HIPMI Minta POJK 11/2020 Direvisi

Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali  Pande Agus Permana Widura mengatakan Minggu (28/3).

Jika POJK 11/2020 tak direvisi, kami khawatir pengusaha di Bali akan mati mesin," ujar pria yang mantan Ketua DPD REI Bali ini.

Dikatakan Agus Permana Widura, saat ini pengusaha di Bali sangat membutuhkan dana segar atau cash flow untuk membangkitkan kembali usaha mereka atau melakukan diversifikasi usaha. Namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena pengusaha yang  sudah ikut dalam program strukturisasi sebagaimana POJK 11/2020.

"Karena ada ketentuan pengusaha yang sudah mendapatkan restrukturisasi tidak bisa mengajukan permohonan kredit lagi," ucap mantan Ketua DPD REI Bali ini.

Kondisi inilah yang membuat pengusaha seperti tidak bisa berkutik. Padahal justru sekarang ini pengusaha sangat membutuhkan dana untuk antisipasi operasional usaha menyongsong persiapan dibukanya pariwisata Bali ke depan. Misalnya untuk pemeliharaan, perawatan properti dan lainnya.

Dengan revisi POJK 11/2020 tersebut, pengusaha dapat menambah pinjaman mengacu pada nilai agunanan mereka.

"Misalnya nilai agunan Rp 10 miliar, sisa utang Rp 1 miliar, paling tidak dapat top up Rp 3 miliar," ujarnya.

Hal ini jelas sangat membantu pengusaha, ketimbang aset mereka terpaksa dilelang. "Saya khawatir jika ini sampai terjadi, para pengusaha banyak rontok karena aset mereka jatuh kepada pihak luar," ucapnya.

Dalam skala yang lebih luas, orang Bali akan jadi penonton di daerah sendiri. "Kami tak menginginkan itu sampai terjadi,"ujarnya.

Agus menyatakan kondisi Bali, khususnya pariwisata yang belum membaik, walau sudah mulai ada optimisme menyusul pelaksanaan vaksinasi.  Namun realita di lapangan masih belum nampak jelas pemulihan tersebut. Travel bubble misalnya, belum terealisasi. Di pihak lain pihaknya mengapresiasi upaya Gubernur I Wayan Koster dan Menparkeraf Sandiaga Uno, memperjuangkan soft loan untuk industri pariwisata Bali. *K17