WFB Diluncurkan Secara Bertahap

“Kebijakan ini terus kita persiapkan, rencananya di kuartal ketiga akan kita luncurkan secara bertahap,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat Weekly Briefing hari Senin (7/6) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.

Melansir dari Kompas.com, kebijakan WFB difasilitasi negara di kawasan Nusa Dua untuk sekitar 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kemenko Marves mengomandoi tujuh kementerian, salah satunya Kemenparekraf.

Diharapkan, WFB dapat memulihkan sektor pariwisata dan perekonomian Bali yang lumpuh akibat pandemi Covid-19.

“Kita berharap dengan adanya program ini akan mencapai tingkat breakeven antara 30 persen sampai 40 persen. Harapan kita ekonomi di Bali di kuartal kedua (Q2) dan kuartal ketiga (Q3) bisa bangkit dari zona terkontraksi dalam jadi zona positif dan hijau,” ujar dia.

ada Januari 2021 atau kuartal pertama (Q1) lalu, Kemenparekraf pernah melaksanakan kebijakan WFB. Sandiaga mengklaim bahwa setelah Januari 2021, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan nusantara ke Bali.

“Kami bergerak dengan data. Wisatawan nusantara yang datang ke (bandara) I Gusti Ngurah Rai pada Januari 2.500 kunjungan. Dan per hari ini, kunjungan ke Bali meningkat tiga kali lipat menjadi 7.000-7.500," sambung Sandiaga.

Ia melanjutkan bahwa di kuartal pertama, ekonomi Bali masih minus 9,8 persen dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah membaik.

Menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 Meski WFB direncanakan diluncurkan pada Juli, Sandiaga melanjutkan bahwa rencana tersebut tetap menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19.

“Target untuk WFB adalah kuartal ketiga, tentunya menyesuaikan dengan situasi (pandemi) Covid-19 dan juga menyesuaikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga,” katanya.

Baru saja ia mendapat informasi bahwa mulai Juli 2021, secara bertahap pegawai Bank Indonesia di level dewan gubernur dan beberapa biro dapat melakukan kegiatan dari Bali.

Hal itu sama dengan pegawai di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian di bawah Kemenko Marves.

“Tapi menteri maupun lembaga itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan potensi dunia usaha profesional, (digital) nomads yang lain. Kami hanya berharap pemerintah sebagai pemicu, diikuti oleh usaha-usaha besar,” ujarnya.

Untuk bisa jadi lokasi bekerja dari suatu destinasi, imbuh dia, kuncinya selain punya keindahan alam adalah memiliki pengelolaan yang baik, juga layanan jaringan internet mumpuni. *