BKPAD Bentuk Tim Khusus Optimalisasi PAD
Tim akan memeriksa wajib pajak tidak memanfaatkan POS yang terpasang.
BANGLI, NusaBali
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli akan membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Tim khusus ini nantinya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak restoran untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). BKPAD juga kebut pemasangan poin of sale (POS) untuk optimalisasi pendapatan.
Sekretaris BKPAD Bangli, Dewa Gede Meranggi Adnyana mengakui POS yang terpasang di restoran masih sedikit. Saat ini sedang mengupayakan pemasangan POS dan targetnya di bulan Juli tuntas terpasang. “Pemasangan POS difasilitasi oleh Bank BPD Bali. Kami menyiapkan alokasi dana untuk pengadaan ini,” jelas Dewa Gede Meranggi, Kamis (3/6). Pengawasan sistem POS dengan membentuk tim khusus. Tim akan melakukan pengawasan maupun evaluasi penggunaan sistem.
Tim khusus terdiri dari BKPAD, Bagian Hukum, Inspektorat, Dinas Perizinan, dan Satpol PP. “Kami masih akan koordinasikan kembali. Membentuk tim lintas OPD tidak bisa sekali pembahasan,” tegasnya. Dewa Gede Meranggi menyebutkan, tim nantinya memeriksa wajib pajak yang tidak memanfaatkan POS yang sudah terpasang. Diakui, meski sudah pasang POS, masih ada peluang wajib pajak tidak maksimal menggunakan sistem tersebut. “Jika sistem tidak digunakan oleh wajib pajak dalam beberapa hari, maka akan terlihat di monitor kami,” jelas Dewa Gede Meranggi.
Wajib pajak yang tidak menggunakan POS dalam 3 hari akan terblok warna kuning. Jika berbulan-bulan akan berwarna merah. “Jika seperti itu, tim khusus akan turun,” bebernya. Buat sementara hasil penggunaan POS, transaksi pajak hanya Rp 6.800. Melihat kondisi ini, kemungkinan sistem POS tidak digunakan, melainkan pengelola restoran masih menggunakan manual. “Jika pajak yang masuk Rp 6.800 maka transaksi di rumah makan tersebut kisaran Rp 68 ribu. Ada kemungkinan mereka tidak menggunakan sistem dan pencatatan dilakukan manual,” ungkap Dewa Gede Meranggi.
Dewa Gede Meranggi menambahkan, nantinya akan dipasang banner di masing-masing restoran. Dalam banner tersebut mengingatkan pengunjung meminta bukti transaksi. “Pembeli agar minta struk belanja agar kasir tidak bisa main-main. Dengan meminta struk maka sistem POS akan digunakan,” terangnya. Dia berharap, para pembeli juga ikut berperan dengan meminta struk belanja saat transaksi. *esa
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli akan membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Tim khusus ini nantinya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak restoran untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). BKPAD juga kebut pemasangan poin of sale (POS) untuk optimalisasi pendapatan.
Sekretaris BKPAD Bangli, Dewa Gede Meranggi Adnyana mengakui POS yang terpasang di restoran masih sedikit. Saat ini sedang mengupayakan pemasangan POS dan targetnya di bulan Juli tuntas terpasang. “Pemasangan POS difasilitasi oleh Bank BPD Bali. Kami menyiapkan alokasi dana untuk pengadaan ini,” jelas Dewa Gede Meranggi, Kamis (3/6). Pengawasan sistem POS dengan membentuk tim khusus. Tim akan melakukan pengawasan maupun evaluasi penggunaan sistem.
Tim khusus terdiri dari BKPAD, Bagian Hukum, Inspektorat, Dinas Perizinan, dan Satpol PP. “Kami masih akan koordinasikan kembali. Membentuk tim lintas OPD tidak bisa sekali pembahasan,” tegasnya. Dewa Gede Meranggi menyebutkan, tim nantinya memeriksa wajib pajak yang tidak memanfaatkan POS yang sudah terpasang. Diakui, meski sudah pasang POS, masih ada peluang wajib pajak tidak maksimal menggunakan sistem tersebut. “Jika sistem tidak digunakan oleh wajib pajak dalam beberapa hari, maka akan terlihat di monitor kami,” jelas Dewa Gede Meranggi.
Wajib pajak yang tidak menggunakan POS dalam 3 hari akan terblok warna kuning. Jika berbulan-bulan akan berwarna merah. “Jika seperti itu, tim khusus akan turun,” bebernya. Buat sementara hasil penggunaan POS, transaksi pajak hanya Rp 6.800. Melihat kondisi ini, kemungkinan sistem POS tidak digunakan, melainkan pengelola restoran masih menggunakan manual. “Jika pajak yang masuk Rp 6.800 maka transaksi di rumah makan tersebut kisaran Rp 68 ribu. Ada kemungkinan mereka tidak menggunakan sistem dan pencatatan dilakukan manual,” ungkap Dewa Gede Meranggi.
Dewa Gede Meranggi menambahkan, nantinya akan dipasang banner di masing-masing restoran. Dalam banner tersebut mengingatkan pengunjung meminta bukti transaksi. “Pembeli agar minta struk belanja agar kasir tidak bisa main-main. Dengan meminta struk maka sistem POS akan digunakan,” terangnya. Dia berharap, para pembeli juga ikut berperan dengan meminta struk belanja saat transaksi. *esa
Komentar