30 Juta UMKM Bangkrut
Sebanyak 7 jutaan pekerja informal UMKM kehilangan pekerjaan
JAKARTA, NusaBali
Pandemi COVID-19 telah memukul bisnis pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kurang lebih 30 juta UMKM bangkrut selama 2020.
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun mengatakan hal itu membuat jumlah UMKM menyusut dari 2019 sebanyak 64,7 juta unit menjadi tinggal 34 juta unit di 2020. Pekerja juga terpaksa mengalami pengurangan sebanyak 7 juta orang.
"2020 memang apa boleh buat ya menyedihkan, sekitar 30 juta UMKM bangkrut terutama usaha-usaha mikro. Pekerja informal pulang kampung, kita rumahkan karena banyak yang bangkrut, akhirnya kita catat sebanyak 7 jutaan pekerja informal UMKM yang kehilangan pekerjaan," katanya dalam pelatihan wartawan BI secara virtual bertajuk 'Mendorong Digitalisasi Keuangan dan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional', seperti dilansir detikcom, Jumat (26/3).
Pada 2019 UMKM sempat memberikan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60 persen. Namun di 2020 pencapaian itu tidak bisa kembali dilakukan karena pandemi COVID-19.
"Kontribusi PDB juga yang sebelumnya di 2019 dari UMKM memberikan kontribusi kepada negara sekitar 60%, tapi di 2020 kami nggak mampu karena nggak mampu bertahan karena UMKM hanya mampu bertahan sekitar 2-3 bulan untuk usaha mikro," terangnya.
Ikhsan menyebut UMKM yang paling banyak gulung tikar adalah di sektor pariwisata karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pada saat mulai PSBB banyak restoran-restoran yang akhirnya lumpuh, gulung tikar. Jadi yang paling besar itu sektor pariwisata yang sampai saat ini belum bisa bangkit," tuturnya.
Meski begitu, dia menyebut bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19 di sektor UMKM sudah sangat membantu para pelaku usaha terutama adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Relaksasi atau Restrukturisasi Pembayaran Hutang, dan Bantuan UKM Rp 2,4 juta yang tahun ini direncanakan cair lebih kecil yakni Rp 1,2 juta.
Namun bantuan insentif fiskal saja tidak cukup. Saat ini yang dibutuhkan UMKM adalah produknya laku, untuk itu diusulkan pemerintah mendorong beli produk lokal. Contohnya, kampanye berbatik tiga kali seminggu.
Meski sudah bangkit dari kondisi terpuruk COVID-19, sektor UMKM diakui belum pulih 100 prsen. Namun Ikhsan senang karena harapan UMKM untuk berusaha semakin besar, terlebih saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk cintai produk dalam negeri dan benci produk asing.
"Wah ini kita senang benar, kami ada harapan bahwa ini statement yang membuka peluang besar bagi UMKM untuk berusaha," imbuhnya. *
Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun mengatakan hal itu membuat jumlah UMKM menyusut dari 2019 sebanyak 64,7 juta unit menjadi tinggal 34 juta unit di 2020. Pekerja juga terpaksa mengalami pengurangan sebanyak 7 juta orang.
"2020 memang apa boleh buat ya menyedihkan, sekitar 30 juta UMKM bangkrut terutama usaha-usaha mikro. Pekerja informal pulang kampung, kita rumahkan karena banyak yang bangkrut, akhirnya kita catat sebanyak 7 jutaan pekerja informal UMKM yang kehilangan pekerjaan," katanya dalam pelatihan wartawan BI secara virtual bertajuk 'Mendorong Digitalisasi Keuangan dan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional', seperti dilansir detikcom, Jumat (26/3).
Pada 2019 UMKM sempat memberikan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60 persen. Namun di 2020 pencapaian itu tidak bisa kembali dilakukan karena pandemi COVID-19.
"Kontribusi PDB juga yang sebelumnya di 2019 dari UMKM memberikan kontribusi kepada negara sekitar 60%, tapi di 2020 kami nggak mampu karena nggak mampu bertahan karena UMKM hanya mampu bertahan sekitar 2-3 bulan untuk usaha mikro," terangnya.
Ikhsan menyebut UMKM yang paling banyak gulung tikar adalah di sektor pariwisata karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pada saat mulai PSBB banyak restoran-restoran yang akhirnya lumpuh, gulung tikar. Jadi yang paling besar itu sektor pariwisata yang sampai saat ini belum bisa bangkit," tuturnya.
Meski begitu, dia menyebut bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19 di sektor UMKM sudah sangat membantu para pelaku usaha terutama adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Relaksasi atau Restrukturisasi Pembayaran Hutang, dan Bantuan UKM Rp 2,4 juta yang tahun ini direncanakan cair lebih kecil yakni Rp 1,2 juta.
Namun bantuan insentif fiskal saja tidak cukup. Saat ini yang dibutuhkan UMKM adalah produknya laku, untuk itu diusulkan pemerintah mendorong beli produk lokal. Contohnya, kampanye berbatik tiga kali seminggu.
Meski sudah bangkit dari kondisi terpuruk COVID-19, sektor UMKM diakui belum pulih 100 prsen. Namun Ikhsan senang karena harapan UMKM untuk berusaha semakin besar, terlebih saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk cintai produk dalam negeri dan benci produk asing.
"Wah ini kita senang benar, kami ada harapan bahwa ini statement yang membuka peluang besar bagi UMKM untuk berusaha," imbuhnya. *
Komentar