Golkar Bali Mulai 'Kerja Politik', Memberi Pendampingan Hukum dan Audit LPD Bermasalah

DPD I Golkar Bali membuka pendampingan hukum dan audit untuk persoalan dan kasus-kasus lembaga keuangan desa adat yakni lembaga perkreditan desa (LPD), yang disinyalir saat ini ibarat gunung es.   Hal itu dikemukakan Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry di Kantor DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Kamis (1/7) siang. Sugawa Korry didampingi Ketua Bakum dan HAM Golkar Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati, Ketua Badan Pemberdayaan UMKM Golkar Bali Anak Agung Anom Masta, Sekretaris DPD I Golkar Bali Made Dauh Wijana, Ketua Bidang OKK Dewa Made Suamba Negara, dan Ketua Bappilu Komang Suarsana.

Sugawa Korry mengatakan prihatin kasus LPD bermasalah terus muncul. Kalau tidak ditangani akan berpengaruh dengan eksistensi desa adat itu sendiri. Terlebih sudah ada kasus LPD yang sampai ke ranah hukum.

“Golkar memberikan respons. Kami terketuk untuk memberikan solusi. Maka kita tugaskan Bakumham DPD Bali dan Badan Pemberdayaan UMKM Golkar Bali untuk bergerak ke bawah,” kata Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Bakum dan HAM serta Badan Pemberdayaan UMKM ini akan membantu proses mediasi terkait masalah LPD. Kemudian bekerjasama dengan UMKM untuk mengetahui akar masalahnya. “Kenapa LPD itu bermasalah seperti saat ini? Maka pendampingan hukum perlu dilakukan. Untuk UMKM kami akan melibatkan akuntan publik, membantu LPD dalam membuat neraca keuangan. Hingga masalahnya terungkap dan ada solusinya,” ucap politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini.

“Kami tidak ada orientasi lain. Selain menemukan akar masalah LPD. Mencarikan solusi ketika antara LPD, desa adat, dan masyarakat yang memerlukan jalan keluar. Agar masyarakat yang dirugikan terhadap fenomena ini diusahakan untuk dicarikan solusinya. Namun LPD tidak dimatikan eksistensinya,” beber pakar koperasi di Bali ini.

Sugawa Korry juga mendorong, siapa saja yang melanggar ketentuan hukum agar diproses secara hukum. Karena selama ini LPD bermasalah seperti gunung es, yang hanya terlihat di permukaan. “Kesimpulannya, Golkar memediasi LPD- LPD yang punya masalah keuangan dan masalah hukum. Output kerja ini adalah bisa dicarikan solusi buat LPD, agar kewajiban kepada masyarakat bisa dipenuhi, dan LPD tetap bisa hidup. Ketika ada penyelewengan hukum oleh oknum maka Bakumham yang bergerak,” tandas Sugawa Korry.

Ketika ditanya soal gerakan Golkar ini untuk memanaskan mesin partai jelang Pemilu 2024, Sugawa Korry membantah. “Golkar memang partai politik yang punya kerja-kerja politik. Tetapi ini murni untuk kepentingan masyarakat dan desa adat serta kuatnya LPD sebagai lembaga keuangan desa adat. Kalau urusan pemilu masih jauh. Kami kan membuka diri kalau ada yang perlu bantuan dan pendampingan, tidak mencari-cari LPD atau menawarkan jasa ke LPD,” tegas penggagas Jaminan Kredit Daerah ini. *nat