realisasinya mencapai 104 persen. Defisit Rp 5,32 miliar lebih ditutupi dari SiLPA DD tahun 2019. Anggaran yang difokuskan pemerintah pusat untuk pengembangan dan pemberdayaan desa itu sebesar 46,74 persen atau Rp 58,8 miliar lebih direalisasikan untuk BLT DD sebanyak 135.924 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan sisanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kebutuhan infrastruktur, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi hingga penanggulangan bencana dan keadaan mendesak desa.

“Sejauh ini untuk memaksimalkan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar, kami punya program sekolah desa yang menyasar aparat desa untuk belajar dan berkonsultasi pengelolaan DD, sekaligus pendampingan dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban,” kata Jaya Sumpena.

Selain itu juga ada peran tenaga ahli pemerintah pusat disebar di seluruh desa. Kinerja itu membuat Dinas PMD Buleleng meraih terbaik kedua di Provinsi Bali, pengelolaan dana desa tahun 2020, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Bali, Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan itu diterima Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Nyoman Genep yang mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana pada Kamis (28/1), saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng menempati posisi terbaik kedua setelah Kabupaten Gianyar. *k23