Semua Fraksi DPRD Buleleng Sepakati Tiga Ranperda

Seluruh fraksi menyampaikan pandangannya pada rapat paripurna, Jumat (4/6) pagi, di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng. Ketiga ranperda yang disepakati yakni Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya.

Seluruh fraksi DPRD Buleleng melalui juru bicaranya masing-masing, menyatakan sepakat dengan Ranperda yang telah melalui pembahasan panjang ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Meski demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan beberapa fraksi untuk menunjang Perda PLP2B ke depannya.

Fraksi Golkar mengusulkan pemerintah segera membuat aturan turunan Perda baik berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang membahas lebih rinci jaminan kepada petani yang lahannya masuk dalam zona LP2B. Terutama menyoal penanganan air dan pupuk yang selama ini menjadi masalah krusial di petani dan belum mendapatkan solusi terbaik.

Ketua Fraksi Golkar I Nyoman Wandira Adi mengatakan masalah ketersediaan air untuk lahan pertanian, jaringan irigasi belum mendapat solusi yang mantap, sehingga masih saja ada gagal panen. “Masalah pokok petani adalah air, kami mendorong segera dibuatkan regulasi untuk melindungi sumber air baik berupa Perda atau Perbup. Sehingga Perda PLP2B ini tidak menjadi macan ompong, karena masalah pokoknya belum mendapatkan solusi,” ucap kader Golkar asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini. Dia mengaku, bersama Komisi II akan mencoba membuat kajian terkait regulasi perlindungan sumber air.

Sementara Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Ni Ketut Windrawati mengusulkan agar produksi pasca panen petani yang lahannya masuk zona PLP2B diserap oleh Perusahaan Umum Daerah Swatantra. Sehingga hasil panen petani bisa terserap dengan optimal dan mendapatkan harga yang stabil. “Kami berharap Perumda Swatantra bisa mengambil dan menyiapkan pasar yang layak, sehingga hasil panen petani bisa bersaing dengan baik. Perusahaan Umum Daerah Swatantra harus mampu melaksanakan upaya pemberdayaan-pemberdayaan yang bersifat inovatif dan lebih baik dalam melaksanakan tupoksinya sebagai salah satu perusahaan daerah/BUMD yang memiliki skala prioritas,” kata Windrawati. *k23