DPMD Minta Desa Tunda Kegiatan Berbiaya BHP

Oleh karena itu, dia minta agar desa menunda kegiatan yang dibiayai BHP. Dia minta penggunaan BHP yang akan turun nanti agar lebih diprioritaskan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan. "Saya mengharapkan apabila nanti tahap pertama BHP telah ditransfer ke desa, agar diprioritaskan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan. Karena iuran BPJS Ketenagakerjaan ini dibayar dari APBDes yang bersumber dari BHP. Iuran ini tidak bisa ditunda," ujarnya saat dihubungi Minggu (13/6).  

Dijelaskan, dana BHP tahun 2019 untuk 64 desa di Gianyar sekitar Rp 72 miliar. Dalam APBD Perubahan 2019, jumlah dana ini naik menjadi Rp 77 miliar. Tahun 2021 dana BHP untuk semua desa naik menjadi Rp 83 miliar. “Ya, benar belum cair, karena ada kenaikan dana dari tahun sebelumnya, dan masih menunggu SK dari bupati,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra memastikan dana BHP ke desa segera cair. Dia menjanjikan cair pada akhir triwulan kedua. Dia mengakui, nilai BHP saat ini kecil akibat kelesuan pariwisata. ‘’Perbekel agar bijak mengelola dana BHP. Karena nilai BHP akan sedikit, perbekel agar memperhitungkan sejak jauh-jauh hari. Kalau situasinya seperti ini, seharusnya perbekel sudah dari awal menyiapkan peraturan. Jangan lagi ada belanja fisik kalau situasi seperti ini," ujarnya,
Minggu (13/6).

Bupati Mahayastra mengatakan, pemberian BHP merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang. Namun dia membenarkan, tahun ini Pemkab Gianyar belum mentransfer dana BHP ke desa. Transfer baru jenis dana alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 5 miliar. "ADD ini kami transfer sekitar seminggu yang lalu. Nanti disusul dengan dana BHP itu," tegasnya.

Terkait berapa nominal rata-rata dana BHP yang akan diterima per desa, politsi PDIP asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan itu mengatakan, tidak bisa dipastikan. Sebab dana BHP ini bukan bersifat target melainkan berdasarkan realisasi yang setiap waktu bisa berubah-ubah. ‘’Namun nilainya untuk tahun ini sangat kecil. Karena sumber BHP Gianyar adalah dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan retribusi,’’ jelasnya.

Mahayastra mengaku, penurunan nilai BHP ini sudah diketahui oleh semua pihak. Penurunan karena Pendapat Asli Daerah (PAD) Gianyar menurun tajam akibat pandemi Covid-19. Persentase yang didapat desa dari pajak tersebut hanya 10 persen. Jika total yang didapatkan Rp 1 miliar, maka Rp 100 juta diberikan kepada seluruh desa se  Kabupaten Gianyar.

Kata Mahayastra, pencairan BHP pada triwulan dua masih menunggu akhir Juni. "Sekarang kan baru tanggal 13, tunggu lah hasil akhirnya. Nanti sekaligus dibayarkan (yang triwulan pertama)," ujarnya.

Untuk diketahui, nilai BHP yang diterima desa di Gianyar sebelum pandemi covid-19 relatif besar. Dimana dari dana tersebut, pihak desa mampu memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak parah, perbaikan saluran irigasi pertanian, hingga membeli kendaraan mobil Xpander. Selain itu, juga untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa. Besarnya manfaat dari BHP inilah yang menyebabkan kepala desa sangat menantikan dana tersebut untuk membangun desa. *nvi