Wabup Suiasa Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI
MANGUPURA, NusaBali
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, menerima kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (26/3).
Kunjungan ini untuk melihat secara langsung terkait dampak Covid-19 dan efektivitas program jaminan sosial pemerintah pusat terhadap pekerja, khususnya sektor pariwisata. Lewat kesempatan yang baik itu, Wabup Suiasa sekaligus berharap pemerintah pusat mempercepat dalam membantu pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung.
Acara ini juga dihadiri Plt Dirjen PHI Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI Nurul Indahyati, Dewas BP Jamsostek H Yayat, Dir Investasi BP Jamsostek Edwin Michael, Plt Kadis Pariwisata Badung Cokorda Raka Darmawan, Kepala Disperinaker Ida Bagus Oka Dirga, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan, dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, mengatakan melalui kunjungan ini diharapkan mendapatkan masukan dalam menyempurnakan kebijakan pemerintah. “Seberapa efektif jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang diberikan pemerintah, khususnya di bidang pariwisata, sehingga program ini bermanfaat di masa yang akan datang,” ujarnya.
Dikatakan, program ini fokusnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. “Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 14 Tahun 2020, terdapat subsidi gaji terhadap yang memenuhi persyaratan. Dalam pemulihan ekonomi juga melakukan program Kartu Prakerja, guna meningkatkan dan menahan daya beli penerima yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi penerima yang terkena PHK/ dirumahkan,” kata anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan ini.
Menurut Felly, secara langsung penurunan kunjungan wisatawan, menyebabkan usaha dan hotel mengalami pertumbuhan negatif akibat mewabahnya Covid-19. Atas dasar itu, pihaknya melakukan pengawasan terhadap dampak Covid-19, dan efektivitas jaminan sosial pusat terhadap pekerja dengan tujuan untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah.
“Pengwasan bertujuan untuk memperoleh informasi pelaksanaan dan untuk mengetahui capaian program dalam rangka pemulihan ekonomi, menyusun rekomendasi agar dapat dilakukan baik dan lancar, mengukur seberapa efektif program terhadap pekerja di sektor pariwisata,” katanya seraya berharap mendapat masukan yang mendukung kinerjanya dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pertemuan ini.
Sementara itu, Wabup Suiasa mengatakan, akibat Covid-19 sektor pariwisata di Badung, mengalami kelesuan dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat mempercepat dalam membantu pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung. “Pendapatan kami sangat turun sekali, karena 80 persen PAD kami berasal dari pajak hotel dan restaurant,” beber Wabup Suiasa.
Dari kebijakan pemerintah pusat berkenaan bantuan tenaga kerja, Wabup Suiasa sudah mengajukan permohonan. Namun berapa yang disetujui oleh pusat belum diketahui karena realisasinya langsung kepada penerima. “Kami berharap agar terjadi sinkronisasi terhadap program untuk mewujudkan good government yang semua berbasis data. Kami juga memberi bantuan terhadap tenaga kerja kami yang di PHK atau dirumahkan,” tandasnya. *ind
Acara ini juga dihadiri Plt Dirjen PHI Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI Nurul Indahyati, Dewas BP Jamsostek H Yayat, Dir Investasi BP Jamsostek Edwin Michael, Plt Kadis Pariwisata Badung Cokorda Raka Darmawan, Kepala Disperinaker Ida Bagus Oka Dirga, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan, dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, mengatakan melalui kunjungan ini diharapkan mendapatkan masukan dalam menyempurnakan kebijakan pemerintah. “Seberapa efektif jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang diberikan pemerintah, khususnya di bidang pariwisata, sehingga program ini bermanfaat di masa yang akan datang,” ujarnya.
Dikatakan, program ini fokusnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. “Sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 14 Tahun 2020, terdapat subsidi gaji terhadap yang memenuhi persyaratan. Dalam pemulihan ekonomi juga melakukan program Kartu Prakerja, guna meningkatkan dan menahan daya beli penerima yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terutama bagi penerima yang terkena PHK/ dirumahkan,” kata anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan ini.
Menurut Felly, secara langsung penurunan kunjungan wisatawan, menyebabkan usaha dan hotel mengalami pertumbuhan negatif akibat mewabahnya Covid-19. Atas dasar itu, pihaknya melakukan pengawasan terhadap dampak Covid-19, dan efektivitas jaminan sosial pusat terhadap pekerja dengan tujuan untuk melakukan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah.
“Pengwasan bertujuan untuk memperoleh informasi pelaksanaan dan untuk mengetahui capaian program dalam rangka pemulihan ekonomi, menyusun rekomendasi agar dapat dilakukan baik dan lancar, mengukur seberapa efektif program terhadap pekerja di sektor pariwisata,” katanya seraya berharap mendapat masukan yang mendukung kinerjanya dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu pertemuan ini.
Sementara itu, Wabup Suiasa mengatakan, akibat Covid-19 sektor pariwisata di Badung, mengalami kelesuan dan berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat mempercepat dalam membantu pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung. “Pendapatan kami sangat turun sekali, karena 80 persen PAD kami berasal dari pajak hotel dan restaurant,” beber Wabup Suiasa.
Dari kebijakan pemerintah pusat berkenaan bantuan tenaga kerja, Wabup Suiasa sudah mengajukan permohonan. Namun berapa yang disetujui oleh pusat belum diketahui karena realisasinya langsung kepada penerima. “Kami berharap agar terjadi sinkronisasi terhadap program untuk mewujudkan good government yang semua berbasis data. Kami juga memberi bantuan terhadap tenaga kerja kami yang di PHK atau dirumahkan,” tandasnya. *ind
1
Komentar