Komponen Pariwisata Deklarasi Bali Open Border
Libatkan 30 Stakeholder Kepariwisataan, Deklarasi Dilakukan di Wantilan Pura Besakih
Sepakat dukung penuh pemerintah buka kembali pariwisata Bali untuk turis mancanegara, Juli 2021 depan, dengan penerapan Prokes CHSE
AMLAPURA, NusaBali
Komponen pariwisata yang tergabung dalam 30 stakeholder kepariwisataan menggelar ‘Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit’, untuk mendukung Bali Open Border (dibukanya pariwisata Bali) akhir Juli 2021. Deklarasi tersebut dilakukan di Wantilan Sri Kesari Warmadewa Pura Besakih, Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem pada Buda Pon Medangkungan, Rabu (16/6) pagi.
Stakeholder yang ‘Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit’ di Pura Besakih, Rabu pagi pukul 09.00 Wita, antara lain, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Pengusaha Hotel dan Restoran (PHRI), Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA), Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA), Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Bali Hotel Association (BHA), Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkomdewi), Paiketan Krama Bali, Bali Sales and Marketing Community (Bascomm), Suksma Bali, Hotel Front Liner Association (HFLA), Gema Perdamaian, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Indonesia Food Beverage Executive Association (IFBEC), Bali Mice Forum, Bali Spa and Wellness Association (BSWA), Asosiasi Pengusaha Rent Car (Asperda), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI), Bali Wedding Association (BWA), dan Ubud Hotel Association (UHA).
Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit Komponen Pariwisata Bali yang dikoordinasikan Ketua DPD IHGMA Bali, Yoga Iswara, ini memuat 3 poin. Pertama, mendukung penuh pemerintah untuk membuka kembali pariwisata Bali untuk turis mancanegara, akhir Juli 2021 mendatang, dengan penerapan Prokes cleanliness, healthy, safety, environmental sustainability (CHSE) yang ketat dan manejemen risiko yang aman serta terukur.
Kedua, bersama-sama menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Prokes CHSE yang ketat dan konsisten dengan seluruh komponen pariwisata Bali. Ketiga, menerima penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Prokes CHSE pada hotel, vila, restoran, dan industri pariwisata lainnya.
Koordinator Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit Komponen Pariwisata Bali, Yoga Iswara, mengatakan deklarasi dilakukan dengan pertimbangan harapan dan gagasan Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Bali pada 16 Maret 2021 lalu, untuk membuka kembali pariwisata, Juli 2021 mendatang. Pertimbangan kedua, kata Yoga Iswara, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi Bali khususnya sektor pariwisata sangat keras.
“Pertimbangan ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap SDM, yang berdampak pada moral dan material, serta psikologi keluarga dan masyarakat,” terang Yoga Iswara seusai deklarasi kemarin.
Di lain sisi, kata Yoga Iswara, kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali didukung seluruh komponen telah menunjukkan perkembangan positif, di mana pandemi di aerah ini cukup terkendali. Demikian juga Program Verifikasi Tatanan Kehidupan Era Baru dan Sertifikasi CHSE, telah dilaksanakan dengan baik.
Menurut Yoga Iswara, saat ini sertifikasi sudah dilakukan pada 1.137 industri pariwisata dan akan terus berlanjut. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara serentak dan simultan. “Karena itulah kita mendukung penuh pemerintah membuka border Bali bulan Juli depan,” tegas Yoga Iswara.
Sementara, Ketua ASITA Bali, I Ketut Ardana, mengatakan ada sekitar 5.000 orang karyawan sektor pariwisata yang nasibnya tidak jelas sejak pandemi Covid-19 berkecamuk, selama hampir 1,5 tahun terakhir. Karenanya, rencana dibukanya kembali pariwisata Bali ini amat ditunggu-tunggu kalangan pelaku pariwisata, mengingat Bali telah puluhan tahun jadi daerah tujuan wisata dunia.
“Semua komponen, mulai hotel, restoran, hingga transportasi sudah siap. Kita mesti punya keberanian membuka pariwisata, untuk menyelamatkan masyarakat yang ketergantungan dari pariwisata,” jelas Ardana.
