BKSAP DPR RI Lobi Menlu soal Pariwisata Bali
Tindaklanjuti Pertemuan dengan Gubernur Bali soal Penanganan Covid-19
Tantangan pembukaan pariwisata Bali bagi wisatawan manca negara terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan dari penularan Covid-19.
DENPASAR, NusaBali
Menindaklanjuti pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster terkait penanganan pandemi Covid-19, di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (1/4), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memfasilitasi segera dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan manca negara. Selain itu BKSAP DPR RI juga meminta pemerintah memastikan distribusi vaksin untuk memperluas kekebalan komunal (herd immunity) di Bali, menyusul adanya informasi keterbatasan vaksin dari negara produsen.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana, dihubungi NusaBali, Kamis (15/4) siang. Supadma Rudana menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menlu RI Retno Marsudi ketika pertemuan pimpinan BKSAP DPR RI di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (12/4) lalu. Dalam pertemuan tersebut para pimpinan BKSAP membahas isu internasional, mulai situasi politik di Myanmar hingga persoalan pandemi Covid-19. Termasuk pariwisata Bali yang terancam karena pandemi Covid-19.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi merespons desakan pihak BKSAP untuk pembukaan pariwisata Bali bagi wisman pada Juli 2021 mendatang. Pemerintah terus mengkaji kemungkinan pembukaan pariwisata Bali pada Juli 2021. “Peluang membuka pariwisata Bali terus kami suarakan. Tentunya pembukaan ini mempertimbangkan kondisi perkembangan kesehatan masyarakat, dari sisi angka positif Covid-19 di Bali, juga tingkat vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat dalam menciptakan kekebalan komunal di Bali,” kata Supadma Rudana.
Supadma Rudana mengatakan dalam dialog antara pimpinan BKSAP DPR RI dengan Menlu Retno Marsudi, pariwisata Bali bisa dibuka untuk wisatawan manca negara, namun sangat banyak tantangannya. Terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan dari penularan Covid-19. “Kita banyak tantangan, sehingga ini harus ada komitmen bersama di Bali. Termasuk komitmen untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan,” ucap Supadma Rudana.
Saat ini, kata dia, langkah-langkah Pemerintah Provinsi Bali cukup gencar untuk menunjukkan keseriusan kepada dunia dalam menangani Covid-19. Mulai menciptakan zona hijau di 3 kabupaten/kota yakni kawasan Ubud, Gianyar; kawasan Sanur, Denpasar, dan kawasan Nusa Dua, Badung. Kemudian vaksinasi juga digencarkan.
“Namun saat ini distribusi vaksin dari negara produsen harus diantisipasi. Apalagi ada kebijakan lockdown dari beberapa negara, yang tentu bisa mempengaruhi pengiriman vaksin ke Indonesia umumnya dan Bali khususnya,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Supadma Rudana mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah supaya Bali tetap dapat prioritas dalam jumlah vaksin. Karena Bali harus cepat dipulihkan. Salah satu caranya dengan menggencarkan vaksinasi. “Pariwisata Bali ini harus dipulihkan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya fokus bicara kepada Menlu agar Bali dapat prioritas utama dalam vaksinasi,” tegas Wasekjen DPP Demokrat yang duduk di Komisi VI membidangi industri dan perdagangan serta BUMN ini. *nat
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana, dihubungi NusaBali, Kamis (15/4) siang. Supadma Rudana menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menlu RI Retno Marsudi ketika pertemuan pimpinan BKSAP DPR RI di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (12/4) lalu. Dalam pertemuan tersebut para pimpinan BKSAP membahas isu internasional, mulai situasi politik di Myanmar hingga persoalan pandemi Covid-19. Termasuk pariwisata Bali yang terancam karena pandemi Covid-19.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi merespons desakan pihak BKSAP untuk pembukaan pariwisata Bali bagi wisman pada Juli 2021 mendatang. Pemerintah terus mengkaji kemungkinan pembukaan pariwisata Bali pada Juli 2021. “Peluang membuka pariwisata Bali terus kami suarakan. Tentunya pembukaan ini mempertimbangkan kondisi perkembangan kesehatan masyarakat, dari sisi angka positif Covid-19 di Bali, juga tingkat vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat dalam menciptakan kekebalan komunal di Bali,” kata Supadma Rudana.
Supadma Rudana mengatakan dalam dialog antara pimpinan BKSAP DPR RI dengan Menlu Retno Marsudi, pariwisata Bali bisa dibuka untuk wisatawan manca negara, namun sangat banyak tantangannya. Terutama dari sisi keamanan dan kenyamanan dari penularan Covid-19. “Kita banyak tantangan, sehingga ini harus ada komitmen bersama di Bali. Termasuk komitmen untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan,” ucap Supadma Rudana.
Saat ini, kata dia, langkah-langkah Pemerintah Provinsi Bali cukup gencar untuk menunjukkan keseriusan kepada dunia dalam menangani Covid-19. Mulai menciptakan zona hijau di 3 kabupaten/kota yakni kawasan Ubud, Gianyar; kawasan Sanur, Denpasar, dan kawasan Nusa Dua, Badung. Kemudian vaksinasi juga digencarkan.
“Namun saat ini distribusi vaksin dari negara produsen harus diantisipasi. Apalagi ada kebijakan lockdown dari beberapa negara, yang tentu bisa mempengaruhi pengiriman vaksin ke Indonesia umumnya dan Bali khususnya,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ini.
Supadma Rudana mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah supaya Bali tetap dapat prioritas dalam jumlah vaksin. Karena Bali harus cepat dipulihkan. Salah satu caranya dengan menggencarkan vaksinasi. “Pariwisata Bali ini harus dipulihkan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya fokus bicara kepada Menlu agar Bali dapat prioritas utama dalam vaksinasi,” tegas Wasekjen DPP Demokrat yang duduk di Komisi VI membidangi industri dan perdagangan serta BUMN ini. *nat
Komentar