Subsidi Uang Pangkal Diminta Tak Dicabut
Untuk Siswa SMP Swasta, Ringankan Beban Orangtua Siswa
Mereka yang memilih sekolah swasta dari siswa yang orangtuanya terkena PHK atau dirumahkan dipastikan berat untuk membayar uang pangkal.
DENPASAR, NusaBali
Anggota DPRD Kota Denpasar kembali meminta Pemkot Denpasar agar tidak menghapus subsidi uang pangkal untuk meringankan beban orangtua calon siswa baru yang masuk di SMP swasta. Uang pangkal sempat diberikan tahun 2020 lalu sebagai subsidi akibat dampak pandemic Covid-19, tetapi Pemkot memilih untuk menghapusnya tahun ini dengan alasan tidak memiliki anggaran memadai.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Golkar, I Wayan Duaja mengatakan uang pangkal sangat diperlukan saat ini. Apalagi, calon siswa baru yang mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Denpasar sebagian yang tidak lolos dipastikan memilih sekolah swasta. Mereka yang memilih sekolah swasta dari siswa yang orangtuanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun yang dirumahkan tanpa gaji atau setengah gaji dipastikan berat untuk membayar uang pangkal dengan kondisi seperti saat ini.
"Pastinya berat kalau Pemkot menghapus subsidi uang pangkal ini. Jadi kami berharap pemerintah kembali menganggarkan untuk subsidi," ungkapnya. Apalagi kata dia, tingkat kelulusan SD saat ini di Kota Denpasar sebanyak 13.835 siswa, sedangkan yang ditampung di SMP negeri hanya sebanyak 4.080 siswa. "Lumayan banyak, apalagi sistem zonasi sekarang penentunya bukan nilai. Dipastikan pendaftar akan membeludak dan banyak siswa yang orangtuanya terdampak Covid-19 harus sekolah di swasta," imbuhnya.
Senada dengan Duaja, Anggota Fraksi NasDem-PSI, Agus Wirajaya menginginkan pemerintah bisa memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya calon siswa yang akan masuk swasta. Subsidi Rp 1 juta yang sebelumnya diberikan pemerintah sudah meringankan para orangtua. Jika sekarang dihapuskan, maka mereka bakal mengeluh. "Jangan sampai menjadi keluhan lagi, dulu sudah kondusif dengan subsidi itu. Subsidi kan bukan seterusnya tapi hanya saat pandemi Covid-19 saja. Jadi kami harap pemerintah memikirkan kembali hal itu. Jangan langsung dihapus, itu akan memberatkan para orangtua siswa," ungkapnya.
Menurutnya, konsistensi sekolah negeri dalam menentukan daya tampungnya menjadi penting untuk dilakukan. Jika penerimaan murid baru tersebut dilakukan sesuai dengan kapasitas daya tampung, tanpa adanya pemaksaan untuk menerima lebih dari kapasitas normal sekolah negeri, dipastikan sekolah swasta akan hidup dan mendapatkan siswa.
Permasalahannya kemudian adalah adanya siswa miskin yang masuk sekolah swasta, siswa miskin ini seharusnya ditunjang dengan program beasiswa dari pemerintah daerah. "Sehingga sekolah swasta mendapatkan jaminan terhadap kepastian dana operasional jika ada siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri dan masuk sekolah swasta," ungkap politisi asal Desa Ubung Kaja ini.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Disdikpora Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengaku belum menerima secara resmi usulan tersebut. Jika memang ada usulan ke depannya tentunya akan dikaji sesuai mekanisme di Pemkot Denpasar. Sedangkan, saat ini Pemkot memang tidak menganggarkan subsidi uang pangkal seperti tahun sebelumnya. "Belum kami terima. Kalau ada kami akan kaji lagi sesuai mekanisme," ungkap Eddy Mulia yang juga menjabat Asisten III Setda Kota Denpasar ini.
Sebelumnya diberitakan Pemkot Denpasar menghapus subsidi uang pangkal bagi siswa SMP yang bersekolah di sekolah swasta. Penghapusan uang pangkal dilakukan karena pemerintah tidak memiliki anggaran seperti tahun 2020 lalu. Uang pangkal tahun 2020 lalu sebesar Rp 1 juta. Saat itu, uang pangkal diberikan lantaran orangtua siswa kebanyakan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Sehingga banyak yang protes agar ditampung untuk mendapatkan sekolah negeri.
