LPD Se-Bali Turun Aset Rp 0,7 Triliun

Secara akumulatif, 1.436 LPD yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Bali mengalami penurunan aset Rp 0,7 triliun dari semula Rp 24,3 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 23,6 triliun pada 2020.  Hal itu terungkap saat Badan Kerjasama (BKS) LPD dan Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) beraudiensi dengan DPRD Bali di Ruang Rapat Gabungan Kantor Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (10/2) pagi pukul 10.00 Wita. Dalam audi¬ensi kemarin, hadir Ketua BKS-LPD I Nyoman Cendikiawan dan Ketua LPLPD, I Nengah Karmayasa.

Mereka diterima langsung Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar I Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi II DPRD Bali (yang membidangi perekonomian dan keuangan) Ida Gede Komang Kresna Budi (dari Fraksi Golkar), Ketua Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi adat, budaya, Kesra) I Gusti Putu Budiarta alias Gung De (dari Fraksi PDIP).

Dalam pertemuan tersebut, terungkap LPD di seluruh Bali yang berjumlah 1.436 unit terkena dampak pandemi Covid-19. Namun, lembaga keuangan milik desa adat ini tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan¬nya. Karyawan LPD seluruh Bali justru bertambah dari semula 8.050 orang sebe¬lum pandemi Covid-19 menjadi 8.150 orang saat pandemi Covid-19.

Ketua LPLPD, Nengah Karmayasa, mengatakan sejumlah LPD yang berada di ka¬wasan wisata paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Pasalnya, sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pariwisata. Dampaknya, LPD di kawasan pariwi¬sata mengalami penurunan kinerja dan aset.

"LPD yang mengalami penurunan kinerja sebagian besar berada di kawasan pari¬wisata. Sekarang yang diperlukan adalah semua elemen masyarakat Bali supaya mendukung LPD tetap eksis," papar Karmayasa.

Sedangkan Ketua BKS LPD, Nyoman Cendikiawan, mengatakan walaupun LPD terkena dampak pandemi Covid-19 karena penurunan perekonomian, namun lem¬ba¬ga keuangan desa ini tetap berkontribusi kepada desa adat, berupa dana pemba¬ngunan sebesar 20 persen dan dana sosial 5 persen dari laba. Menurut Cendekia¬wan, LPD juga sudah mulai mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi dalam transaksi keuangan.

"LPD tetap berkontribusi maksimal. Bahkan, saat ini LPD telah menggunakan tek¬nologi informasi, di mana dalam transaksi keuangan menggunakan sistem online juga. Kami berharap bisa difasilitasi oleh kalangan Dewan agar akses internet cepat sampai ke desa-desa," harap Cendikiawan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV IGP Budiarta alias Gung De mengakui penurunan kinerja LPD akibat dampak pandemi Covid-19. Penurunan kinerja itu berdampak pa¬da pendapatan laba LPD.

"Kami di Komisi IV DPRD Bali berharap tetap mendapatkan laporan masyarakat supaya LPD bisa di-back up untuk dicarikan solusi. Kawal eksistensi LPD sebagai satu-satunya lembaga keuangan di desa adat yang berkontribusi banyak terhadap pelestarian adat dan budaya Bali," ujar politisi PDIP yang juga menjabat Bendesa Adat Pedungan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan LPD ha¬rus bekerja lebih keras lagi dengan meningkatkan aspek pengelolaan. "Kalau ibarat ikan, jangan busuk di kepala. Kalau dalam pengelolaan keuangan di tingkat pimpinan sudah bermasalah, pasti bermasalah ke bawah," tandas Sugawa Korry.

Politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini pun berjanji akan memfasilitasi agar LPD diaudit, terutama bagi yang belum melakukan audit. “Bagi yang belum melaksanakan audit, DPRD Bali bisa menganggarkan audit. LPD harus dikelola profesional," jelas Sugawa Korry. *nat