Dewan Minta Tunda Kenaikan Tarif, Perumda Pasar Sepakat

Hal tersebut mengemuka dalam rapat Komisi III DPRD Buleleng bersama Perumda Pasar dan Bagian Ekbang Kabupaten Buleleng, pasca keberatan yang diajukan perwakilan pedagang Pasar Anyar dan Pasar Seririt, Kamis (28/1).

Rapat di ruang rapat Komisi III DPRD Buleleng dipimpin Ketua Komisi III Luh Marleni. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara sempat bergabung beberapa lama dalam rapat. Usai pemaparan yang disampaikan Perumda Pasar terkait alasan kenaikan tarif, Susila Umbara menekankan agar Perumda Pasar dapat mengelola belasan pasar di Buleleng dengan maksimal. Kader Partai Golkar ini mengingatkan untuk ke depannya evaluasi tarif agar dilakukan setiap tahun. Sehingga tak mengagetkan pedagang seperti saat ini, sekali naik sebesar 70 persen dari tarif sebelumnya.

“Kenapa  (tarif) tidak dievaluasi setiap tahun, dan langsung melonjak 70 persen. Pedagang care langsung kene jagur (pedagang seperti langsung kena bogem). Kenapa  juga tidak bertahap, ini seakan PD pasar tidak kerja. Ini yang perlu kami tahu permasalahannya,” ucap Susila Umbara, politisi asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada, ini.

Anggota Komisi III Nyoman Gede Wandira Adi, juga menginginkan setiap kebijakan yang diambil pemerintah agar dikoordinasikan juga kepada dewan. Meskipun dalam pengambilan kebijakan adalah wewenang penuh bupati ataupun direksi. Sehingga ketika didatangi masyarakat, dewan dapat memberikan jawaban alasan suatu kebijakan diambil. Namun kenaikan tarif cukai harian dan tarif sewa disebutnya pasti menimbulkan dampak sosial. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi.

Usia pemaparan dan diskusi, Luh Marleni menyimpulkan DPRD Buleleng menyepakati kenaikan tarif yang direncanakan Perumda Pasar. Namun waktu menaikkan tarifnya kurang tepat sehingga perlu dicarikan waktu yang lebih pas. “Kami semua setelah mendengar pemaparan dan penjelasan PD Pasar setuju ada kenaikan tarif, apalagi sudah delapan tahun tidak pernah ada penyesuaian tarif. Hanya persoalan waktunya saja yang kurang tepat, sehingga kami minta untuk ditunda hingga pandemi mereda,” kata Marleni yang kader Partai Gerindra asal Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.

Dirut Perumda Pasar Argha Nayottama Made Agus Yudi Arsana mengatakan kenaikan tarif cukai harian dan tarif sewa 70 persen itu dilakukan karena sudah 8 tahun tidak dilakukan penyesuaian tarif. Hal itu sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain karena alasan penyesuaian tarif, Perumda Pasar ingin menutupi kerugian yang diderita selama ini. Yang secara hitungan neraca keuangan selalu defisit.

Agus Yudi mencontohkan pada buku kas tahun 2020 lalu, perhitungan laba-rugi Perumda Pasar dinyatakan ada kerugian sebesar Rp 641.863.000. Jumlah itu terhitung dari pengelolaan 14 pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar dengan 6.000 lebih pedagang. Pengelolaan belasan pasar itu disebut Agus Yudi mendatangkan pendapatan Rp 10,26 miliar lebih, dengan tarif lama. Lalu biaya operasional PD Pasar total Rp 8,8 miliar. Pengeluaran dari biaya operasional itu belum termasuk penyusutan bangunan 14 pasar yang dikelola sebesar Rp 2,79 miliar. Sehingga jika dihitung secara hitung-hitungan akutansi tahun 2020 kemarin Perumda Pasar keuangannya defisit Rp 641.863.000.

“Kami selama mengelola Perumda ini menjadi dilema. Karena sejak 2017 lalu hitungan neraca laba-rugi selalu mengalami kerugian dan tidak pernah menyetor PAD, karena ada nilai penyusutan bangunan yang harus kami sisihkan setiap tahunnya. Nah dengan kenaikan tarif ini, selain untuk penyesuaian juga untuk menutupi kerugian selama ini,” kata Agus Yudi.

Agus Yudi menjelaskan, dengan kenaikan tarif 70 persen seperti cukai harian dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000, proyeksi pembukuan tahun 2021 dengan pengelolaan total 13 pasar tradisional minus Pasar Banyuasri, akan ada pendapatan Rp 11,79 miliar. Perumda Pasar memproyeksikan akan mendapatkan laba bersih sekitar Rp 1,33 miliar lebih meskipun ada pengeluaran dari biaya operasional Rp 8,1 miliar dan penyusutan bangunan Rp 3,3 miliar. Sehingga dengan proyeksi tersebut Perumda Pasar dapat menyetor PAD kepada pemda.

Selain menyampaikan pemaparan kondisi Perumda Pasar, Agus Yudi mengaku sebelum berencana menaikkan tarif, sudah turun ke pasar yang dikelola utuk melakukan sosialisasi. Tak terkecuali saat ada perwakilan pedagang yang mesadu ke dewan. Dia pun sempat mencari tahu sebab-sebab keluhan dari pedagang. Dari hasil pemantauan perwakilan pedagang yang datang ke gedung dewan disebutnya punya los lebih dari satu. “Yang keberatan kemarin setelah kami cek, yang paling keras menyuarakan mereka yang punya 9-11 los. Sehingga merasa keberatan dengan kenaikan tarif, karena mereka punya banyak. Situasi ini sudah kami terima sebagai warisan dari direksi sebelumnya,” kata dia.

Meski demikian, setelah mendapatkan arahan dari bupati dan dewan, Perumda Pasar menyanggupi menunda kenaikan tarif. “Kami sepakat untuk menunda sementara sampai dengan meredanya pandemi ini. Nanti bisa dilihat perkembangan penambahan kasusnya, kalau sudah melandai saat itu kami akan terapkan kenaikan tarif ini,” tegas Agus Yudi. *k23