BKD Bali Ukur Kinerja ASN secara Online
WFH pada Masa Pandemi Covid-19
Pengelolaan kepegawaian di BKD Provinsi Bali dilakukan dengan merit sistem. Dalam merit sistem salah satunya mengukur kinerja pegawai negeri secara online.
DENPASAR, NusaBali
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali punya cara mendeteksi kinerja jajarannya di masa pandemi Covid-19. Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali selama pemberlakuan work from home (WFH) di masa pandemi Covid-19, dilakukan secara online dan dipakai acuan dalam memberikan tunjangan kinerja.
Hal itu diungkapkan Kepala BKD Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana saat menerima kunjungan kerja (studi banding) Bagian Kepegawaian Sekretariat DPR RI yang dipimpin Kabag Kepegawaian Sekretariat DPR RI Henny Widyaningsih, di Kantor BKD Bali, Jalan Cokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Kamis (18/2) siang.
Dalam kegiatan kemarin, Lihadnyana didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Bali I Gede Darmawa, Karo Organisasi I Wayan Serinah, Sekretaris BKD Bali I Wayan Eka Dina. Dalam pertemuan dengan Kabag Kepegawaian Sekretariat DPR RI itu, Lihadnyana membeber kiat-kiat pengelolaan kepegawaian yang maksimal di tengah pandemi Covid-19. Lihadnyana mengungkapkan resepnya dengan merit sistem (manajemen pengelolaan ASN). Dalam merit sistem salah satunya mengukur kinerja pegawai negeri secara online.
“Dalam masa WFH ini 50 persen pegawai di Pemprov Bali bekerja dari rumah. Untuk mengetahui kinerja mereka maksimal, ya sistem kita siapkan. Kami punya aplikasinya, dan nggak bisa dibohongi,” ujar Lihadnyana.
Menurut Lihadnyana, seorang ASN Pemprov Bali yang mendapatkan penugasan dari instansi tempatnya bekerja sudah punya aplikasi dalam ponselnya. “Sudah punya aplikasi pada ponsel ASN itu. Misalnya tiap hari ada 10 tugas, ya ASN tinggal kerjakan dan tuntaskan secara online. Setiap bulan dicek kumulatif penyelesaian tugas-tugasnya. Dihitung dengan perolehan tunjangan kinerja. Kalau capaiannya rendah, tunjangan kinerja juga rendah,” tutur birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ini.
Lihadnyana juga membeber sistem merit (pengelolaan manajemen ASN) di BKD Pemprov Bali yang tidak hanya di atas kertas. “Tidak hanya membangun sistem dan peraturan, tetapi implementasi peraturan yang terpenting. Seperti sekarang musim pandemi Covid-19, kerja dari rumah 50 persen, ya sistem merit ini kita gencarkan,” kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa Provinsi Bali, ini.
Sistem merit pengelolaan manajemen ASN di BKD Pemprov Bali saat ini di dalamnya menjadi benteng dalam perlindungan dan pelayanan, penggajian dan penghargaan disiplin, perencanaan pegawai, pengadaan ASN, pengembangan karir dan kompetensi, promosi dan mutasi hingga manajemen kerja ASN. “Dan semuanya berbasis digital. Kalau ada ASN yang akan naik pangkat, tidak usah ke sana-sini bawa berkas. Karena di sistem merit, akan ada pemberitahuan. Itu sudah bisa dilayani online dan cepat,” tandas Lihadnyana.
Kabag Kepegawaian Sekretariat DPR RI Heny Widyaningsih mengatakan ingin mendapatkan masukan dalam pengelolaan manajemen ASN. “Walaupun kami di pemerintah pusat, kami tetap harus banyak menyerap berbagai hal di daerah. Walaupun kami di DPR RI, belum tentu pengelolaan manajemen ASN kami lebih baik. Sehingga kedatangan kami di Bali penting untuk mendapatkan masukan dalam pengelolaan dan manajemen ASN. Karena BKD Provinsi Bali beberapa kali sudah mendapatkan penilaian terbaik dalam manajemen ASN,” kata Heny Widyaningsih.