Menurut Ardana, nantinya paket wisata akan menyesuaikan dengan situasi Covid-19 di Bali. Selain itu, sedapat mungkin kegiatan BUMN dipindahkan ke Bali menjadi Work from Bali, sebagaimana yang dilakukan sejumlah kementerian/lembaga. “Dengan program Work from Bali, otomatis pariwisata akan bangkit kembali, paling tidak objek wisata untuk sementara dibuka di zona hijau,” tandas Ardana.
Sedangkan Ketua Aliansi Pariwisata Masyarakat Bali, I Gusti Kade Sutawa, berharap agar pemerintah konsisten dengan rencana membuka pariwisata Bali, 31 Juli 2021 mendatang. “Walau masih pandemi Covid-19, hidup mesti berdampingan dengan Covid-19. Jadi, pariwisata dibuka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” tegas Kade Sutawa.
Sedangkan Ketua Bali Villa Association (BVA), Gede Sukarta, menyatakan Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit Komponen Pariwisata Bali juga bermakna dan bertujuan untuk penajaman pelaksanaan dan disiplin implementasi Prokes CHSE. Menurut Sukarta, disiplin implementasi Prokes CHSE ini di lapangan tidaklah gampang .
Sukarta mencontohkan di hotel atau vila, di mana terkadang ada tamu yang entah sengaja atau tidak, mereka tidak mengenakan masker. Nah, sangatlah penting bagaimana mengingatkan tamu agar tidak memicu ketersinggungan, namun Prokes tetap terlaksana. “Itulah yang tidak gampang. Kita butuh uang, namun kesehatan tetap terjaga,” kata Sukarta, yang kemarin berhalangan hadir saat deklarasi.
Sementara itu, Ketua BPC PHRI Karangasem, I Wayan Kariasa, menegaskan daerahnya sudah siap membuka pariwisata. Apalagi, ada 64 desa di Karangasem yang sudah masuk zona hijau alias bebas Covid-19. Saat ini, tinggal 14 desa/kelurahan di Karangasem yang masih zona kuning (risiko rendah penularan Covid-19).
“Di Karangasem sudaj tidak ada lagi desa yang berstatus zona oranye (risiko sedang penularan Covid-19) dan zona merah (risiko tinggi penyebaran Covid-19). Jadi, Karangasem mendukung dibukanya kembali pariwisata, bila perlu dibuka mulai dari timur,” pinta Kariasa. *k16,k17
Stakeholder yang ‘Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit’ di Pura Besakih, Rabu pagi pukul 09.00 Wita, antara lain, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Pengusaha Hotel dan Restoran (PHRI), Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA), Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA), Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Bali Hotel Association (BHA), Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkomdewi), Paiketan Krama Bali, Bali Sales and Marketing Community (Bascomm), Suksma Bali, Hotel Front Liner Association (HFLA), Gema Perdamaian, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Indonesia Food Beverage Executive Association (IFBEC), Bali Mice Forum, Bali Spa and Wellness Association (BSWA), Asosiasi Pengusaha Rent Car (Asperda), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI), Bali Wedding Association (BWA), dan Ubud Hotel Association (UHA).
Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit Komponen Pariwisata Bali yang dikoordinasikan Ketua DPD IHGMA Bali, Yoga Iswara, ini memuat 3 poin. Pertama, mendukung penuh pemerintah untuk membuka kembali pariwisata Bali untuk turis mancanegara, akhir Juli 2021 mendatang, dengan penerapan Prokes cleanliness, healthy, safety, environmental sustainability (CHSE) yang ketat dan manejemen risiko yang aman serta terukur.
Kedua, bersama-sama menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Prokes CHSE yang ketat dan konsisten dengan seluruh komponen pariwisata Bali. Ketiga, menerima penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Prokes CHSE pada hotel, vila, restoran, dan industri pariwisata lainnya.
Koordinator Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit Komponen Pariwisata Bali, Yoga Iswara, mengatakan deklarasi dilakukan dengan pertimbangan harapan dan gagasan Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Bali pada 16 Maret 2021 lalu, untuk membuka kembali pariwisata, Juli 2021 mendatang. Pertimbangan kedua, kata Yoga Iswara, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi Bali khususnya sektor pariwisata sangat keras.
