Impor Ponsel Turun Drastis

“Penerapan TKDN merupakan suatu bentuk regulasi yang terbukti dapat menurunkan nilai impor secara efektif dan strategis seperti yang terlihat pada produk ponsel. Ponsel yang tadinya diimpor secara utuh mulai diproduksi di dalam negeri. Hal ini tentunya sejalan dengan program Substitusi Impor hingga 35 persen sampai akhir 2022 yang digagas pemerintah,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (27/4).

Diketahui, TKDN wajib untuk produk HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet) dengan teknologi 4G/LTE diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 27/2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution, serta tata cara penghitungan TKDN pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Kendati demikian, berlakunya TKDN wajib tidak menutup impor secara penuh, di mana terdapat dua skema yang memungkinkan dilakukannya impor ponsel.

Pertama yaitu dengan skema TKDN Produk Tertentu (software), di mana produk ponsel diimpor tanpa terinstall Operating System yang kemudian diinstall di Indonesia. Kedua, dengan skema TKDN Pusat Inovasi, yakni pemegang merek melakukan investasi membuat Pusat Inovasi di dalam negeri sehingga dapat melakukan importasi ponsel secara utuh.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier menyampaikan bahwa penerapan TKDN yang dilakukan secara strategis untuk ponsel terbukti dapat memberikan dampak sangat positif bagi negara sehingga ke depannya tidak menutup kemungkinan jika akan diberlakukan untuk produk strategis lainnya.

“Melalui penerapan TKDN, industri ponsel dalam negeri dapat tumbuh dan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Sehubungan dengan program Substitusi Impor Pemerintah, produk-produk elektronika dan telematika yang memiliki nilai impor tinggi tentu menjadi perhatian kami untuk nantinya dapat diterapkan ketentuan serupa,” ujar Taufiek.

Pada 2020, pengajuan TPP (Tanda Pendaftaran Produk) impor untuk produk 4G/LTE yang dimiliki Kemenperin hanya mencapai 4,1 juta unit, yang didominasi ponsel Apple sebesar 3,8 juta unit karena menggunakan skema TKDN Pusat Inovasi. Sehingga, impor murni tanpa adanya investasi dalam negeri hanya 300 ribu unit (7,3 persen). Namun, penurunan nilai impor ponsel diikuti dengan meningkatnya nilai impor komponen ponsel yang dipakai industri untuk membuat ponsel di dalam negeri.

Menanggapi hal ini, Taufik menyatakan bahwa penerapan TKDN wajib masih dapat dimaksimalkan agar industri ponsel dalam negeri dapat tumbuh hingga ke komponen-komponennya. *