Dewan Minta Pegawai di Terminal Mengwi Tidak Gusar
Anggota DPRD Badung minta pegawai di Terminal Mengwi tak gusar atas penundaan pengambilalihan terminal tersebut oleh pemerintah pusat.
MANGUPURA, NusaBali
Anggota DPRD Badung I Wayan Sandra saat ditemui di gedung dewan, Rabu (7/12), mengatakan, selama pegawai di Terminal Mengwi bekerja secara sungguh-sungguh, maka apa yang dikhawatirkan, seperti pemutusan hubungan kerja tidak akan pernah terjadi.
“Kami harap pegawai tidak resah dengan adanya pengambilalihan terminal ini. Sepanjang mereka bekerja dengan baik, tenaga mereka pasti tetap dipakai,” tegasnya. Saat ini pegawai di Terminal Mengwi berjumlah 27 orang, di antaranya cleaning service, staf keamanan, dan tukang kebun.
Menurutnya, pengalihan kewenangan dari Pemkab Badung ke pemerintah pusat masih terus berproses. Menurut aturan, pengelolaan semua terminal tipe A termasuk Terminal Mengwi akan menjadi kewenangan pusat, baik masalah sarana prasarananya hingga tenaga kerja. “Sudah pasti diambilalih pusat (Terminal Mengwi). Cuma menunggu waktu. Kalau diambil pusat otomatis gaji mereka dari pusat,” kata politisi asal Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, itu.
Terkait belum adanya kepastian pengambilalihan, dewan menegaskan pegawai untuk tak gusar. “Kalau nggak jadi diambil (pusat), ya kita yang tetap mengelola. Anggaran bisa dari APBD Badung,” tutur Sandra. Pemkab Badung sebelumnya sudah tidak mengalokasikan anggaran lagi untuk terminal yang disebut-sebut menghabiskan dana Rp 2 miliar per tahun itu.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Badung, I Wayan Weda Darmaja memastikan pengelolaan Terminal Mengwi tetap diambilalih pusat. Namun untuk kepastian kapan, birokrat asal Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, itu tak menjelaskannya. Menurutnya, pihak Kementerian Perhubungan sudah melakukan inventarisasi nilai-nilai aset mulai dari luas tanah, sarana, dan prasaranya hingga personel yang akan diambilalih pusat.
“Peninjauan dari pusat pada Senin (5/12). Kami pun telah menyampaikan permasalahan yang terjadi saat ini, namun pemerintah pusat masih melakukan kajian terkait pembiayaannya,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, tarik ulur pengambilalialihan ini membuat pegawai cleaning service (CS) yang ada di terminal tersebut dilanda waswas. Mereka khawatir tahun depan tak menerima gaji. Saat ini staf CS di Terminal Mengwi berjumlah 27 orang.
Rata-rata staf CS di Terminal Mengwi sudah paham terjadinya tarik ulur pengambilalihan oleh pemerintah pusat. Karena itu, mereka waswas akan nasib mereka selanjutnya. “Jika tidak dianggarkan oleh pemerintah, lantas ke depannya nasib kami bagaimana,” kata Ketut Astiti, salah seorang cleaning service di Terminal Mengwi.
Menurutnya saat ini dan sampai akhir tahun 2016, dirinya dan rekan-rekannya masih memperoleh gaji dari pemerintah. Gaji yang diterima sesuai UMK Kabupaten Badung sebesar Rp 2,1 juta. Namun dengan kebijakan pusat tersebut, Astiti takut dikenai pemutusan hubungan kerja.
Sementara itu, semenjak wacana pengambilalihan pengelolaan Terminal Mengwi oleh pemerintah pusat, kondisi terminal tersebut kian sepi. Nyaris tak ada aktivitas berarti di dalam terminal. Areal parkir bus antar-kota antar-provinsi (AKAP) pun lebih banyak jadi tempat parkir kendaraan pribadi. * asa
“Kami harap pegawai tidak resah dengan adanya pengambilalihan terminal ini. Sepanjang mereka bekerja dengan baik, tenaga mereka pasti tetap dipakai,” tegasnya. Saat ini pegawai di Terminal Mengwi berjumlah 27 orang, di antaranya cleaning service, staf keamanan, dan tukang kebun.
Menurutnya, pengalihan kewenangan dari Pemkab Badung ke pemerintah pusat masih terus berproses. Menurut aturan, pengelolaan semua terminal tipe A termasuk Terminal Mengwi akan menjadi kewenangan pusat, baik masalah sarana prasarananya hingga tenaga kerja. “Sudah pasti diambilalih pusat (Terminal Mengwi). Cuma menunggu waktu. Kalau diambil pusat otomatis gaji mereka dari pusat,” kata politisi asal Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, itu.
Terkait belum adanya kepastian pengambilalihan, dewan menegaskan pegawai untuk tak gusar. “Kalau nggak jadi diambil (pusat), ya kita yang tetap mengelola. Anggaran bisa dari APBD Badung,” tutur Sandra. Pemkab Badung sebelumnya sudah tidak mengalokasikan anggaran lagi untuk terminal yang disebut-sebut menghabiskan dana Rp 2 miliar per tahun itu.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Badung, I Wayan Weda Darmaja memastikan pengelolaan Terminal Mengwi tetap diambilalih pusat. Namun untuk kepastian kapan, birokrat asal Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, itu tak menjelaskannya. Menurutnya, pihak Kementerian Perhubungan sudah melakukan inventarisasi nilai-nilai aset mulai dari luas tanah, sarana, dan prasaranya hingga personel yang akan diambilalih pusat.
“Peninjauan dari pusat pada Senin (5/12). Kami pun telah menyampaikan permasalahan yang terjadi saat ini, namun pemerintah pusat masih melakukan kajian terkait pembiayaannya,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, tarik ulur pengambilalialihan ini membuat pegawai cleaning service (CS) yang ada di terminal tersebut dilanda waswas. Mereka khawatir tahun depan tak menerima gaji. Saat ini staf CS di Terminal Mengwi berjumlah 27 orang.
Rata-rata staf CS di Terminal Mengwi sudah paham terjadinya tarik ulur pengambilalihan oleh pemerintah pusat. Karena itu, mereka waswas akan nasib mereka selanjutnya. “Jika tidak dianggarkan oleh pemerintah, lantas ke depannya nasib kami bagaimana,” kata Ketut Astiti, salah seorang cleaning service di Terminal Mengwi.
Menurutnya saat ini dan sampai akhir tahun 2016, dirinya dan rekan-rekannya masih memperoleh gaji dari pemerintah. Gaji yang diterima sesuai UMK Kabupaten Badung sebesar Rp 2,1 juta. Namun dengan kebijakan pusat tersebut, Astiti takut dikenai pemutusan hubungan kerja.
Sementara itu, semenjak wacana pengambilalihan pengelolaan Terminal Mengwi oleh pemerintah pusat, kondisi terminal tersebut kian sepi. Nyaris tak ada aktivitas berarti di dalam terminal. Areal parkir bus antar-kota antar-provinsi (AKAP) pun lebih banyak jadi tempat parkir kendaraan pribadi. * asa
Komentar