Berhemat, Lift dan Eskalator Pasar Badung Dimatikan

Hal ini terjadi sebagai upaya menekan biaya operasional gedung Pasar Badung. Apalagi hingga kini PD Pasar Sewakadharma belum bisa dilakukan pungutan biaya sewa tempat ke pedagang, sebab proses kerjasama pengelolaan dengan Pemkot Denpasar belum tuntas.

Kondisi ini menyebabkan pengelolaan Pasar Badung belum bisa dilakukan secara penuh oleh PD Pasar. Padahal, biaya operasional untuk PD Pasar cukup tinggi terutama cost pembayaran listrik dan biaya kebersihan setiap bulannya mencapai ratusan juta.

Direktur Utama Perumda Pasar Kota Denpasar, IB Kompyang Wiranata alias Gus Kowi saat dihubungi, Senin (22/3) mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pembicaraan terkait hal ini. Dia mengatakan, sebelumnya yang menjadi kendala dalam kesepakatan PD Pasar dengan Pemkot adalah bentuk pengelolaannya.

Bentuk pengelolaan yang diajukan antara penyertaan modal atau sistem kerjasama. Namun, pemerintah menyetujui tahun 2019 lalu bahwa sistem pengelolaan dilakukan dengan kerjasama. Tetapi sampai saat ini, belum ada titik terang penyerahan secara resmi pengelolaannya kepada PD Pasar. "Kami segera mau selesaikan ini, saat ini masih dilakukan pembahasan," jelasnya.

Imbasnya dari belum adanya proses resminya kerjasama antara PD Pasar dengan Pemkot Denpasar, yakni tertundanya penarikan biaya sewa los dan kios. Sesuai legal opinion dari Kejaksaan kini hanya sebatas memungut biaya operasional pasar (BOP). Namun, Gus Kowi mengatakan BOP yang dipungut saat ini cukup kecil hanya Rp 7.000 per kios atau los per harinya.  Dengan kecilnya BOP ini tentu saja tidak mencukupi untuk membayar biaya operasional terutama pembayaran listrik yang setiap bulannya mencapai Rp 150 juta. Sedangkan biaya kebersihan mencapai Rp 25 juta per bulannya. "Jelas tidak cukup karena biaya listrik, terutama untuk lift dan eskalator ini kan besar," jelasnya.

Untuk menekan biaya, PD Pasar terpaksa mematikan fungsi lift dan eskalator untuk pengunjung. Hal itu dianggap lebih efektif menekan biaya khususnya listrik. "Terpaksa kami matikan lift dan eskalator pengunjung. Dulu sebelum pandemi kita bayar listrik Rp 150 juta, sekarang bisa ditekan bayarnya hanya sekitar Rp 75 juta per bulan," imbuh mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar ini. *mis