Usai pertemuan antara BKD Bali dengan Bagian Kepegawaian Sekretariat DPR RI, Lihadnyana menawari rombongan untuk tidak cepat-cepat balik ke Jakarta. Lihadnyana meminta rombongan mengunjungi kegiatan IKM (Industri Kecil Menengah) di Taman Budaya Denpasar. Karena IKM memerlukan uluran tangan di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19. *nat
Hal itu diungkapkan Kepala BKD Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana saat menerima kunjungan kerja (studi banding) Bagian Kepegawaian Sekretariat DPR RI yang dipimpin Kabag Kepegawaian Sekretariat DPR RI Henny Widyaningsih, di Kantor BKD Bali, Jalan Cokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Kamis (18/2) siang.
Dalam kegiatan kemarin, Lihadnyana didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Bali I Gede Darmawa, Karo Organisasi I Wayan Serinah, Sekretaris BKD Bali I Wayan Eka Dina. Dalam pertemuan dengan Kabag Kepegawaian Sekretariat DPR RI itu, Lihadnyana membeber kiat-kiat pengelolaan kepegawaian yang maksimal di tengah pandemi Covid-19. Lihadnyana mengungkapkan resepnya dengan merit sistem (manajemen pengelolaan ASN). Dalam merit sistem salah satunya mengukur kinerja pegawai negeri secara online.
“Dalam masa WFH ini 50 persen pegawai di Pemprov Bali bekerja dari rumah. Untuk mengetahui kinerja mereka maksimal, ya sistem kita siapkan. Kami punya aplikasinya, dan nggak bisa dibohongi,” ujar Lihadnyana.
Menurut Lihadnyana, seorang ASN Pemprov Bali yang mendapatkan penugasan dari instansi tempatnya bekerja sudah punya aplikasi dalam ponselnya. “Sudah punya aplikasi pada ponsel ASN itu. Misalnya tiap hari ada 10 tugas, ya ASN tinggal kerjakan dan tuntaskan secara online. Setiap bulan dicek kumulatif penyelesaian tugas-tugasnya. Dihitung dengan perolehan tunjangan kinerja. Kalau capaiannya rendah, tunjangan kinerja juga rendah,” tutur birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ini.
Lihadnyana juga membeber sistem merit (pengelolaan manajemen ASN) di BKD Pemprov Bali yang tidak hanya di atas kertas. “Tidak hanya membangun sistem dan peraturan, tetapi implementasi peraturan yang terpenting. Seperti sekarang musim pandemi Covid-19, kerja dari rumah 50 persen, ya sistem merit ini kita gencarkan,” kata mantan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa Provinsi Bali, ini.
Sistem merit pengelolaan manajemen ASN di BKD Pemprov Bali saat ini di dalamnya menjadi benteng dalam perlindungan dan pelayanan, penggajian dan penghargaan disiplin, perencanaan pegawai, pengadaan ASN, pengembangan karir dan kompetensi, promosi dan mutasi hingga manajemen kerja ASN. “Dan semuanya berbasis digital. Kalau ada ASN yang akan naik pangkat, tidak usah ke sana-sini bawa berkas. Karena di sistem merit, akan ada pemberitahuan. Itu sudah bisa dilayani online dan cepat,” tandas Lihadnyana.
Kabag Kepegawaian Sekretariat DPR RI Heny Widyaningsih mengatakan ingin mendapatkan masukan dalam pengelolaan manajemen ASN. “Walaupun kami di pemerintah pusat, kami tetap harus banyak menyerap berbagai hal di daerah. Walaupun kami di DPR RI, belum tentu pengelolaan manajemen ASN kami lebih baik. Sehingga kedatangan kami di Bali penting untuk mendapatkan masukan dalam pengelolaan dan manajemen ASN. Karena BKD Provinsi Bali beberapa kali sudah mendapatkan penilaian terbaik dalam manajemen ASN,” kata Heny Widyaningsih.
Usai pertemuan antara BKD Bali dengan Bagian Kepegawaian Sekretariat DPR RI, Lihadnyana menawari rombongan untuk tidak cepat-cepat balik ke Jakarta. Lihadnyana meminta rombongan mengunjungi kegiatan IKM (Industri Kecil Menengah) di Taman Budaya Denpasar. Karena IKM memerlukan uluran tangan di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19. *nat
Komentar