MDA Jembrana Harap Perhatian Pemkab
Gedung Belum Dilengkapi Fasilitas Kerja
NEGARA, NusaBali
Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Jembrana di
Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Jembrana,
telah diresmikan pada Jumat (26/2) lalu.
Namun gedung tersebut hingga kini belum dilengkapi fasilitas kerja layaknya sebuah kantor atau sekretariat.
Terkait hal tersebut, MDA Kabupaten Jembrana berharap adanya perhatian dari Pemkab Jembrana dalam upaya memaksimalkan fungsi gedung hingga dapat meningkatkan pelayanan kepada desa adat melalaui Gedung MDA Jembrana itu. Kondisi tersebut, diungkapkan Bendesa Madya MDA Jembrana I Nengah Subagia, bersama jajaran pengurus MDA Jembrana, usai melaksanakan audiensi ke DPRD Jembrana, Rabu (17/3).
Meski belum ada fasilitas, Gedung MDA Jembrana yang baru saja diresmikan itu sudah mulai ditempati. “Sudah kami tempati sejak tanggal 1 Maret lalu. Tetapi, ya sementara kami kalau rapat masila (duduk bersila di lantai). Karena memang belum ada fasilitas kerja, seperti kursi dan lainnya,” ujarnya.
Mengingat sudah punya gedung, Subagia berharap Pemkab Jembrana dapat memberikan perhatian untuk melengkapi fasilitas kerja tersebut. Tidak hanya itu, Subagia mengharapkan Bupati maupun Wakil Bupati (Wabup) saat ini, juga sama-sama mendukung kemajuan MDA beserta seluruh jajaran desa adat se-Jembrana. “Kami bisa dikatakan menjadi mitra kerja pemerintah. Makanya, kami juga ingin dari DPRD maupun pemerintah di eksekutif juga sama-sama mengawal kemajuan adat,” ucapnya.
Menurut Subagia, MDA sebagai pasikian (persatuan) desa adat, memiliki tugas pokok memberikan penafsiran, pelayanan menyangkut adat tradisi, budaya, agama Hindu, dan kearifan lokal. Maka dari itu, keberadaan MDA di kabupaten dalam memberi pelayanan kepada desa adat, perlu mendapat perhatian Pemkab.
“Tidak hanya berkenaan fasilitas kerja itu. Ke depan, kita harapkan dalam pembangunan Jembrana ini, adat juga selalu dilibatkan,” ujar Subagia yang juga Bendesa Adat Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara ini.
Menyikapi kondisi itu, Ketua Komisi I DRPD Jembrana Ida Bagus Susrama, saat sempat ditemui usai audiensi dengan jajaran MDA Jembrana, mengatakan keberadaan adat di Bali wajib diperhatikan. Adat juga perlu dilibatkan dalam setiap langkah pembangunan. Terlebih Bupati saat ini, juga mendengung-dengungkan akan memberikan karpet merah kepada investor.
Jika hanya mencarikan bantun tanggung jawab sosial perusahaan, rasanya terlalu kecil dan lama menanti. Bila perlu, adat ikut terlibat di dalam kegiatan yang dikoordinasikan oleh Pemkab di desa-desa. ‘’Contohnya, ada usaha yang membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), desa adat libatkan, karena dia yang punya krama. Kalau nanti ada investor masuk, libatkan adat. Ada ini harus diperkuat,” ujar politisi PDIP dari Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana ini.
Gus Susrama menambahkan, jika dari jajaran MDA kesulitan bertemu dengan Bupati, dirinya siap menjadi penyambung. “Kalau seumpamanya belum dapat signal jawaban karena kesibukan beliau-beliau, nanti kami juga ada kontak person. Kapan ada waktu, kami yang akan mempertemukan,” ucapnya. *ode
Terkait hal tersebut, MDA Kabupaten Jembrana berharap adanya perhatian dari Pemkab Jembrana dalam upaya memaksimalkan fungsi gedung hingga dapat meningkatkan pelayanan kepada desa adat melalaui Gedung MDA Jembrana itu. Kondisi tersebut, diungkapkan Bendesa Madya MDA Jembrana I Nengah Subagia, bersama jajaran pengurus MDA Jembrana, usai melaksanakan audiensi ke DPRD Jembrana, Rabu (17/3).
Meski belum ada fasilitas, Gedung MDA Jembrana yang baru saja diresmikan itu sudah mulai ditempati. “Sudah kami tempati sejak tanggal 1 Maret lalu. Tetapi, ya sementara kami kalau rapat masila (duduk bersila di lantai). Karena memang belum ada fasilitas kerja, seperti kursi dan lainnya,” ujarnya.
Mengingat sudah punya gedung, Subagia berharap Pemkab Jembrana dapat memberikan perhatian untuk melengkapi fasilitas kerja tersebut. Tidak hanya itu, Subagia mengharapkan Bupati maupun Wakil Bupati (Wabup) saat ini, juga sama-sama mendukung kemajuan MDA beserta seluruh jajaran desa adat se-Jembrana. “Kami bisa dikatakan menjadi mitra kerja pemerintah. Makanya, kami juga ingin dari DPRD maupun pemerintah di eksekutif juga sama-sama mengawal kemajuan adat,” ucapnya.
Menurut Subagia, MDA sebagai pasikian (persatuan) desa adat, memiliki tugas pokok memberikan penafsiran, pelayanan menyangkut adat tradisi, budaya, agama Hindu, dan kearifan lokal. Maka dari itu, keberadaan MDA di kabupaten dalam memberi pelayanan kepada desa adat, perlu mendapat perhatian Pemkab.
“Tidak hanya berkenaan fasilitas kerja itu. Ke depan, kita harapkan dalam pembangunan Jembrana ini, adat juga selalu dilibatkan,” ujar Subagia yang juga Bendesa Adat Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara ini.
Menyikapi kondisi itu, Ketua Komisi I DRPD Jembrana Ida Bagus Susrama, saat sempat ditemui usai audiensi dengan jajaran MDA Jembrana, mengatakan keberadaan adat di Bali wajib diperhatikan. Adat juga perlu dilibatkan dalam setiap langkah pembangunan. Terlebih Bupati saat ini, juga mendengung-dengungkan akan memberikan karpet merah kepada investor.
Jika hanya mencarikan bantun tanggung jawab sosial perusahaan, rasanya terlalu kecil dan lama menanti. Bila perlu, adat ikut terlibat di dalam kegiatan yang dikoordinasikan oleh Pemkab di desa-desa. ‘’Contohnya, ada usaha yang membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), desa adat libatkan, karena dia yang punya krama. Kalau nanti ada investor masuk, libatkan adat. Ada ini harus diperkuat,” ujar politisi PDIP dari Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana ini.
Gus Susrama menambahkan, jika dari jajaran MDA kesulitan bertemu dengan Bupati, dirinya siap menjadi penyambung. “Kalau seumpamanya belum dapat signal jawaban karena kesibukan beliau-beliau, nanti kami juga ada kontak person. Kapan ada waktu, kami yang akan mempertemukan,” ucapnya. *ode
Komentar