PHDI Pusat Rencanakan Gelar Mahasabha Oktober Nanti
JAKARTA, NusaBali
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat akan menggelar Mahasabha (Musyawarah Nasional).
Menurut Ketua Bidang Hukum dan HAM PHDI Pusat, Yanto Jaya, sesuai rencana Mahasabha akan berlangsung pada bulan Oktober 2021 mendatang di Jakarta. Mengenai tanggal pastinya masih dicari waktu yang pas.
Salah satu agenda Mahasabha nanti adalah memilih Ketua Umum PHDI Pusat masa bakti 2021-2026. Namun sampai saat ini belum ada nama calon yang muncul. "Bagi siapa pun yang ingin mencalonkan diri dipersilakan," ujar Yanto Jaya kepada NusaBali, Senin (28/6). Untuk menjadi calon Ketua PHDI Pusat, jelas Yanto Jaya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain, berdomisili di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Minimal mendapat dukungan dari tujuh provinsi untuk maju sebagai calon.
"Untuk terpilih, nantinya harus mendapat dukungan dari setengah provinsi yang berada di tanah air. Ditambah satu provinsi lagi. Jika ada 34 provinsi, berarti calon bersangkutan dipilih oleh 17 provinsi, plus satu provinsi sehingga menjadi 18 provinsi yang memilihnya," kata Yanto Jaya. Bila kelak calon hanya mendapat dukungan 17 provinsi, lalu calon lain memperoleh 16 suara, maka akan dilakukan voting. Oleh karena itu, calon Ketua PHDI bisa mempersiapkan diri mulai dari saat ini. Yanto Jaya menegaskan, nantinya calon Ketua PHDI Pusat harus punya program dana abadi untuk membiayai operasional parisadha.
Saat ditanya apakah Ketua PHDI Pusat saat ini, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya akan mencalonkan diri kembali, Yanto Jaya mengatakan, sampai saat ini Wisnu Bawa Tenaya belum pernah menyatakan maju atau tidak. Lantaran dia sedang fokus menjalankan masa tugasnya hingga berakhir pada Oktober 2021 mendatang.
Selain itu, fokus menyelesaikan pembangunan kantor PHDI Pusat agar kelak tidak ada beban saat masa tugasnya berakhir. Pembangunan kantor PHDI Pusat saat ini baru mencapai 75 persen. Kantor dibangun empat tingkat agar dapat digunakan juga oleh ormas Hindu tingkat nasional.
Untuk menyelesaikan pembangunan kantor, masih membutuhkan dana sebesar Rp.2 miliar. Yanto Jaya berharap mendapat bantuan dari berbagai pihak, khususnya dari Gubernur Bali Wayan Koster. "Lokasi kantor merupakan hibah dari beliau, alangkah bagus bila beliau juga membantu menyelesaikan pembangunannya," kata Yanto Jaya. *k22
1
Komentar