Penyaluran KUR di Bali Triwulan I-2021 Rp 1,6 Triliun
DENPASAR, NusaBali.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pulau Dewata hingga triwulan I-2021 sudah mencapai Rp 1,6 triliun pada 32.673 debitur.
"Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sebagai fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto, Senin (19/4/2021).
Dia menambahkan, penyaluran KUR ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp1,9 triliun pada 37.808 debitur. "Hal ini cukup wajar mengingat pada triwulan I tahun 2020 belum begitu terdampak pandemi Covid-19, sehingga penyaluran KUR masih cukup baik," ucapnya.
Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (sampai dengan Rp 50 juta) yang mencapai Rp 918,8 miliar, disusul KUR Kecil (sampai dengan 500 juta) dan Super Mikro (sampai dengan Rp 10 juta) yang masing-masing mencapai Rp 616,6 miliar dan Rp 31 miliar.
Sedangkan penyaluran jika dilihat untuk masing-masing pemerintah daerahnya masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp 267,8 miliar disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp 229,7 miliar.
Sementara itu, dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan besaran 40 persen, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 16 persen.
Di sisi lain, kata Tri, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 2,67 triliun atau 23 persen dari alokasi yang disediakan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan belum adanya realisasi pada Dana Insentif Daerah (DID) dan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
"Rendahnya belanja-belanja tersebut dikarenakan masih adanya proses refocusing pada tingkat pusat dan menunggu juknis pelaksanaan DAK Fisik pada beberapa Kementerian/Lembaga," ujarnya.
Tri mengatakan untuk penyaluran Dana Desa, penyaluran di Provinsi Bali telah berjalan dengan sangat baik
dan yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun perlu menjadi perhatian bahwa untuk penyaluran tahap kedua masih harus menunggu penyelesaian Perkada Dana Desa dari masing-masing pemerintah daerah. *ant
Komentar