“Pertimbangan ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap SDM, yang berdampak pada moral dan material, serta psikologi keluarga dan masyarakat,” terang Yoga Iswara seusai deklarasi kemarin.
Di lain sisi, kata Yoga Iswara, kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali didukung seluruh komponen telah menunjukkan perkembangan positif, di mana pandemi di aerah ini cukup terkendali. Demikian juga Program Verifikasi Tatanan Kehidupan Era Baru dan Sertifikasi CHSE, telah dilaksanakan dengan baik.
Menurut Yoga Iswara, saat ini sertifikasi sudah dilakukan pada 1.137 industri pariwisata dan akan terus berlanjut. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara serentak dan simultan. “Karena itulah kita mendukung penuh pemerintah membuka border Bali bulan Juli depan,” tegas Yoga Iswara.
Sementara, Ketua ASITA Bali, I Ketut Ardana, mengatakan ada sekitar 5.000 orang karyawan sektor pariwisata yang nasibnya tidak jelas sejak pandemi Covid-19 berkecamuk, selama hampir 1,5 tahun terakhir. Karenanya, rencana dibukanya kembali pariwisata Bali ini amat ditunggu-tunggu kalangan pelaku pariwisata, mengingat Bali telah puluhan tahun jadi daerah tujuan wisata dunia.
“Semua komponen, mulai hotel, restoran, hingga transportasi sudah siap. Kita mesti punya keberanian membuka pariwisata, untuk menyelamatkan masyarakat yang ketergantungan dari pariwisata,” jelas Ardana.
Menurut Ardana, nantinya paket wisata akan menyesuaikan dengan situasi Covid-19 di Bali. Selain itu, sedapat mungkin kegiatan BUMN dipindahkan ke Bali menjadi Work from Bali, sebagaimana yang dilakukan sejumlah kementerian/lembaga. “Dengan program Work from Bali, otomatis pariwisata akan bangkit kembali, paling tidak objek wisata untuk sementara dibuka di zona hijau,” tandas Ardana.
Sedangkan Ketua Aliansi Pariwisata Masyarakat Bali, I Gusti Kade Sutawa, berharap agar pemerintah konsisten dengan rencana membuka pariwisata Bali, 31 Juli 2021 mendatang. “Walau masih pandemi Covid-19, hidup mesti berdampingan dengan Covid-19. Jadi, pariwisata dibuka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” tegas Kade Sutawa.
Sedangkan Ketua Bali Villa Association (BVA), Gede Sukarta, menyatakan Deklarasi Moral Forum Bali Bangkit Komponen Pariwisata Bali juga bermakna dan bertujuan untuk penajaman pelaksanaan dan disiplin implementasi Prokes CHSE. Menurut Sukarta, disiplin implementasi Prokes CHSE ini di lapangan tidaklah gampang .
Sukarta mencontohkan di hotel atau vila, di mana terkadang ada tamu yang entah sengaja atau tidak, mereka tidak mengenakan masker. Nah, sangatlah penting bagaimana mengingatkan tamu agar tidak memicu ketersinggungan, namun Prokes tetap terlaksana. “Itulah yang tidak gampang. Kita butuh uang, namun kesehatan tetap terjaga,” kata Sukarta, yang kemarin berhalangan hadir saat deklarasi.
Sementara itu, Ketua BPC PHRI Karangasem, I Wayan Kariasa, menegaskan daerahnya sudah siap membuka pariwisata. Apalagi, ada 64 desa di Karangasem yang sudah masuk zona hijau alias bebas Covid-19. Saat ini, tinggal 14 desa/kelurahan di Karangasem yang masih zona kuning (risiko rendah penularan Covid-19).
“Di Karangasem sudaj tidak ada lagi desa yang berstatus zona oranye (risiko sedang penularan Covid-19) dan zona merah (risiko tinggi penyebaran Covid-19). Jadi, Karangasem mendukung dibukanya kembali pariwisata, bila perlu dibuka mulai dari timur,” pinta Kariasa. *k16,k17
Komentar