Eksekutif Diminta Jujur Masalah Keuangan Badung

Pasalnya, sejumlah program Pemkab Badung sudah tidak jalan karena tidak ada anggaran. “Kami sebagai DPRD Badung yakni dalam fungsi kontrol, budgeting, dan legislatif yang kami harapkan kita bersama menyampaikan hal yang realistis dan transparan kepada masyarakat Kabupaten Badung,” ujar Suyasa kepada awak media, Rabu (19/5) di DPRD Badung.

Suyasa juga mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Badung, selama ini sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pasalnya, dari pajak hotel dan restoran menyumbang 87 persen ke pendapatan Badung. Namun, setelah pandemi Covid-19, sektor pariwisata kena dampak, sehingga membuat pendapatan Badung, tak seperti dulu lagi. “PAD yang berasal dari pariwisata berkurang mencapai 85 persen. Kalau dulu mendapatkan Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliiar per bulan kini hanya mencapai Rp 45 miliar sampai 50 miliar per bulan,” ungkap politisi asal Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi ini.

Menurut Suyasa, jika dihitung dalam setahun ini APBD Badung hanya akan mencapai Rp 2 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target APBD 2021 yakni Rp 3,8 triliiun, sehingga Suyasa menganggap perlu dilakukan perubahan APBD 2021. “Kami akan duduk bersama kembali dengan hati, dan betul-betul kembali mengikuti situasional. Tidak harus menyampaikan atau memiliki target yang begitu besar,” tegas Suyasa.

Suyasa yang juga Ketua DPD Golkar Badung, menjelaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, Pemkab Badung juga harus menyampaikan kondisi secara riil. “Kalau dulu dilihat kondisi pendapatan masih tinggi, sehingga Badung membantu pemerintah pusat dalam pembayaran gajinya. Sementara, jika dalam kondisi saat ini, kita melaporkan kondisi sebenarnya pemerintah melihat celah fiskal yang negatif ditambah kondisi pariwisata yang terpuruk, berarti kita sangat memerlukan bantuan dari pusat untuk pembayan gaji PNS,” katanya.

Selanjutnya, Pemkab Badung juga diminta jujur kepada masyarakat bahwa ditengah terpuruknya keuangan daerah, maka sejumlah program tidak bisa direalisasikan tahun ini. Salah satunya adalah pemberian santunan, baik santunan kematian, santunan penunggu pasien maupun santunan lansia. Program pro rakyat ini diakui sangat pro rakyat, akan tetapi bila tidak ada kepastian terealisasi atau tidak justru akan membuat resah masyarakat.

“Soal program, pemerintah mesti jujur, masyarakat kami yakin memaklumi. Contohnya santunan kematian, masyarakat yang punya kedukaan menunggu itu. Karena fakta uang sekarang tidak ada, lebih baik katakan kepada masyarakat bahwa program itu distop sementara. Lagi pula rumah dari program itu belum jelas,” bebernya.

Ditengah situasi sulit seperti sekarang ini, Suyasa juga mengimbau eksekutif tidak lagi jor-joran dalam menyampaikan program ke masyarakat yang dipastikan tidak akan terlaksana apabila keuangan Badung belum pulih. “Karena kondisi darurat, Badung harus fokus ke belanja wajib, seperti gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Jangan dulu ke hal-hal lain yang kecil kemungkinan terealisasi,” tandas Suyasa. *ind