Ombudsman Minta Tunda Impor Beras
Ditemukan indikasi cacat administrasi dalam rencana pemerintah impor 1 juta ton beras.
JAKARTA, NusaBali
Ombudsman RI menilai tidak diperlukan impor beras sampai dengan 1 juta ton dalam waktu dekat seperti yang sudah diputuskan pemerintah.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut penilaian ini didasarkan pada berbagai kajian yang yang dilakukan pihaknya. Dari kajian itu, stok beras dalam negeri mencukupi kebutuhan.
Kecukupan itu ditopang kenaikan produksi di tahun ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-April tahun ini mencapai 14,54 juta ton.
Perkiraan produksi naik dari periode sama dua tahun sebelumnya yang hanya 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton. Sementara stok di gudang Perum Bulog per 14 Maret 2021 sebesar 883.585 ton, terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton.
Dari jumlah CBP itu, ia mengasumsikan stok beras berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton. Artinya, stok yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton atau sekitar 20 persen dari kebutuhan rata-rata beras nasional tiap bulan yang sekitar 2,5 juta ton.
Di luar Bulog, mengutip informasi Kementerian Perdagangan per Februari 2021, ia merinci stok beras di lumbung pangan mencapai 6,3 ribu ton.
Ditambah dengan stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sekitar 30,6 ribu ton, hotel restoran dan kafe (horeka) 260,2 ribu ton, dan di rumah tangga 3,2 juta ton. Maka totalnya, stok beras nasional nyaris mencapai 6 juta ton.
"Dijumlahkan stok-stok itu total 6 juta ton. Merujuk angka sementara BPS 2021 luas panen padi 4,68 juta Ha dengan produksi dan diperkirakan Januari-April menghasilkan 14,45 juta ton beras. Naik 26,8 persen atau 3 juta ton beras dibanding tahun sebelumnya," jelasnya seperti dilansir cnnindonesia.com.
Lebih lanjut, ia menyebut bila pemerintah khawatir kekurangan stok beras karena stok turun mutu Bulog, seharusnya mereka menunggu setidaknya hingga Mei atau sampai panen raya. Bila pada Mei stok di gudang Bulog tidak mencukupi, maka diskusi soal impor dapat dilakukan.
Oleh karena itu, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyelenggarakan rakortas untuk menunda keputusan impor.
"Dengan ini Ombudsman RI menyatakan pertama meminta Menko melaksanakan rakortas menunda keputusan impor, bukan pelaksanaan impor hingga menunggu perkembangan panen dan stok Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," tegasnya.
Yeka menilai adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.
Untuk mendalami dugaan itu, pihaknya akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam memutuskan rencana impor beras itu.
Dia curiga rencana impor diputuskan tanpa memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Pasalnya, dari kajian Ombudsman tidak ditemukan indikator yang mengharuskan dilakukannya impor beras. Termasuk, jika dilihat dari indikator pasokan, seperti kurangnya stok beras di Perum Bulog, penggilingan, atau di pelaku usaha. Indikator sama juga tercermin dari harga.
Ombudsman melihat harga beras justru cenderung turun dari tahun sebelumnya. "Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," katanya pada press conference, Rabu (24/3). *
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut penilaian ini didasarkan pada berbagai kajian yang yang dilakukan pihaknya. Dari kajian itu, stok beras dalam negeri mencukupi kebutuhan.
Kecukupan itu ditopang kenaikan produksi di tahun ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-April tahun ini mencapai 14,54 juta ton.
Perkiraan produksi naik dari periode sama dua tahun sebelumnya yang hanya 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton. Sementara stok di gudang Perum Bulog per 14 Maret 2021 sebesar 883.585 ton, terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton.
Dari jumlah CBP itu, ia mengasumsikan stok beras berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton. Artinya, stok yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton atau sekitar 20 persen dari kebutuhan rata-rata beras nasional tiap bulan yang sekitar 2,5 juta ton.
Di luar Bulog, mengutip informasi Kementerian Perdagangan per Februari 2021, ia merinci stok beras di lumbung pangan mencapai 6,3 ribu ton.
Ditambah dengan stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sekitar 30,6 ribu ton, hotel restoran dan kafe (horeka) 260,2 ribu ton, dan di rumah tangga 3,2 juta ton. Maka totalnya, stok beras nasional nyaris mencapai 6 juta ton.
"Dijumlahkan stok-stok itu total 6 juta ton. Merujuk angka sementara BPS 2021 luas panen padi 4,68 juta Ha dengan produksi dan diperkirakan Januari-April menghasilkan 14,45 juta ton beras. Naik 26,8 persen atau 3 juta ton beras dibanding tahun sebelumnya," jelasnya seperti dilansir cnnindonesia.com.
Lebih lanjut, ia menyebut bila pemerintah khawatir kekurangan stok beras karena stok turun mutu Bulog, seharusnya mereka menunggu setidaknya hingga Mei atau sampai panen raya. Bila pada Mei stok di gudang Bulog tidak mencukupi, maka diskusi soal impor dapat dilakukan.
Oleh karena itu, ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyelenggarakan rakortas untuk menunda keputusan impor.
"Dengan ini Ombudsman RI menyatakan pertama meminta Menko melaksanakan rakortas menunda keputusan impor, bukan pelaksanaan impor hingga menunggu perkembangan panen dan stok Perum Bulog paling tidak sampai awal Mei," tegasnya.
Yeka menilai adanya indikasi cacat administrasi atau maladministrasi dalam rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras.
Untuk mendalami dugaan itu, pihaknya akan mendalami bagaimana mekanisme rapat koordinasi terbatas yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam memutuskan rencana impor beras itu.
Dia curiga rencana impor diputuskan tanpa memperhatikan early warning system atau sistem peringatan dini. Pasalnya, dari kajian Ombudsman tidak ditemukan indikator yang mengharuskan dilakukannya impor beras. Termasuk, jika dilihat dari indikator pasokan, seperti kurangnya stok beras di Perum Bulog, penggilingan, atau di pelaku usaha. Indikator sama juga tercermin dari harga.
Ombudsman melihat harga beras justru cenderung turun dari tahun sebelumnya. "Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras," katanya pada press conference, Rabu (24/3). *
Komentar