Komisi IX DPR-RI Dukung Program PK21

Sudah seharusnya masyarakat dapat menerima para petugas atau pendata, mengingat pendataan ini sangat diperlukan untuk kepentingan bangsa agar tercipta keluarga yang sejahtera ke depannya.

Menurut Kariyasa, Pendataan Keluarga (PK) ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka untuk penyedian data keluarga Indonesia secara mikro. Dengan demikian maka ia mengimbau masyarakat di Buleleng untuk mensukseskan PK 21 dengan menyambut kader pendata dan memberikan data yang benar, akurat, dan jelas supaya menghasilkan data yang valid by name by address. 

"Data penduduk yang akurat, sangat mempengaruhi perencanaan dan pengalokasian anggaran negara yang tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Kariyasa, saat sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR-RI di desa Celukan Bawang, Gerokgak, Buleleng pada Senin (22/3).

Turut hadir pada kegiatan itu, Inspektur Wilayah II BKKBN Pusat, Endang Agus Sapri, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi, Sekretaris Dinas PPKBP3A Kabupaten Buleleng, Luh Jiwaningsih serta beberapa aparat desa setempat.

 

Inspektur Wilayah II BKKBN Pusat, Endang Agus Sapri mengatakan bahwa PK menjadi sesuatu yang penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Pendataan Keluarga 2021 ini akan dilaksanakan melalui kunjungan rumah ke rumah yang dilaksanakan oleh kader pendata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Para petugas ini akan mendata terkait data Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan pendataan stunting bagi keluarga yang mempunyai balita (0-5 tahun) dan juga bagi keluarga yang mempunyai wanita hamil anak pertama. Ia mengimbau kepada masyarakat khususnya di Buleleng turut mendukung pelaksaaan PK ini dengan memberikan data yang benar.

   

“PK tahun 2021 ini, harus didukung semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah di kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Ini merupakan kegiatan strategis program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangga Kencana) untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil. ” pungkasnya

Sementara pada tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P. Proklamasi Pendataan Keluarga yang dilaksanakan selama 2 bulan ini melibatkan kader/petugas pendata terlatih yang berasal dari wilayah setempat dan akan didampingi oleh PKB/PLKB. 

“Bali mempunyai kader sebanyak 7.437 orang  yang terdiri dari kader KB, kader poktan tri bina, kader posyandu, kader jumantik, kelian dinas dan PKB/PLKB  sebagai manajer pengelola dan manajer data, yang nantinya akan mendata seluruh keluarga di Bali dengan menggunakan metode smartphone maupun formulir” ujarnya.

Ia mengatakan, PK merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Dengan memperoleh data keluarga secara mikro yang valid yang tidak hanya bermanfaat bagi BKKBN tetapi juga pihak terkait yang membutuhkannya. Dan dapat dijadikan sebagai peta dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah” Kata Agus Proklamasi.

Pada kegiatan itu juga dilaksanakan penyerahan merchandise secara simbolis yang selanjutnya juga akan diberikan melalui kunjungan rumah ke rumah sebanyak 435 paket merchandise.*