BKD Bali Klaim Data PNS Pemprov Bali Aman

BKD Provinsi Bali mengklaim sudah mengamankan data PNS Pemprov Bali dengan melakukan update secara digital setiap tahun. Kepala BKD Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana, dihubungi Selasa (25/5) siang mengatakan kasus 97.000 data PNS misterius yang terungkap menerima transfer dana yang diungkapkan BKN tidak terjadi di BKD Provinsi Bali. "Kami mendengar berita dan informasi itu (97.000 data PNS misterius) sudah langsung mengecek data BKD di Provinsi Bali. Dan kami pastikan tidak ada data PNS yang bodong dan misterius. Semuanya riil adanya," ujar Lihadnyana.

Menurut Lihadnyana data PNS Pemprov Bali di-update secara rutin tiap tahun. Terutama laporan soal PNS yang pensiun. "Kalau yang pensiun setiap tahun di-update tiap tahun, dan dilakukan dengan pola digital. Sehingga data yang kita miliki aman dan setiap saat bisa dikontrol. Kita sudah cek informasi data PNS misterius itu. Kalau di Pemprov Bali tidak ada misteri. Jangankan yang pensiun, yang meninggal saja pegawai kami ada pengecekan," beber Lihadnyana.

Kalau ada PNS Pemprov Bali yang meninggal dunia, kata Lihadnyana pihak BKD akan melakukan pendataan ulang dan pelaporan ke pusat. "Begitu ada PNS yang meninggal langsung ada pencabutan data yang bersangkutan, sehingga dalam sistem sudah tidak ada. Mungkin kasus PNS meninggal, namanya masih ada, dan ini terjadi di beberapa daerah yang disebutkan BKN. Kalau di Bali nggak ada yang misterius," ujar birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.

Ditegaskan Lihadnyana dalam setiap pengangkatan PNS di Pemprov Bali data yang bersangkutan selalu lengkap dan detail masuk dalam sistem. Mulai KTP, kartu keluarga, mulai waktu pengangkatan, mulai bekerja dan waktu pensiun. "Ada 32 item itu datanya yang by sistem. Kalau sudah pensiun otomatis sudah datanya muncul. Maka gaji sudah tidak ditransferkan," ujar mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali ini.

Ke depan Lihadnyana mengatakan data PNS di Pemprov Bali sudah digitalisasi untuk menghindari pemalsuan atau ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. "Untuk CPNS yang baru diangkat tahun ini SK-nya akan dibuatkan barcode, data si CPNS akan terekam dalam barcode tersebut. Sistem ini mengamankan data pegawai kita," tegas Lihadnyana. *nat