Klungkung Tunggu Realisasi Pinjaman PEN
SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung sudah mengusulkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 188 miliar.
Namun hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan apa pun mengenai realisasi pinjaman PEN tersebut.
Pemkab Klungkung masih menunggu, kapan pinjaman itu bisa direalisasikan. Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra mengaku setiap minggu menanyai perkembangan usulan pinjaman PEN itu ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan. Namun, kebijakan Kementerian Keuangan belum ada terkait PEN tahun 2021 ini. "Kami hanya bisa menunggu perkembangan," ujar Sekda Winastra, Senin (15/2).
Adapun usulan PEN sebesar Rp188 miliar, rencananya dialokasikan untuk tiga program prioritas. Masing-masing pengembangan fisik rumah sakit, optimalisasi layanan PDAM, serta pembangunan infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida. Karena belum ada kepastian kapan bisa direalisasikan, program itu belum bisa diproses.
Kata Sekda Winastra, kalau tahun 2020 lalu memang pinjaman ini 0 persen bunga. Namun saat ini belum diketahui apakah pinjaman itu dikenakan bunga atau tidak. "Nanti tergantung kebijakan dari pusat," kata Sekda Winastra. *wan
Pemkab Klungkung masih menunggu, kapan pinjaman itu bisa direalisasikan. Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra mengaku setiap minggu menanyai perkembangan usulan pinjaman PEN itu ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan. Namun, kebijakan Kementerian Keuangan belum ada terkait PEN tahun 2021 ini. "Kami hanya bisa menunggu perkembangan," ujar Sekda Winastra, Senin (15/2).
Adapun usulan PEN sebesar Rp188 miliar, rencananya dialokasikan untuk tiga program prioritas. Masing-masing pengembangan fisik rumah sakit, optimalisasi layanan PDAM, serta pembangunan infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida. Karena belum ada kepastian kapan bisa direalisasikan, program itu belum bisa diproses.
Kata Sekda Winastra, kalau tahun 2020 lalu memang pinjaman ini 0 persen bunga. Namun saat ini belum diketahui apakah pinjaman itu dikenakan bunga atau tidak. "Nanti tergantung kebijakan dari pusat," kata Sekda Winastra. *wan
1
Komentar