Bupati Giri Prasta Impikan Rumah Sakit Layanan Tanpa Kelas

Hanya saja, wacana ini masih memerlukan izin regulasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan Giri Prasta usai meluncurkan program aplikasi kesehatan yakni E-Cakep (Elektronik Catatan Kesehatan Pribadi) serta E-Health (Elektronik Kesehatan), Kamis (20/5) di Puspem Badung.

Menurut Giri Prasta, program ini adalah cita-citanya untuk memberikan kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung. Kata dia, kalau memang diizinkan oleh regulasi yang ada serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, suatu saat nanti pihaknya menginginkan adanya rumah sakit tanpa kelas.

“Jadi siapapun warga masyarakat yang sakit baik itu bupati, sekda, dewan maupun masyarakat petani mendapatkan pelayanan yang sama. Ini respon time Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga tidak lagi warga atau masyarakat terbebani rasa takut jika mendapat musibah sakit,” ujar Bupati Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta juga menyampaikan bahwa sejak dari awal 2016 terpilih sebagai Bupati Badung, berkomitmen untuk mengikuti program dari pemerintah pusat, yakni dari Presiden Jokowi berkenaan dengan program JKN melalui Kartu KIS. “Kita di Badung sudah menandatangani MoU dengan pihak BPJS. Bahkan di Indonesia Kabupaten Badung sempat mendapatkan peringkat pertama untuk Universal Health Coverage (UHC). Kami juga selalu melakukan inovasi sesuai dengan konten yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, itu juga berkeinginan pelayanan kesehatan secara mobile di Badung bisa berjalan dengan kuat, seperti yang sudah ada saat ini ,yakni rumah sakit berjalan untuk menangani kanker serviks. “Yang paling penting lagi kalau diizinkan regulasi dan kami akan konsultasikan ke pusat suatu saat nanti kami ingin ada rumah sakit tanpa kelas di Badung,” tegasnya.

Menurut Bupati Giri Prasta, ketika daerah sudah berdikari, pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak ingin membebani masyarakat lagi. Sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang baik. “Ini merupakan program puncak yang harus kami lakukan. Hanya saja kami tidak mau memaksakan kehendak selaku Bupati. Semua harus dikonsultasikan ke pusat, sehingga ada hal-hal prinsip yang harus kita lakukan. Kalau diizinkan kita jalankan, kalau tidak kami tidak memaksakan,” katanya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta, mengapresiasi wacana yang disampaikan Bupati Giri Prasta. Namun, hal itu perlu ada kajian lebih dalam lagi. Utamanya sejumlah puskesmas harus diperbaiki dan layanannya mesti ditingkatkan untuk bisa mencapai program tersebut dengan baik.

“Selain itu keuangan Badung juga harus sehat dulu. Jadi ke depan pemerintah bisa menyubsidi layanan tersebut dengan melebur semua layanan kelas kesehatan. Jadi tidak seperti saat ini yang ada bagi yang kaya bisa membayar kelas I atau VIP, namun bagi yang tak punya uang hanya bisa masuk pada layanan Kelas III,” kata Parwata. *ind