Fraksi Golkar DPRD Bali Minta Ubah Jadi Pola Hibah

Penyertaan modal sebagai modal pendirian LPD bisa dialihkan dalam bentuk dana hibah. Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Made Suardana saat jumpa pers di ruang Fraksi Golkar DPRD Bali, Senin (31/5) siang. Hadir Ketua Fraksi Golkar I Wayan Rawan Atmaja, Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauh Wijana dan Anggota Fraksi Golkar yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi.

Menurut Suardana pihaknya menerima aspirasi dari Badan Kerjasama LPD di Kabupaten Jembrana supaya dana penyertaan modal awal pendirian LPD bisa dilakukan dengan pola hibah. "Kalau dengan pola dana hibah lebih aman dari temuan pemeriksaan. Sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari," ujar Ketua DPD II Golkar Jembrana ini. Suardana mengatakan LPD di Jembrana berharap penguatan permodalan juga penting. Namun tetap dengan mekanisme yang ada.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Rawan Atmaja menyebutkan usulan perubahan pola bantuan dana penyertaan modal ke dana hibah ini sebagai bukti komitmen Fraksi Golkar mengawal LPD agar lembaga keuangan desa adat semakin kuat. "LPD dan desa adat harus dijaga sebagai benteng pertahanan adat dan budaya Bali. Kita komitmen, sehingga aspirasi masyarakat di bawah kami kawal," ujar politisi asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.

Aspirasi dari bawah tentang penyertaan modal ini diharapkan masuk dalam pembahasan Ranperda Baga Utsaha Padruwen Desa Adat DPRD Bali.

"Kita akan sampaikan nanti dalam pembahasan Ranperda Baga Utsaha Padruwen Desa Adat," ujar Rawan Atmaja.

Sementara Sekretaris DPD I Golkar Bali, Dauh Wijana menyebutkan saat ini sedang dibahas Ranperda Baga Utsaha Padruwen Desa Adat oleh DPRD Bali. Dalam pembahasan itu, Golkar Bali melalui Fraksi di DPRD akan menyampaikan juga supaya LPD mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. *nat