MDA Badung Minta Desa Adat, Bentuk Satgas Gotong-Royong

Pembentukan satgas ini sebagai tindak lanjut keluarnya SE Bupati Badung terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Ketua MDA Badung AA Putu Sutarja, mengatakan pembentukan satgas ini, sepenuhnya merujuk pada SE Bupati Badung tekait PPKM berbasis desa adat/kelurahan dan keputusan bersama Gubernur Bali dan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, menyangkut pembentukan satgas berbasis desa adat di Bali. Pembentukan satgas diharapkan tidak hanya di wilayah zona merah, melainkan seluruh desa adat di Kabupaten Badung.

“Apa yang menjadi surat edaran (pembentukan Satgas Gotong-Royong Penanganan Covid-19, Red) dari Bapak Gubernur, MDA Provinsi Bali, dan SE Bapak Bupati Badung, sudah kami koordinasikan dengan desa dan kelurahan. Semua desa adat kami minta membentuk, jadi tidak di wilayah zona merah saja, sehingga penangananya merata,” kata Sutarja, Selasa (9/2).

Di Badung, terdiri dari 122 desa adapt, dengan rincian Kecamatan Kuta Selatan 9 desa adat, Kecamatan Kuta 6 desa adat, Kecamatan Kuta Utara 8 desa adat, Kecamatan Mengwi 38 desa adat, Kecamatan Abiansemal 34 desa adat, dan Kecamatan Petang 27 desa adat. MDA Kabupaten Badung juga telah melayangkan surat resmi terkait pembentukan Satgas Gotong-Royong Penanganan Covid-19 ke masing-masing desa adat.

“Kami berharap dengan adanya satgas di seluruh desa adat, kami bisa secara selektif melakukan edukasi dan pencegahan, sehingga tidak menjadi klaster baru lagi,” tegas Sutarja yang juga Bendesa Adat Kerobokan.

Sutarja menambahkan, selain klaster keluarga, klaster upacara agama juga menyumbang penambahan kasus di Kabupaten Badung. Untuk itu, katanya, pengetatan terhadap kegiatan agama guna menghindari klaster upacara ini akan diberlakukan sama terhadap seluruh agama. “Mari kita bersama-sama saling menjaga Bali, jaga Badung dari penyebaran Covid-19,” tegasnya. *ind