Anggaran Dipotong, Diskop Efisiensi Pengawasan
TABANAN, NusaBali
Dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dipotong hingga 50 persen dari pagu.
Kendatipun demikian, jajaran Diskop Tabanan tetap membina dan mengawasi koperasi secara lebih efisien, terutama mengurangi biaya dan waktu. Data dari Dinas Koperasi dan UKM Tabanan, anggaran kegiatan dimaksud, diantaranya pengawasan koperasi yang awalnya dialokasikan Rp 49.992.650, saat ini dipotong Rp 30.407.800, atau sisa Rp 19.584.850. Anggaran untuk penilaian kesehatan koperasi dari alokasi awal Rp 64.297.400, dipangkas Rp 49.337.850 atau sisa Rp 14.959.550.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tabanan I Made Yasa mengatakan, meskipun anggaran dikurangi Dinas Koperasi Tabanan tetap mengawasi koperasi yang tumbuh kembang di Tabanan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya koperasi yang sakit di tengah pandemi Covid-19.
"Tahun ini refocusing anggaran, diantaranya berpengaruh pada berkurangnya dukungan dana untuk penilaian koperasi. Bahkan untuk dukungan anggaran pengawasan ke koperasi ini tidak dialokasikan atau hilang tahun ini," ungkapnya, Kamis (17/6)
Kata Made Yasa, dalam pengurangan anggaran itu termasuk biaya untuk makan dan minum. ‘’Biaya ini dikurangi biarlah, kami tidak masalah. Terpenting tidak memangkas biaya bahan bakar untuk turun ke lapangan,” imbuhnya.
Jelas Made Yasa, pengawasan yang tanpa anggaran ini menjadikan OPD-nya harus mengefisiensi kegiatan. Salah satunya, ketika sekali turun ke lapangan dalam mengawasi koperasi termasuk juga LPD. Kegiatan tersebut dilakukan dengan jangkauan dan tujuan objek pengawasan yang lebih banyak agar efisien. “Misal, bila pengawasan ke Tabanan bagian barat, agar jangkauan baik koperasi maupun LPD yang dituju lebih banyak dari biasanya. Begitu juga untuk pengawasan ke daerah lainnya, sehingga akan lebih efisien dalam pemanfaatan biaya operasional,” bebernya.
Menurutnya, pengawasan menyasar koperasi penting dilakukan, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Sebab, pengawasan menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah selalu hadir mendampingi koperasi, terlebih ketika mengalami permasalahan. Salah satu potensi munculnya permasalahan koperasi selama ini, yakni pengembalian kredit dari anggota koperasi yang tersendat. "Permasalahan yang muncul di kalangan koperasi sebagai dampak pandemi, pasti ada. Mudah-mudah dampaknya tidak kronis,” harapnya. *des
1
Komentar