Nilai Kinerja BPBD Karangasem Paling Rendah
Jelang tutup tahun 2017, kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karangasem, diketahui paling rendah.
AMLAPURA, NusaBali
Capaian realisasi pembangunan fisik 28,17 persen di triwulan IV. Saingan terdekatnya berkinerja paling rendah adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan 39,81 persen dan Dinas Kesehatan 47,45 persen.
Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta yang menghimpun hasil informasi dan monitoring pembangunan fisik di 51 SKPD, membenarkan, kinerja BPBD skornya paling rendah. Sebab, ada pembangunan fisik senilai Rp 8,21 miliar, baru memulai tender. Hal itu diungkapkannya di Amlapura, Kamis (15/12). “Ada tiga SKPD yang kinerjanya, di triwulan IV mencapai di bawah 50 persen,” jelas Sedana Merta.
Tiga SKPD dimaksud BPBD, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Kesehatan. Sedana Merta menyukuri, kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mencapai peningkatan dari sebelumnya. Triwulan III mulanya di bawah 50 persen, kali ini telah mencapai 62,61 persen.
Rendahnya kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan karena masa transisi. Sebab tahun 2017, bidang kehutanan jadi kewenangan Provinsi Bali. Berbeda dengan Dinas Kesehatan, capaiannya di Triwulan IV sebesar 47,45 persen karena beberapa proyek gedung yang tengah berjalan, di antaranya Puskesmas Bebandem, Gedung Farmasi di Desa/Kecamatan Bebandem, Gedung Puskesmas Manggis I, dan yang lainnya.
Kepala Pelaksana BBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengakui, kinerjanya paling rendah disebabkan belum tuntasnya menggelar tender proyek yang bersumber dari dana hibah DAU (dana alokasi umum) Rp 8,21 miliar, berikut realisasi di lapangan.
Dana hibah tersebut didapatkan sejak tahun 2015, atas instruksi Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri akhirnya tender terlaksana Desember 2016. “Tender sedang proses, setelah itu berlanjut realisasi di lapangan. Makanya skornya masih rendah,” jelas IB Arimbawa.
Penggunaan dana tersebut terbagi dua, Rp 2 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pengendalian banjir di Tukad Bambang, dan Rp 6,21 miliar untuk peningkatan ruas Jalan Desa Bunutan menuju Banjar Celuk, Kecamatan Abang. Pengerjaannya tidak terikat waktu, bisa berlanjut dimulai tender Desember 2016, kemudian realisasinya di tahun 2017.
Penggunaan dana hibah tersebut sempat terhambat karena masih menunggu petunjuk teknis. Setelah dapat penjelasan dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah dan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih saat berkunjung, Selasa (4/10), ke Karangasem, maka BPBD langsung menindaklanjuti penggunaan DAU dengan menggelar tender.
Adapun 10 besar berkinerja paling rendah dari 51 SKPD yakni BPBD 28,17 persen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 39,81 persen, Dinas Kesehatan 47,45 persen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 62,61 persen, Bagian Kesra 67,72 persen, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 73,97 persen, Bagian Umum 74,33 persen, Bagian Perlengkapan 75,26 persen, Bagian Pengendalian Pembangunan 75,26 persen, dan Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 76,88 persen. * k16
Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta yang menghimpun hasil informasi dan monitoring pembangunan fisik di 51 SKPD, membenarkan, kinerja BPBD skornya paling rendah. Sebab, ada pembangunan fisik senilai Rp 8,21 miliar, baru memulai tender. Hal itu diungkapkannya di Amlapura, Kamis (15/12). “Ada tiga SKPD yang kinerjanya, di triwulan IV mencapai di bawah 50 persen,” jelas Sedana Merta.
Tiga SKPD dimaksud BPBD, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Kesehatan. Sedana Merta menyukuri, kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mencapai peningkatan dari sebelumnya. Triwulan III mulanya di bawah 50 persen, kali ini telah mencapai 62,61 persen.
Rendahnya kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan karena masa transisi. Sebab tahun 2017, bidang kehutanan jadi kewenangan Provinsi Bali. Berbeda dengan Dinas Kesehatan, capaiannya di Triwulan IV sebesar 47,45 persen karena beberapa proyek gedung yang tengah berjalan, di antaranya Puskesmas Bebandem, Gedung Farmasi di Desa/Kecamatan Bebandem, Gedung Puskesmas Manggis I, dan yang lainnya.
Kepala Pelaksana BBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengakui, kinerjanya paling rendah disebabkan belum tuntasnya menggelar tender proyek yang bersumber dari dana hibah DAU (dana alokasi umum) Rp 8,21 miliar, berikut realisasi di lapangan.
Dana hibah tersebut didapatkan sejak tahun 2015, atas instruksi Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri akhirnya tender terlaksana Desember 2016. “Tender sedang proses, setelah itu berlanjut realisasi di lapangan. Makanya skornya masih rendah,” jelas IB Arimbawa.
Penggunaan dana tersebut terbagi dua, Rp 2 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pengendalian banjir di Tukad Bambang, dan Rp 6,21 miliar untuk peningkatan ruas Jalan Desa Bunutan menuju Banjar Celuk, Kecamatan Abang. Pengerjaannya tidak terikat waktu, bisa berlanjut dimulai tender Desember 2016, kemudian realisasinya di tahun 2017.
Penggunaan dana hibah tersebut sempat terhambat karena masih menunggu petunjuk teknis. Setelah dapat penjelasan dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah dan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih saat berkunjung, Selasa (4/10), ke Karangasem, maka BPBD langsung menindaklanjuti penggunaan DAU dengan menggelar tender.
Adapun 10 besar berkinerja paling rendah dari 51 SKPD yakni BPBD 28,17 persen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 39,81 persen, Dinas Kesehatan 47,45 persen, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 62,61 persen, Bagian Kesra 67,72 persen, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 73,97 persen, Bagian Umum 74,33 persen, Bagian Perlengkapan 75,26 persen, Bagian Pengendalian Pembangunan 75,26 persen, dan Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 76,88 persen. * k16
Komentar