Subsidi Uang Pangkal Siswa Baru SMP Swasta Dianggarkan Lagi

Anggaran tersebut untuk subsidi uang pangkal bagi 2.000 siswa yang tidak mendapatkan SMP Negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar, Selasa (29/6). Menurut Jaya Negara, pemberian subsidi ini sesuai dengan usulan dari dewan yang menginginkan Pemkot Denpasar membantu siswa yang terdampak Covid-19 yang anaknya sekolah di swasta karena tidak lolos PPDB agar kembali diberi subsidi uang pangkal.

Dengan usulan itu, Jaya Negara mengatakan mengambil keputusan untuk mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan sebesar Rp 2 miliar. Total tersebut khusus untuk 2.000 siswa yang terdampak Covid-19. Untuk mengeluarkan anggaran tersebut, pelaksanaannya melibatkan BPK.

"Ini usulan dari teman-teman kita di dewan. Karena kami melihat juga perlu diberikan untuk meringankan orangtua siswa yang tidak lolos PPDB kami alokasikan. Anggaran Rp 2 miliar untuk 2. 000 siswa di APBD perubahan ini. Kami juga melibatkan BPK karena ini merupakan uang pemerintah," jelasnya.

Jaya Negara mengatakan jumlah siswa yang akan diberikan subsidi merupakan hasil seleksi yang tidak diterima dalam PPDB dari jalur terdampak Covid-19. Kuota jalur terdampak Covid-19 di Denpasar menurut dia hanya bisa menampung sebanyak 800 siswa. Tetapi yang mendaftar saat ini baru sebanyak 1.600 siswa.

Itu artinya dalam seleksi akan ada yang tidak lolos. Yang tidak lolos inilah nantinya akan diberikan subsidi uang pangkal dengan masing-masing siswa sebesar Rp 1 juta. Tujuannya menurut Jaya Negara tidak lain untuk meringankan beban orangtua siswa. Karena, terdampak Covid-19 juga sama dengan siswa kurang mampu karena orangtua mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sekarang yang mendaftar sementara untuk hari (Selasa) ini ya sebanyak 1.600 siswa, yang sudah ditolak saja sebanyak 700 pendaftar, sedangkan daya tampung hanya 800 siswa. Jika sampai akhir pendaftaran ada 2.000 siswa yang mendaftar itu artinya ada 1.200 yang tidak lolos. Nah, ini lah yang perlu kita perhatikan yang jelas tujuannya agar mereka tetap bisa sekolah," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Komisi IV DPRD Kota Denpasar meminta pemerintah rasionalisasi anggaran perjalanan dinas (Perdin) ke luar daerah dan ke luar negeri pejabat eksekutif dan legislatif untuk pemberian subsidi uang pangkal kepada sekolah swasta di Kota Denpasar. Sebab, jika tidak diberikan subsidi maka uang pangkal akan memberatkan calon siswa baru di tengah masa pandemi Covid-19 ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja saat dihubungi, Minggu (26/6). Duaja mengatakan saat ini kondisi ekonomi masyarakat cukup memprihatinkan karena pandemi Covid-19. Apalagi bagi siswa yang tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Denpasar.

Tetapi, saat ini subsidi uang pangkal tersebut malah mau dihapuskan oleh Pemkot Denpasar. "Subsidi ini sangat diperlukan untuk meringankan beban calon siswa baru. Bukan siswa tetapi juga sekolah juga diringankan karena mereka merasa tidak memberatkan siswa untuk membayar uang pangkal di tengah pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Dengan kondisi tersebit, Duaja menginginkan Pemkot Denpasar diharapkan tetap memberikan subsidi Rp 1 juta seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 lalu dengan adanya subsidi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dari segi ekonomi saat ini sangat dibantu. *mis