Dana Desa Naik 3,65 Persen

Kenaikan dana transfers daerah dari pusat diarahkan untuk penangaanan Covid-19 dan program padat karya. Sebanyak 129 desa pun dirapatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, untuk memastikan dana bersumber dari APBN tepat sasaran dan akuntabel.

Kepala KPPN Singaraja Jordan, disela-sela rapat akbar dana desa tahun 2021 yang dilaksnakan virtual di kantornya Kamis (25/3) kemarin mengatakan tahun 2021 ini, ada peningkatan Dana Desa yang dialokasikan untuk Buleleng. KPPN Singaraja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa di tahun 2021, melaksanakan penyaluran dengan total Rp 184.919.854.000. Sebesar Rp 130.380.171.000 diantaranya adalah Dana Desa yang disalurkan kepada 129 Desa di 9 Kecamatan.

Jumlah tersebut meningkat sebesar 3,6 persen atau Rp 4.589.045.000 dari Dana Desa tahun 2020 yang berjumlah Rp 125.791.126.000. “Peningkatan Dana Desa ini untuk menguatkan desa, memastikan ketahanan masyarakat khususnya mendukung PPKM, memastikan perekonomian tetap jalan. Sehingga masing-masing dewa wajib mengunci 8 persen dana desa dan mengutamakan penanganan covid-19 dan padat karya,” ucap Jordan. Seluruh desa di Buleleng yang menerima dana desa pun kemudian diberikan penguatan untuk mempercepat mekanisme penyaluran dan desa serta memastikan dana desa yang dikeola tepat sasaran, transparansi dan akuntabel.

KPPN Singaraja pun melibatkan Polres, Kejari dan Inspektorat Buleleng untuk menberikan dukungan pengelolaan dana desa. “Sehingga teman-teman di desa dapat kepastian yang didukung aspek keuangan dan aspek  hukum,” imbuh dia. Penekanan dalam pengelolaan DD untuk penanganan pandemi selain mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, menyiapkan tempat karantina, juga untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat yang terdampak pandemi akan mendapatkan BLT DD Rp 300 ribu setiap bulannya selama 12 bulan. Hal ini disebut Jordan untuk menambah daya beli masyarakat, sehingga konsumsi pandemi ada dorongan tetap menyambung rasa masyarakat kalangan bawah.

Dia pun mengatakan per Maret 2021, progress penyaluran DD di Kabupaten Buleleng sebesar 32,75% atau Rp 42.705.882.000. Anggaran itu disaluran untuk BLT DD bulan Januari-Maret sebesar Rp 16.188.300.000 untuk 17.987 KPM dan Non BLT Desa sebesar Rp 26.517.582.000. Penyaluran DD pun terus digenjot KPPN dengan sistem check and balance dalam meneliti kelengkapan penyaluran. Selain mengintenskan monitoring harian melalui OMSPAN.  

Sementara itu Kepal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, I Nyoman Agus Jaya Sumpena mengatakan pengalokasian angagran DD sebesar 8 persen di masing-masing desa sudah tuntas dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes). Selain itu prioritas penggunaan anggaran DD sudah berjalan. Bahkan untuk penyaluran BLT pada Bulan Januari dan Februari sudah tuntas di 129 desa. Sedangkan di bulan Maret baru terelaisasi di 64 desa. Sedangkan 65 desa lainnya terus didorong di akhir Maret ini.

“Kami terus melakukan pendampingan kepada seluruh desa, termasuk intruksi pusat wajib mengalokasikan 8 persen DD untuk penanganan Covid, itu sudah seluruh desa menuntaskan melalui musdes sesuai dengan ketentuan pusat,” kata mantan Kepala Dinas Pemdam Kebakaran ini, Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) I Gede Sugiartha Widiada mengapresiasi sinergisitas KPPN Singaraja dengan Pemkab Buleleng dalam penyaluran DD. Sehingga tahun 2020 lalu Buleleng menempati posisi kedua terbaik di Bali penyaluran dana desa. “Haapa kami dengan reward itu KPPN, Dinas PMD, Perbekel bisa bekerjakeras mengejar durasi penyaluran DD sehingga bisa tepat waktu, tepat sasaran dan tidak menyimpang dari regulasi,” ungkap Sugiartha. *k23