Bupati Minta Warga Tahan Diri

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana meminta Kelian Desa Adat dan warga Kelurahan Banyuasri untuk menahan diri, pasca pemasangan spanduk protes tak dilibatkan dalam pengelolaan pasar. Ketua DPC PDI Perjuangan ini pun berjanji tidak akan mengesampingkan warga Kelurahan Banyuasri sebagai penyangga pasar yang baru diresmikan 30 Maret lalu. Hanya saja situasi pandemi yang berpengaruh besar pada pergerakan ekonomi membuat pemerintah tak dapat mengabulkan seluruh keinginan warga.

Agus Suradnyana saat ditemui di rumah jabatannya Minggu (11/4) siang kemarin menjelaskan tujuan pembangunan Pasar Banyuasri yang menelan anggaran Rp 159,5 miliar ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng keseluruhan bukan kelompok. Dia pun memaklumi jika ada persoalan yang muncul karena dianggap kurang pas, terutama oleh warga Kelurahan Banyuasri, yang sebelumnya mengelola parkir saat masih berupa pasar darurat.

“Pasti ada yang terganggu zona nyamannya. Saya sudah berjanji akan menerima mereka secara perlahan. Tidak semua harus sekarang, karena pandemi Covid-19 ini belanja masyarakat masih rendah, menertibkan orang per orang masih susah,” ucap Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ini.

Dia pun meminta kepada Kelian Desa Adat Banyuasri sebagai tokoh yang dituakan untuk memberikan pemahaman kepada warganya. Dia pun berharap keputusan Perumda Pasar Argha Nayottama menerima 10 dari 54 orang warga Banyuasri yang diajukan mendapatkan pekerjaan di pasar untuk diterima. “Saya tidak akan mengesampingkan teman-teman di Banyuasri. Berikan saya waktu seiring perkembangan pasar yang menjadi aset luar biasa nilainya ini. Mari kita pelihara bersama pasar yang bukan milik Banyuasri saja, tetapi milik masyarakat Buleleng,” ajaknya.

Bupati dua periode ini pun memberikan kewenangan penuh kepada Perumda Pasar Argha Nayottama untuk menyelesaikan secara teknis. Hal mana yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Agus Suradnyana sebagai pimpinan daerah akan turun tangan apabila persoalan ini tidak dapat jalan keluar. Mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali ini pun tak ingin sebagai politikus tak ingin menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kekuasannya sebagai pimpinan daerah, namun pertimbangan teknisnya juga harus tuntas.

Soal lahan parkir yang menjadi masalah utama yang menyebabkan keberatan warga Banyuasri, disebutnya tak mungkin diserahkan kembali kepada warga Banyuasri. Karena lahan pakir ada di dalam areal pasar dan sudah masuk dalam rencana bisnis dari Perumda Pasar sebagai pengelola. Pelepasan lahan parkir kepada warga Banyuasri malah akan menimbulkan perubahan semua tatanan yang sudah diatur.

Selain itu pengelolaan lahan parkir oleh Perumda Pasar akan menerapkan e-ticketing. Sehingga potensi kebocoran retribusi parkir dapat ditekan. “E-ticketing ini kami rancang terkait temuan BPK etiap tahun. Kami teris diminta melakukan transparansi retribusi parkir. Selain mencegah kebocoran parkir, dapat menaikkkan pendapatan daerah,” jelas dia.

Namun Agus Suradnyana mengaku telah memikirkan alternatif, pengelolaan parkir yang dapat dilakukan oleh pemuda Banyuasri. Tentunya di luar area pasar dengan keseragaman tarif dengan Perumda Pasar sehingga tak ada persaingan dalam pengelolaan parkir. Namun titik-titik pengelolaan parkir oleh warga Banyuasri masih dalam kajian pemerintah. *k23