Alumni STAN Diminta Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah
DENPASAR, NusaBali
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyerahkan SK CPNS Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan SK bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di lingkungan Pemprov Bali.
Penyerahan SK dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Selasa (9/2) pagi. Sekda Dewa Indra meminta lulusan STAN yang kini didistribusikan ke daerah ambil bagian memperkuat tata kelola keuangan di Pemprov Bali.
Surat keputusan yang diserahkan kemarin terdiri dari 41 SK CPNS lulusan STAN, 1 SK CPNS lulusan STTD dan 41 SK PPPK. Limpahan lulusan STAN dan STTD dari pusat ke daerah merupakan tradisi baru karena sebelumnya mereka biasanya langsung diserap di kementerian yang menaungi sekolah kedinasan.
Sekda Dewa Indra didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, menyampaikan pelimpahan lulusan sekolah kedinasan ini merupakan kebijakan baru yang dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.
“Misalnya pelimpahan lulusan STAN, ini merupakan komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat tata kelola keuangan kita di daerah. Karena jumlah SDM di kementerian keuangan dipandang sudah cukup, sementara STAN terus mencetak lulusan, sehingga diambil kebijakan pendistribusian ke daerah,” ujar mantan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali ini.
Sekda Dewa Indra menaruh harapan besar terhadap kehadiran jebolan sekolah kedinasan yang notabene masih sangat muda ini. Mereka diharapkan memberi kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola keuangan Pemprov Bali. “Semua tahu kalau STAN sudah punya nama besar. Adik-adik membawa nama almamater, jadi kalau tak bisa berkontribusi maka nama almamater akan ikut tercoreng. Nama besar almamater jangan hanya untuk gagah-gagahan, tapi pertanggungjawabkan melalui kontribusi nyata,” imbuh birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.
Pada bagian lain, Dewa Indra mengajak lulusan STAN, STTD dan PPPK yang baru menerima SK untuk memahami kultur kerja Birokrasi Pemprov Bali. Sejalan dengan transformasi birokrasi, dia menyampaikan bahwa kultur kerja Pemprov Bali tak lagi mengenal batasan jam kantor yang umumnya berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menginformasikan bahwa ini merupakan kali pertama pengangkatan PPPK di lingkungan Pemprov Bali. Sebanyak 41 PPPK yang diangkat didominasi oleh tenaga pendidikan dan kesehatan yang merupakan pengisian formasi tahun 2018 dari honorer K2. Khusus untuk CPNS lulusan STAN, mereka didistribusikan ke sejumlah OPD, dan terbanyak di BPKAD. *nat
Surat keputusan yang diserahkan kemarin terdiri dari 41 SK CPNS lulusan STAN, 1 SK CPNS lulusan STTD dan 41 SK PPPK. Limpahan lulusan STAN dan STTD dari pusat ke daerah merupakan tradisi baru karena sebelumnya mereka biasanya langsung diserap di kementerian yang menaungi sekolah kedinasan.
Sekda Dewa Indra didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, menyampaikan pelimpahan lulusan sekolah kedinasan ini merupakan kebijakan baru yang dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.
“Misalnya pelimpahan lulusan STAN, ini merupakan komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat tata kelola keuangan kita di daerah. Karena jumlah SDM di kementerian keuangan dipandang sudah cukup, sementara STAN terus mencetak lulusan, sehingga diambil kebijakan pendistribusian ke daerah,” ujar mantan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali ini.
Sekda Dewa Indra menaruh harapan besar terhadap kehadiran jebolan sekolah kedinasan yang notabene masih sangat muda ini. Mereka diharapkan memberi kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola keuangan Pemprov Bali. “Semua tahu kalau STAN sudah punya nama besar. Adik-adik membawa nama almamater, jadi kalau tak bisa berkontribusi maka nama almamater akan ikut tercoreng. Nama besar almamater jangan hanya untuk gagah-gagahan, tapi pertanggungjawabkan melalui kontribusi nyata,” imbuh birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.
Pada bagian lain, Dewa Indra mengajak lulusan STAN, STTD dan PPPK yang baru menerima SK untuk memahami kultur kerja Birokrasi Pemprov Bali. Sejalan dengan transformasi birokrasi, dia menyampaikan bahwa kultur kerja Pemprov Bali tak lagi mengenal batasan jam kantor yang umumnya berlaku.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menginformasikan bahwa ini merupakan kali pertama pengangkatan PPPK di lingkungan Pemprov Bali. Sebanyak 41 PPPK yang diangkat didominasi oleh tenaga pendidikan dan kesehatan yang merupakan pengisian formasi tahun 2018 dari honorer K2. Khusus untuk CPNS lulusan STAN, mereka didistribusikan ke sejumlah OPD, dan terbanyak di BPKAD. *nat
Komentar