Tak Impor Beras, DPRD Bali Apresiasi Presiden Jokowi

Sikap yang membela nasib petani ini diharapkan terus berkelanjutan, karena selama ini petani hanya jadi pelengkap penderita saja. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama dihubungi NusaBali, Minggu (28/3). Adi Wiryatama mengatakan keputusan Presiden Jokowi sangat tepat di tengah isu impor beras.

"Ini keputusan tepat yang membela kaum petani. Petani itu selalu jadi pelengkap penderita. Baru isu sudah membuat nasib petani kebingungan. Apalagi impor beras benar-benar dilakukan, petani makin tak jelas nasibnya. Keputusan Pak Jokowi sangat tepat dan kami wakil rakyat apresiasi," ujar Adi Wiryatama.

Adi Wiryatama mengatakan keputusan Presiden Jokowi ini hendaknya dilaksanakan oleh pemangku kebijakan dengan tetap menjaga kestabilan harga beras di pasaran yang tentunya berpihak kepada nasib petani. "Pemangku kebijakan, lembaga terkait ya harus amankan kebijakan Pak Presiden Jokowi. Harga beras harus stabil, petani harus dibuat sejahtera," ujar politisi asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ini. Isu impor beras yang sebelumnya bergulir kata Adi Wiryatama sempat membuat mental petani down. "Karena seolah-olah tidak ada keberpihakan kepada mereka. Isu saja petani sudah lesu darah," tegas mantan Bupati Tabanan dua periode ini.

Ditegaskan Adi Wiryatama kegelisahan petani menjadi penyakit tahunan. Panen melimpah harganya yang tidak sesuai harapan. Ketika panen gagal, malah muncul impor beras. "Pokoknya membuat petani tidak merasa ada yang membela. Jadi sebagai wakil rakyat Bali di DPRD Bali kami akan mengawal keputusan Pak Presiden Jokowi di daerah agar petani terlindungi. Kita berswasembada kok. Harusnya ini membuat kita mandiri dalam pemenuhan pangan," ujar Ketua Deperda DPD PDIP Bali ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry secara terpisah mengatakan mendukung kebijakan pemerintah yang tidak melakukan impor beras paling tidak Juni 2021 mendatang. "Kami yakin kebijakan Pak Presiden Jokowi ini sama dengan menteri terkait juga sama, mencermati pengadaan nasional melalui Bulog pada saat panen raya. Apakah stok nasional bisa atau tidak dipenuhi oleh Bulog," ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini. *nat