Hal tersebut diungkapkan Kabid Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama saat dikonfirmasi, Senin (7/6). Dia mengatakan, anggaran untuk pemberian subsidi tersebut terkena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Adapun jumlah SMP swasta di Kota Denpasar saat ini, yakni 62 sekolah. Sementara itu, tahun lalu pihaknya menganggarkan sebesar Rp 7,5 miliar untuk pemberian subsidi ini. *mis
Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Golkar, I Wayan Duaja mengatakan uang pangkal sangat diperlukan saat ini. Apalagi, calon siswa baru yang mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Denpasar sebagian yang tidak lolos dipastikan memilih sekolah swasta. Mereka yang memilih sekolah swasta dari siswa yang orangtuanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun yang dirumahkan tanpa gaji atau setengah gaji dipastikan berat untuk membayar uang pangkal dengan kondisi seperti saat ini.
"Pastinya berat kalau Pemkot menghapus subsidi uang pangkal ini. Jadi kami berharap pemerintah kembali menganggarkan untuk subsidi," ungkapnya. Apalagi kata dia, tingkat kelulusan SD saat ini di Kota Denpasar sebanyak 13.835 siswa, sedangkan yang ditampung di SMP negeri hanya sebanyak 4.080 siswa. "Lumayan banyak, apalagi sistem zonasi sekarang penentunya bukan nilai. Dipastikan pendaftar akan membeludak dan banyak siswa yang orangtuanya terdampak Covid-19 harus sekolah di swasta," imbuhnya.
Senada dengan Duaja, Anggota Fraksi NasDem-PSI, Agus Wirajaya menginginkan pemerintah bisa memberikan keringanan kepada masyarakat, khususnya calon siswa yang akan masuk swasta. Subsidi Rp 1 juta yang sebelumnya diberikan pemerintah sudah meringankan para orangtua. Jika sekarang dihapuskan, maka mereka bakal mengeluh. "Jangan sampai menjadi keluhan lagi, dulu sudah kondusif dengan subsidi itu. Subsidi kan bukan seterusnya tapi hanya saat pandemi Covid-19 saja. Jadi kami harap pemerintah memikirkan kembali hal itu. Jangan langsung dihapus, itu akan memberatkan para orangtua siswa," ungkapnya.
Menurutnya, konsistensi sekolah negeri dalam menentukan daya tampungnya menjadi penting untuk dilakukan. Jika penerimaan murid baru tersebut dilakukan sesuai dengan kapasitas daya tampung, tanpa adanya pemaksaan untuk menerima lebih dari kapasitas normal sekolah negeri, dipastikan sekolah swasta akan hidup dan mendapatkan siswa.
Permasalahannya kemudian adalah adanya siswa miskin yang masuk sekolah swasta, siswa miskin ini seharusnya ditunjang dengan program beasiswa dari pemerintah daerah. "Sehingga sekolah swasta mendapatkan jaminan terhadap kepastian dana operasional jika ada siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri dan masuk sekolah swasta," ungkap politisi asal Desa Ubung Kaja ini.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Disdikpora Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengaku belum menerima secara resmi usulan tersebut. Jika memang ada usulan ke depannya tentunya akan dikaji sesuai mekanisme di Pemkot Denpasar. Sedangkan, saat ini Pemkot memang tidak menganggarkan subsidi uang pangkal seperti tahun sebelumnya. "Belum kami terima. Kalau ada kami akan kaji lagi sesuai mekanisme," ungkap Eddy Mulia yang juga menjabat Asisten III Setda Kota Denpasar ini.
Sebelumnya diberitakan Pemkot Denpasar menghapus subsidi uang pangkal bagi siswa SMP yang bersekolah di sekolah swasta. Penghapusan uang pangkal dilakukan karena pemerintah tidak memiliki anggaran seperti tahun 2020 lalu. Uang pangkal tahun 2020 lalu sebesar Rp 1 juta. Saat itu, uang pangkal diberikan lantaran orangtua siswa kebanyakan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Sehingga banyak yang protes agar ditampung untuk mendapatkan sekolah negeri.
Hal tersebut diungkapkan Kabid Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama saat dikonfirmasi, Senin (7/6). Dia mengatakan, anggaran untuk pemberian subsidi tersebut terkena refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Adapun jumlah SMP swasta di Kota Denpasar saat ini, yakni 62 sekolah. Sementara itu, tahun lalu pihaknya menganggarkan sebesar Rp 7,5 miliar untuk pemberian subsidi ini. *mis
Komentar